Analisa Apakah Ada Potensi Moral Hazard Borrower Fintech P2P Lending? Ini Ulasannya

Oleh : Nailul Huda Direktur Ekonomi Digital CELIOS | Rabu, 10 Juli 2024 - 01:01 WIB

Fintech (Foto Dok Industry.co.id)
Fintech (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id-Jakarta-Perubahan pola konsumsi dari offline ke online telah mendorong perkembangan produk digital, termasuk produk keuangan yang semakin diadopsi melalui teknologi digital, yang dikenal sebagai financial technology atau fintech.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan peningkatan jumlah pemain di industri fintech, mengakibatkan pertumbuhan layanan keuangan yang masif. Misalnya, penggunaan dompet digital di Indonesia melonjak hingga 200 persen pada tahun 2019, dan penyaluran kredit melalui fintech pinjaman daring atau P2P Lending juga menunjukkan pertumbuhan positif meskipun di tengah pandemi.

Di sisi lain, masyarakat semakin enggan menggunakan layanan keuangan fisik dan beralih ke layanan digital. Jumlah kunjungan ke kantor cabang bank menurun drastis, dengan data Bank Indonesia mencatat penutupan lebih dari 5.000 kantor cabang bank antara 2019 hingga 2023.

Fenomena ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam akses layanan keuangan, dengan fintech menjadi salah satu pilihan utama. Salah satu layanan fintech yang tumbuh pesat adalah fintech P2P Lending, yang mengalami peningkatan tahunan pengguna sebesar 59 persen selama periode 2020-2023, dibandingkan dengan pertumbuhan kartu kredit yang hanya 0,5 persen. Masyarakat yang unbankable atau underserved lebih memilih pembiayaan digital alternatif seperti fintech P2P Lending.

Fintech P2P Lending sendiri memiliki pola bisnis two-sided market, yaitu pasar yang memiliki dua jenis konsumen. Konsumen pertama dalam fintech P2P Lending disebut dengan borrower atau penerima dana. Penerima dana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) disebutkan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan.

Sedangkan konsumen satu lagi adalah pemberi dana atau disebut lender, yaitu orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.

Fungsi dari platform fintech P2P Lending adalah mempertemukan antara lender dengan borrower. Perubahan perilaku di satu konsumen bisa mempengaruhi konsumen lainnya, termasuk dalam perlindungan kegiatan. Maka penting bagi regulator untuk memberikan perlindungan baik bagi borrower maupun lender. Dalam peraturan POJK terbaru, perlindungan masih dititikberatkan dari sisi borrower dimana pasal 100 POJK N0.10/2022 tersebut masih dari sisi data, transparansi, hingga penanganan penagihan yang memang dikhususkan untuk sisi borrower.

Padahal, terdapat sisi lender yang juga perlu perlindungan sebagai pemberi pendanaan. Dalam sistem two-sided market, kegagalan bayar di sisi borrower menyebabkan kerugian bagi sisi lender. Bahkan, uang yang diberikan ke borrower bukan merupakan uang dari platform, melainkan dari lender. Jadi platform hanya sebagai perantara, bukan sebagai lembaga penyalur pembiayaan bagi borrower.

Menariknya, kasus yang akhir-akhir ini terjadi banyak melibatkan borrower tanpa melihat perlindungan untuk lender. Lender masih dianggap orang yang tidak dirugikan dari berbagai kasus di fintech P2P Lending.

Sistem Investasi Salah satu hal yang masih belum banyak dipahami oleh masyarakat adalah kegiatan pemberian dana merupakan kegiatan investasi dimana ada pengembalian berupa biaya manfaat yang diperoleh oleh lender. Ketika ada investasi, maka sudah sewajarnya ada risiko yang potensial dihadapi oleh lender. Risiko investasi ini yang harus diketahui oleh lender sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan investasi mereka di fintech P2P lending. Regulator pun harus mempersiapkan regulasi mitigasi risiko ketika terjadi gagal bayar hingga fraud.

Salah satu alternatif yang ditawarkan untuk meningkatkan keamanan investasi dalam fintech P2P Lending adalah asuransi bagi dana yang diberikan oleh lender kepada borrower. Asuransi ini bertujuan melindungi lender dari risiko gagal bayar oleh borrower, sehingga lender dapat merasa lebih aman dan tenang dalam menginvestasikan uangnya melalui platform fintech P2P Lending. Dengan adanya asuransi, lender akan memiliki jaminan bahwa dana yang mereka pinjamkan akan tetap aman meskipun borrower mengalami kesulitan dalam pengembalian.

Namun demikian, solusi ini juga penuh dengan risiko, terutama risiko moral hazard dari borrower. Borrower yang mengetahui bahwa dana telah diasuransikan mungkin merasa tidak perlu bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana tersebut. Mereka bisa saja menganggap bahwa kewajiban pengembalian berada pada pihak asuransi, bukan pada mereka.

