Posisi Indonesia Kuat, Tidak Masalah Jika Freeport Ajukan Arbitrase

Oleh : Herry Barus | Senin, 27 Februari 2017 - 13:49 WIB

PT Freeport Indonesia. (Ist)
PT Freeport Indonesia. (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai bahwa tidak ada masalah jika PT Freeport mengajukan arbitrase, karena posisi pemerintah Indonesia kuat.

"Tidak ada masalah buat kita (Indonesia), sebab dalam aturan terdapat hal yang menjelaskan bahwa PT Freeport dan perusahaan asing lainnya harus mematuhi aturan yang berlaku di pemerintah, tidak bisa asal 'deal' saja dengan pihak tertentu," kata Dewan Penasihat Peradi Otto Hasibuan ketika ditemui awak media di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin.

Peradi juga telah siap membantu pemerintah apabila memang terdapat fakta-fakta dari PT Freeport terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang sudah disepakati dalam kontrak.

Peradi meminta akses informasi dan data terkait PT Freeport kepada Kementerian ESDM untuk mempelajari lebih lanjut kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport.

Dugaan dari Peradi, Freeport telah melakukan pelanggaran terhadap kontrak kerja sama, khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup. Saat ini Peradi sedang mempelajarinya dugaan pelanggaran lingkungan hidup tersebut.

Selain itu dugaan lainnya adalah belum dibangunnya smelter Freeport yang terdapat di Gresik, Jawa Timur. "Kewajibannya belum dilaksanakan, smelter hanya 40 persen saja. Kalau dalam bahasa hukum, jika tidak melakukan kewajiban itu sudah melakukan pelanggaran," kata Otto.

Selain itu, ia menilai bahwa masyarakat Papua tidak banyak mendapatkan keuntungan dari PT Freeport Indonesia.

"Saya kira menjadi pegawai Freeport merupakan hal yang istimewa, ternyata sama saja, gajinya juga cuma UMR, kisaran 3 jutaan, padahal kerjanya berat," kata mantan pengacara Jessica Wongso kasus pembunuhan dengan racun sianida tersebut.

Selain itu, ia juga mengatakan telah mendapatkan informasi bahwa dari sebanyak 12 ribu pegawai Freeport, hanya sebanyak 4 ribu merupakan pegawai lokal, sisanya merupakan tenaga asing.

"Pegawai lokal juga levelnya ada pada paling bawah, 8 ribu diantaranya berada pada level menengah ke atas. Selain itu, uangnya juga pasti di bawa ke luar, jadi tidak menguntungkan masyarakat sekitar secara ekonomi," kata Otto.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Kamis, 26 Mei 2022 - 18:00 WIB

Ketua MPR RI Hadiri Pernikahan Ketua MK dengan Idayati

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo turut bahagia atas kelancaran prosesi pernikahan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik kandung Presiden…

Presiden Jokowi

Kamis, 26 Mei 2022 - 17:19 WIB

Pandemi Melandai, Presiden Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit

Presiden Joko Widodo berharap melandainya pandemi menjadi momentum aktivitas seni dan budaya untuk bangkit kembali setelah terhenti selama dua tahun. Pernyataan ini disampaikan Presiden setelah…

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersama Anindya Bakrie saat berfoto bersama Menteri Investasi Inggris Lord Grimstone

Kamis, 26 Mei 2022 - 15:30 WIB

Bertemu Menteri Investasi Inggris, Bahlil Pastikan Kerja Sama RI-Inggris Bakal Diteken pada KTT G20 di Bali

Di sela kunjungan kerjanya ke Davos, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Investasi Inggris Lord Grimstone kemarin siang (25/5)…

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming

Kamis, 26 Mei 2022 - 15:00 WIB

Ini Kontribusi 50 Tahun HIPMI untuk Indonesia Menuju Era Keemasan

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sedang menuju era keemasan yang tahun ini akan menginjak usia 50 tahun. Anggota HIPMI di seluruh Indonesia akan tetap berjuang untuk membangun ekonomi…

Mentan SYL menyaksikan Porang yang akan diolah

Kamis, 26 Mei 2022 - 14:52 WIB

Kementan Dukung Investor Bangun Pabrik Olahan Porang Skala Besar di Lombok Barat

Pabrik pengolahan porang menjadi tepung glukomanan berkadar 90 persen mulai dibangun di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.