Ketua KPK Tersangka, Hukum di Negeri ini Digunakan untuk Kepentingan Politik?

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 09 Desember 2023 - 14:10 WIB

Ketua KPK Tersangka, Hukum di Negeri ini Digunakan untuk Kepentingan Politik?
Ketua KPK Tersangka, Hukum di Negeri ini Digunakan untuk Kepentingan Politik?

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nonaktif, Firli Bahuri, bisa saja bebas dari jeratan hukum bila mampu meyakinkan Hakim Tunggal yang mengadili Praperadilan yang dia ajukan.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Prof Suparji Ahmad, dalam diskusi publik dengan tema: Eksistensi dan Prospek Praperadilan, Jumat (8/12/2023).

"Status tersangka seseorang bisa gugur, jika hakim praperadilan mengabulkan gugatannya," kata Prof Suparji.

"Apakah praperadilan dapat menggugurkan penetapan tersangka? Kalau dikabulkan, itu akan bisa menggugurkan penetapan tersangka," tambahnya.

Diungkapnya, banyak contoh tentang hal tersebut. Misalkan di kasus praperadilan Budi Gunawan alias BG dan Hadi Poernomo. Gugatan praperadilan mereka dikabulkan oleh Hakim Praperadilan, sehingga status tersangkanya digugurkan.

"Ketika praperadilan Pak BG, Pak Hadi Poernomo dikabulkan, maka penetapan tersangkanya menjadi gugur. Sehingga kemudian yang bersangkutan bebas dari masalah hukum," ujar Suparji.

Suparji mengatakan, persoalan berikutnya adalah bagaimana pihak Firli Bahuri bisa meyakinkan hakim tunggal yang menangani gugatan praperadilan, bahwa ada kesalahan prosedur ataupun kesalahan tata cara dalam penetapan tersangka terhadap dirinya.

 

"Misalnya, tak ada unsur perbuatan melawan hukumnya, tak jelas melawan hukumnya yang mana. Kalau kemudian dianggap melawan hukum dalam hal misalnya penerima gratifikasi, suap atau pemerasan, tak cukup bukti yang kemudian mengindikasikan bukti apa yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut," katanya.

Suparji menegaskan, meskipun ada potensi gugatan Praperadilan Firli dikabulkan, namun semua pihak harus mempercayakan hal itu kepada pembuktian di dalam persidangan.

"Terpenting, jangan gunakan hukum sebagai alat balas dendam ataupun alat politik. Karena kalau itu terjadi, maka hancurlah negara kita ini," tukasnya. (*)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi (ist)

Jumat, 01 Maret 2024 - 17:30 WIB

Dahsyat! IKN Magnet Baru Investasi, Jokowi: Yang Antre Banyak...

Ibu Kota Negara (IKN) tengah menjadi incaran para investor. Bak gadis cantik, investor rela antre untuk menanamkan modalnya di IKN. “Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang…

Ilustrasi FMCG E-commerce

Jumat, 01 Maret 2024 - 16:46 WIB

Jelang Ramadhan, Jumlah Produk Terjual F&B di E-commerce Meningkat Hingga 75 Persen

Beberapa hari jelang menyambut Ramadhan, Compas.co.id selaku E-commerce Market Insight for FMCG Brands secara seksama memonitoring keadaan e-commerce di Indonesia, khususnya untuk sektor Fast…

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Kunjungan Kerja Ke IKN

Jumat, 01 Maret 2024 - 16:24 WIB

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Kunjungan Kerja Ke IKN

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melaksanakan peresmian Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, peletakan batu pertama/groundbreaking kantor Bank…

Irfan Setiaputra Dirut Garuda Indonesia

Jumat, 01 Maret 2024 - 15:04 WIB

Optimalkan Momentum Kebangkitan Pariwisara, Maskapai Penerbangan Pemerintah Tingkatkan Frekuensi Penerbangan

Selain meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui penambahan frekuensi penerbangan rute internasional mulai akhir Maret 2024, Garuda Indonesia juga secara bertahap menambah frekuensi…

HR Talks: Memperkenalkan Revolusi Bisnis Melalui HR-Tech Bersama Jobseeker Company

Jumat, 01 Maret 2024 - 14:29 WIB

HR Talks: Memperkenalkan Revolusi Bisnis Melalui HR-Tech Bersama Jobseeker Company

Jakarta, DKI Jakarta - 24 Februari 2024 - Jobseeker Company dengan bangga mengadakan "HR Talk: Leveraging HR-Tech to Scale-Up Your Business," acara komunitas yang akan berlangsung pada 29 Februari…