Kamis, 09 April 2020 | 15:17

COMPOSITE 4649.079 22.38 0.48%

MBX 1276.674 6.54 0.52%

DBX 923.141 2.67 0.29%

KOMPAS100 910.679 5.75 0.64%

INFOBANK15 730.719 -5.38 -0.73%

LQ45 700.06 2.33 0.33%

JII 498.021 7.13 1.45%

BISNIS-27 404.149 0.65 0.16%

IDX30 384.793 0.74 0.19%

IDXHIDIV20 344.729 -0.4 -0.12%

Investor33 336.22 0.71 0.21%

SRI-KEHATI 285.295 0.14 0.05%

MNC36 256.759 1.99 0.78%

IDXBUMN20 246.276 -0.76 -0.31%

PEFINDO25 217.322 1.02 0.47%

SMInfra18 209.221 -1.04 -0.49%

IDXSMC-LIQ 199.841 1.63 0.82%

IDXSMC-COM 189.737 0.78 0.41%

JII70 165.576 1.97 1.21%

ISSI 137.864 1.33 0.97%

I-GRADE 125.487 -0.21 -0.17%

IDXG30 103.946 0.22 0.21%

IDX80 97.829 0.58 0.6%

IDXV30 87.471 -0.8 -0.91%

API Desak Pemkot Bandung Permudah Izin Usaha

Oleh : Ridwan | Rabu, 14 Juni 2017 - 15:09 WIB

Produksi tekstil (vov5)

INDUSTRY.co.id - Bandung, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membantu pengusaha tekstil dengan mempermudah proses pemberian izin usaha.

"Banyak pengusaha tekstil Bandung yang harus dibantu dalam hal perizinan. Terutama, mereka yang ingin mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)," ungkap ketua Umum API, Ade Sudrajat di Jakarta (14/6/2017).

Menurut Ade, SIUP dan TDP tersebut sangat penting bagi pengusaha tekstil. Karena, merupakan salah satu syarat untuk mengajukan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apalagi, saat ini, pelaku bisnis tekstil sudah banyak yang memenuhi kriteria sebagai PKP.

"Oleh karena itu, kami memohon solusi dari Pemerintah Kota Bandung agar kebutuhan dokumen legalitas usaha ini bisa terpenuhi dengan baik," ujarnya.

Ade mengatakan, pasca kebijakan amnesti pajak yang dilakukan pemerintah pusat, saat ini banyak perusahan tekstil di Indonesia yang diaudit oleh pemerintah. Sehingga, para pengusaha tekstil berupaya untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan sebaik-baiknya.

"Untuk memenuhi kewajiban tersebut, para pengusaha perlu membuat dokumen SIUP dan TDP. Hanya saja, di beberapa daerah para pengusaha kerap merasakan hambatan saat pembuatan kedua dokumen tersebut, terutama urusan tata ruang," terang Ade.

Saat ini API sudah berkonsultasi dengan pemerintah daerah lain karena pada umumnya semua pengusaha tekstil di daerah lain pun memiliki kesamaan masalah. "Di beberapa daerah, bahkan membuat akhirnya mereka mengubah Perda RDTR (rencana detail tata ruang). Jadi, kami minta Pemkot Bandung pun membuat kebijakan," imbuhnya.

Seperti diketahui, saat ini tekstil menjadi salah satu komoditi industri di Kota Bandung. Hal ini, terlihat dengan banyaknya pusat-pusat bisnis tekstil di Kota Bandung. Di antaranya, wilayah Pasar Baru, Jalan Tamim, dan Cigondewah, telah menumbuhkan peluang bisnis yang kompetitif.

"Kami sebagai asosiasi yang menghimpun para pengusaha tekstil, khususnya di Kota Bandung, merasa perlu untuk terus mendorong pertumbuhan sektor bisnis ini," pungkasnya.