Akibatnya, perilaku ini dapat menyebabkan peningkatan risiko gagal bayar yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai tingkat wanprestasi/gagal bayar (TWP) 90 hari. Ketika borrower tidak merasa memiliki tanggung jawab penuh, mereka mungkin kurang termotivasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Potensi ini akan semakin besar ketika proses credit scoring belum dapat menggambarkan kualitas peminjam secara penuh. Terlebih tidak ada agunan yang diberikan oleh borrower ke fintech P2P Lending yang semakin membuat potensi moral hazard terjadi.

Borrower tidak memberikan aset yang bisa dijadikan jaminan, sehingga tidak ada tekanan tambahan bagi mereka untuk mengembalikan pinjaman. Hal ini membuat asuransi harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan dan mengelola risiko, agar tidak terjebak dalam kerugian besar akibat meningkatnya tingkat gagal bayar.

Maka, langkah mitigasi dilakukan ketika awal transaksi di fintech P2P Lending, baik dari sisi borrower maupun dari sisi lender. Dari sisi borrower, credit scoring harus dipertajam validasi-nya. Integrasi innovative credit scoring (ICS) yang digunakan oleh fintech P2P Lending dengan data sistem layanan informasi keuangan (SLIK) harus dilakukan sebagai data filter awal untuk menyaring bad borrower dari awal.

Kemudian, asuransi menjadi opsi optional yang diberikan kebebasan ke borrower (terutama untuk kredit produktif) guna meningkatkan nilai credit scoring mereka. Informasi mengenai kepesertaan asuransi ditampilkan ketika lender ingin memberikan dana ke borrower.

Dari sisi lender, informasi mengenai risiko investasi harus dijelaskan ketika di awal memulai investasi. Risiko investasi ini harus diiringi dengan penilaian dari sisi lender terkait dengan profil risiko lender, sama seperti yang dilakukan ketika penilaian profil risiko investasi fintech wealth management.

Dengan demikian, platform juga dapat memberikan rekomendasi borrower yang tepat bagi lender sesuai dengan profil risikonya. Pemahaman mengenai investasi lender pun juga harus melihat dari sisi dampak yang akan diberikan oleh lender kepada borrower dan dunia usaha secara umum

Catatan redaksi: opini menjadi tanggung jawab penulis

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Market Outlook 2nd Half KISI Asset Management

Rabu, 17 Juli 2024 - 20:48 WIB

Strategi Investasi 2nd Half 2024: Menghadapi Dinamika Makroekonomi dan Geopolitik di Indonesia

KISI Asset Management menggelar acara "Market Outlook 2nd Half 2024" dengan tujuan memberikan wawasan mendalam mengenai strategi investasi di Indonesia dalam menghadapi dinamika makroekonomi…

Peluncuran pre-booking Chery TIGGO 8

Rabu, 17 Juli 2024 - 20:35 WIB

Chery Umumkan Harga TIGGO 8, Dibanderol Rp400 Juta Selama GIIAS 2024

PT Chery Sales Indonesia (CSI) resmi mengumumkan harga pre-booking SUV premium 7-seaters, TIGGO 8 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Selama GIIAS 2024, konsumen…

Peluncuran eCanter di ajang GIIAS 2024 (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Rabu, 17 Juli 2024 - 19:45 WIB

Mitsubishi Fuso Luncurkan eCanter di Ajang GIIAS 2024, Sematkan Segudang Fitur Mutakhir

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) secara resmi meluncurkan truk listrik, eCanter di pasar Indonesia di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Indonesia menjadi…

(ki-ka) Dida Gardera Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian, Nasrullah Dirjen PKH Kementerian Pertanian, Budi Sulistyo Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Arya Seta Managing Director PT Napindo Media Ashatama secara resmi membuka penyelenggaraan pameran dan forum internasional Indo Livestock dan Indo Feed ke-17, Indo Fisheries ke-14, Indo Dairy ke-15, Indo Agrotech ke-3, dan Indo Vet ke-4 di JCC Senayan

Rabu, 17 Juli 2024 - 19:07 WIB

Indo Livestock dan Indo Fisheries 2024 Expo dan Forum Resmi Dibuka

PT Napindo Media Ashatama (Napindo) dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan pameran dan forum internasional Indo Livestock dan Indo Feed ke-17, Indo Fisheries ke-14, Indo Dairy ke-15, Indo…

CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F (kedua dari kiri) saat menjadi panelis dalam perhelatan forum internasional, Batam Interconnect World 2024 yang digelar di Marriot Batam Harbour Bay

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:54 WIB

NeutraDC Ungkap Potensi Ekonomi Digital Batam di Forum Internasional SIJORI

Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, NeutraDC sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) serta NeutraDC-Nxera Batam turut berpartisipasi aktif…