All News

Komitmen Anti Fraud Pegdaian

Jumat, 23 Mei 2025 - 08:12 WIB

Pegadaian Laporkan Dugaan Kredit Fiktif Oleh Oknum Karyawan, Tindak Tegas Setiap Pelanggaran Sebagai Bentuk Komitmen Anti Fraud

PT Pegadaian berkomitmen untuk menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan fraud. Hal ini dibuktikan secara tegas oleh perusahaan, dengan pengungkapan dugaan kredit fiktif yang…

Alex Denni (kanan) bersama kuasa hukumnya, Ketua PBHI Julius Ibrani.

Sabtu, 17 Mei 2025 - 08:51 WIB

Putusan PK Bebaskan Alex Denni dari Kasus Korupsi setelah Dua Dekade 'Kriminalisasi'

Putusan Mahkamah Agung yang membebaskan Alex Denni dari kasus korupsi usai 20 tahun perjuangan menjadi titik balik penting koreksi sistem peradilan di Indonesia.

Sidang kasus korupsi timah

Selasa, 15 April 2025 - 16:04 WIB

Ahli Ungkap Kekeliruan Perhitungan Kerugian Negara dalam Sidang Kasus Korupsi Timah

Dua ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus PT Timah menyebut adanya kekeliruan serius dalam perhitungan kerugian negara.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Rabu, 26 Maret 2025 - 06:01 WIB

Menperin Agus Akan Tempuh Jalur Hukum Imbas Fitnah Koordinator LSPI

Berdasarkan pemberitaan yang beredar di beberapa media massa pada Senin (24/3), Koordinator Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI), Hairullah menyebutkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang…

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati

Sabtu, 15 Maret 2025 - 15:23 WIB

Kasus TPKS Kapolres Ngada, LPSK Harapkan Evaluasi Penanganan Sejumlah Kasus TPKS yang Terjadi di NTT

Jakarta-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti kasus pencabulan anak yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada, NTT. Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyatakan prihatin atas…

Pusat Data Nasional di Cikarang, Jawa Barat (Foto: detikINET)

Sabtu, 15 Maret 2025 - 10:01 WIB

Kemkomdigi Dukung Penuh Penegakan Hukum Proyek PDNS

Jakarta– Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat…

Para ahli hukum bicara ten5ang peran jaksa dalam revisi KUHAP

Selasa, 25 Februari 2025 - 17:57 WIB

Revisi KUHAP Tegaskan Peran Jaksa sebagai Dominus Litis, Ini Kata Para Ahli Hukum

Ahli hukum menilai revisi KUHAP harus memperkuat kewenangan jaksa, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan pengawasan yang ketat

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif

Kamis, 13 Februari 2025 - 10:08 WIB

Tuntaskan Kasus SPK Fiktif, Kemenperin Laporkan LHS ke Bareskrim Polri

Kementerian Perindustrian melaporkan mantan Aparat Sipil Negara (ASN) berinisial LHS ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif di Direktorat…

 ist/ Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi

Rabu, 12 Februari 2025 - 21:02 WIB

R Haidar Alwi: Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Dua Contoh Kasus Ketidakpastian Hukum Akibat Kewenangan Berlebih Jaksa

Jakarta-Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus litis yang bak.

Ilustrasi kredit mobil

Selasa, 11 Februari 2025 - 13:50 WIB

Warga Madiun Dipenjara Akibat Gadaikan Mobil Kredit, Ini Risikonya!

Branch Manager ACC Kediri Wandi Gumilar menghimbau kepada seluruh pelanggan ACC yang memiliki kesulitan dalam pembayaran angsuran agar segera datang ke kantor cabang ACC terdekat agar terhindar…

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif

Selasa, 11 Februari 2025 - 06:00 WIB

Kasus SPK Fiktif, Kemenperin Endus Ada Dugaan Penyuapan, Penggelapan, Hingga Penipuan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menegaskan bahwa tidak akan membayar dana, baik yang sudah diberikan oleh vendor kepada oknum mantan Aparat Sipil Negara (ASN) berinisial LHS maupun…

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Harus Mempertegas Pemisahan Fungsi Kewenangan Penegak Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 - 20:10 WIB

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Harus Mempertegas Pemisahan Fungsi Kewenangan Penegak Hukum

Jakarta-Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, asas dominus litis (pengendali perkara) tidak dapat dijadikan alasan untuk melegalisasi penyerobotan kewenangan lembaga penegak…

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi Sumber : Dok. Istimewa

Kamis, 06 Februari 2025 - 13:55 WIB

R Haidar Alwi: Legalisasi Penyimpangan Kewenangan Jaksa Melalui Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP

Jakarta-Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP merupakan legalisasi penyimpangan kewenangan jaksa yang terjadi selama ini.

Ilustrasi tambang ilegal

Selasa, 04 Februari 2025 - 11:00 WIB

Misteri Liu Xiaodong Diduga Dalang Tambang Ilegal Senilai Rp1,02 Triliun

Nama Liu Xiaodong, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China, bisa mencuat dalam kasus tambang emas illegal PT. Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) di Ketapang, Kalimantan Barat. Hal itu terungkap…

Ilustrasi Pelindungan Data Pribadi (Photo by Suara.com)

Selasa, 04 Februari 2025 - 09:50 WIB

Investigasi Dugaan Kebocoran Data Pegawai, Kemkomdigi: Penyalahgunaan Data, Kena Denda Rp5 Miliar

Jakarta-Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah melakukan investigasi terhadap dugaan peretasan yang berdampak pada kebocoran data internal pegawai. Meskipun data yang terdampak…

Brigjen Pol. Drs. Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama kaum ibu

Jumat, 17 Januari 2025 - 17:57 WIB

Dirjenpas Menyapa Ibu-Ibu PIPAS Rutan Kelas I Surabaya

Brigjen Pol. Drs. Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), menyempatkan diri untuk menyapa ibu-ibu anggota PIPAS (Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan)…

Kementerian Perindustrian. (Fofo: kemenperin.go.id)

Selasa, 14 Januari 2025 - 09:17 WIB

Tak Ada Kompromi! Kemenperin Pecat LHS Oknum Pembuat SPK Fiktif

Kementerian Perindustrian sudah menindak tegas oknum ASN berinisial LHS yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif pada tahun 2023. Tindakan tegas tersebut berupa pencopotan dari jabatan…

Kuasa Hukum PT. Hasana Damai Putra, Fajar. S. Kusumah

Rabu, 18 Desember 2024 - 20:09 WIB

Kompleksitas Hukum Kepemilikan Tanah di Kecamatan Medan Satria

Bekasi-Sebidang tanah seluas 7.515 M2 di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi telah berubah menjadi bom waktu hukum yang kompleks, dengan tiga dimensi Kompleksitas Hukum Kepemilikan…

selanjutnya