Prioritas Indonesia Pada Masa Keketuaan Laos Di ASEAN Tahun 2024

INDUSTRY.co.id - Keketuaan Laos di ASEAN dimulai sejak 1 Januari 2024 setelah diserahkan secara resmi oleh Indonesia pada Upacara Penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, tanggal 7 September 2023 di Jakarta. Keketuaan Laos mengusung tema “ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience”, yang merefleksikan pentingnya penguatan konektivitas dalam mendukung integrasi antarpilar Komunitas ASEAN dan penguatan ketahanan ASEAN dalam menavigasi tantangan secara efektif dan efisien.

Pada Keketuaan Laos tahun ini, Indonesia perlu memastikan keberlanjutan hasil-hasil Keketuaan Indonesia Tahun 2023 dan inisiasi-inisiatif Indonesia di berbagai isu prioritas ASEAN lainnya. Selain itu, tahun 2024 merupakan proses penting dalam pembentukan ASEAN Community Vision 2045 yang akan disahkan pada 2025 dan Indonesia juga perlu mengawal agar visi dimaksud sejalan dengan prioritas dan kepentingan nasional Indonesia.

Keberlanjutan Hasil-hasil Keketuaan Indonesia Tahun 2023

Menteri Luar Negeri RI pada ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) Retreat tanggal 29 Januari 2024 menyampaikan beberapa hasil Keketuaan Indonesia Tahun 2023 yang perlu diprioritaskan keberlanjutannya pada masa Keketuaan Laos. Pertama, Indonesia perlu terus berupaya mengarusutamakan isu maritim dan mendorong implementasi The 1st ASEAN Maritime Outlook (AMO), terutama dengan memanfaatkan mekanisme ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF). The 1st AMO merupakan dokumen strategis yang diinisiasi Indonesia dan diluncurkan pada saat The 13th AMF pada tahun 2023. Dokumen tersebut bertujuan memperkuat sinergi kerja sama maritim di bawah tiga pilar ASEAN dan referensi untuk memahami perkembangan dan tantangan maritim di kawasan. AMO juga diharapkan akan membuka kesempatan kerja sama lebih luas dengan mitra wicara ASEAN.[1]

Kedua, Indonesia perlu mendukung implementasi ASEAN Leaders’ Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue (AHRD) yang disepakati pada KTT ke-43 untuk menjadikan AHRD sebagai mekanisme dialog rutin di ASEAN. Sebelumnya, AHRD telah diselenggarakan sebanyak 4 kali pada tahun 2013, 2014, 2021, dan 2022.[2] AHRD merupakan forum terbuka dan transparan untuk mendiskusikan isu HAM di kawasan, yang menghadirkan perwakilan dari ASEAN Member States (AMS), AICHR, the Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR), Institusi HAM Nasional dari AMS, serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Ketiga, Indonesia perlu memastikan keberlanjutan rencana kerja sama di bidang ekonomi biru (blue economy) mempertimbangkan besarnya potensi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran di ASEAN.[3] Selama ini, Indonesia selalu berupaya mendorong isu ekonomi biru menjadi salah satu prioritas kerja sama ekonomi ASEAN. Pada tahun 2023, upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan The 1st Blue Economy Forum, pada tanggal 2 – 4 Juli 2023 di Belitung dan pengadopsian Blue Economy Framework pada saat KTT ke-43 ASEAN.

Keempat, Indonesia perlu mendorong keberlanjutan ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) sebagai bagian dari upaya memperkuat kesatuan ASEAN sebagai organisasi internasional yang terdiri dari beragam budaya dan agama. Indonesia menginisiasi penyelenggaraan IIDC pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan mengusung tema ASEAN Shared Civilizational Values: Building an Epicentrum of Harmony to Foster Peace, Security, and Prosperity. [4] IIDC melibatkan pemuka lintas agama dari 11 negara dan diharapkan dapat mendorong Asia Tenggara sebagai katalisator perdamaian dunia.

Penguatan Posisi Indonesia pada Pembahasan Isu-Isu Prioritas ASEAN

Selain hal-hal tersebut di atas, Indonesia juga perlu memperkuat posisinya pada berbagai isu prioritas ASEAN lainnya. Pertama, Indonesia perlu terus mendorong penyelesaian krisis di Myanmar melalui implementasi 5-Point Consensus (5PC) sebagaimana disepakati pada ASEAN Leaders’ Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus, tanggal 5 September 2023. Selain itu, Indonesia perlu juga menjaga konsistensi penerapan keputusan ASEAN lainnya yaitu pengalihan status Keketuaan Myanmar di ASEAN tahun 2026 kepada Filipina.[5]

Kedua, Indonesia perlu menegaskan kembali bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) akan terus menjadi mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN (ASEAN-led mechanism), sebagaimana yang disepakati pada saat KTT ke-34 ASEAN di Thailand tahun 2019. Indonesia juga perlu mendorong implementasi konkret AOIP dengan mengeksplorasi keberlanjutan penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) tahun 2023, termasuk komitmen kerja sama yang dihasilkan pada AIPF.

Ketiga, Indonesia perlu mengawal penyusunan Visi ASEAN pascatahun 2025 agar tetap selaras dengan dokumen Jakarta Declaration on ASEAN Matters: Epicentrum of Growth atau ASEAN Concord IV. AMS menyepakati ASEAN Concord IV sebagai dokumen yang menjadi fondasi penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2045. Visi baru tersebut diharapkan dapat memperdalam integrasi kawasan dan mewujudkan ASEAN yang berlandaskan pada aturan yang berorientasi dan berpusat pada rakyat.[6]

Prioritas Indonesia di ASEAN untuk mendukung Kepentingan Nasional

Prioritas-prioritas Indonesia tersebut di atas tidak hanya menggarisbawahi dukungan Indonesia terhadap tema Keketuaan Laos dan masa depan ASEAN, tetapi juga penting untuk mempertegas peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan sebagaimana diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2025 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Indonesia juga perlu menggunakan masa Keketuaan Laos di ASEAN Tahun 2024 sebagai momen untuk meyakinkan masyarakat ASEAN bahwa pergantian pemerintahan Indonesia di penghujung tahun 2024 tidak akan mengubah komitmen Indonesia terhadap pembangunan ASEAN yang damai, sejahtera, dan memberikan kemajuan bagi seluruh masyarakat di kawasan.

Oleh karena itu, berbagai inisiatif yang telah dimulai dan capaian yang telah diraih pada masa Keketuaan Indonesia Tahun 2023 harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Keterlibatan aktif dan kepemimpinan dalam pembahasan pada isu-isu yang terkait maritim, HAM, ekonomi biru, budaya dan agama, implementasi 5PC dan AOIP, serta penyusunan Visi ASEAN Tahun 2045 akan memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor utama dan pemimpin alami di kawasan dalam membangun ASEAN yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Penulis adalah Muhammad Iqbal, Pegawai Kedeputian Polhukam