Kuasa Hukum: Hakim Harus Tolak PKPU ke Antam Diduga Pidana

Oleh : Wiyanto | Selasa, 26 Desember 2023 - 10:30 WIB

Ilustrasi hukum (ist)
Ilustrasi hukum (ist)

INDUSTRY.co.id-Jakarta - Kuasa Hukum PT Aneka Tambang (Antam), Tbk., Fernandes Raja Saor meminta majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh Budi Said.

Permohonan PKPU terhadap Antam dilayangkan Budi Said pada 30 November 2023. Budi Said mengajukan PKPU dengan alasan Antam belum menyerahkan emas sebanyak 1.136 kg sesuai dengan hasil putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Menurut Fernandes, gugatan PKPU ini menjadi tidak sederhana karena terdapat tindak pidana dalam proses jual beli emas Antam tersebut. Selain itu juga nama Budi Said disebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara No:12/LHP/XXI/09/2021 tertanggal 20 September 2021.

"PKPU kami berharap itu ditolak oleh PN Jakpus, karena tagihan Budi Said ini merupakan tagihan yang sifatnya tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Walaupun dia sudah ada putusan tetap, tapi yang harus jadi concern negara itu punya prinsip precausion to pay, artinya prinsip kehati-hatian sebelum bayar. Kalau ternyata ada dugaan sebuah tindak pidana, itu harus dinyatakan tidak sederhana terlebih dahulu untuk bisa dijadikan dasar orang melakukan PKPU," kata Fernandes kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023.

Apalagi kata Fernandes, sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan, ada potensi kerugian negara yang sangat besar dalam pembelian emas Antam yang dilakukan Budi Said.

"Bayangkan 152 kg saja dinyatakan sebagai kerugian negara oleh BPK. Sekarang Antam kalah di Mahkamah Agung yang mana 1.136 kilogram-nya itu bagian dari 152 kg juga. Berarti nanti akan ada pembayaran kerugian double nih. Jika 152 kg saja dinyatakan rugi, bagaimana kalau 1.136 kg?" jelasnya.

Apa yang disampaikan Fernandes merujuk pada temuan BPK dalam persidangan di PN Surabaya pada 3 November 2023. Dalam sidang itu, seorang ahli dari BPK RI yaitu Muhammad Priono mengungkap fakta soal kerugian negara. Priono yang merupakan pihak yang menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara No:12/LHP/XXI/09/2021 menyatakan bahwa Antam menderita kerugian sebesar 152,8kg emas atau senilai Rp92.257.257.820.

Selain itu, dalam laporan BPK tersebut selain disebutkan nama Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto sebagai pihak-pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, terdapat juga nama Budi Said sebagai pihak yang telah dikonfirmasi menerima kelebihan emas dari Eksi Anggraeni cs.

Selanjutnya, Ahli Muhammad Priono menjelaskan konfirmasi didasarkan dari pengakuan Budi Said sendiri dan juga berdasarkan catatan-catatan milik Eksi Anggraeni.

Dalam sidang pada 22 Desember 2023 di PN Surabaya, empat orang yang diungkap BPK, yakni Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto sudah divonis bersalah oleh majelis hakim dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi.

Eksi divonis 7 tahun penjara. Ia juga dikenakan denda Rp 600 juta subsider 3 bulan dan uang pengganti sebesar Rp 87,67 miliar.

Sedangkan tiga terdakwa lainnya yakni Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto, semuanya divonis 6,5 tahun penjara. Ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara untuk Misdianto mendapat pidana tambahan uang pengganti yang jauh lebih besar, yaitu uang pengganti sebesar Rp 3 miliar 74 juta rupiah.

Eksi Anggraeni selaku broker bersama tiga mantan pegawai Antam terbukti melakukan tindakan korupsi terkait pengadaan emas Antam yang mengakibatkan kerugian negara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Prof Satyanegara diangkat sebagai MWA dan dihadiri SD Darmono pendiri Jababeka di President University

Jumat, 01 Maret 2024 - 19:47 WIB

Fakultas Kedokteran, President University, Angkat Prof. Satyanegara sebagai Ketua Wali Amanat

President University secara resmi mengangkat Prof. Dr. dr. Satyanegara, Sp.BS (K) sebagai Chairman of the Board of Trustees atau Ketua Wali Amanat Fakultas Kedokteran. Prosesi pengangkatan dilakukan…

Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Resmikan 10 Ruas Inpres Jalan Daerah di Kalimantan Timur Senilai Rp561 Miliar.

Jumat, 01 Maret 2024 - 19:25 WIB

Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Resmikan 10 Ruas Inpres Jalan Daerah di Kalimantan Timur Senilai Rp561 Miliar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan perbaikan 10 ruas jalan dan 1 jembatan di Kalimantan Timur yang dilaksanakan…

Presiden Jokowi Lakukan Topping-Off Hunian ASN-Hankam di IKN

Jumat, 01 Maret 2024 - 19:18 WIB

Presiden Jokowi Lakukan Topping-Off Hunian ASN-Hankam di IKN

Menter Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Topping Off Hunian ASN dan Hankam di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan…

Diskusi Mengenai Obesitas dan Pemahaman Ilmiahnya pada Hari Obesitas Sedunia

Jumat, 01 Maret 2024 - 18:09 WIB

Cegah miskonsepsi, Novo Nordisk Indonesia Dorong Diskusi Mengenai Obesitas dan Pemahaman Ilmiahnya pada Hari Obesitas Sedunia

Obesitas dan obesitas sentral merupakan salah satu masalah kesehatan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2018, prevalensi obesitas di kalangan…

Presiden Jokowi (ist)

Jumat, 01 Maret 2024 - 17:30 WIB

Dahsyat! IKN Magnet Baru Investasi, Jokowi: Yang Antre Banyak...

Ibu Kota Negara (IKN) tengah menjadi incaran para investor. Bak gadis cantik, investor rela antre untuk menanamkan modalnya di IKN. “Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang…