Industri Keramik Dilibas Longgarnya Bea Masuk dan Tingginya Harga Gas

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Setelah sejak lama masih mengeluhkan tingginya harga gas sebagai salah satu penyebab kurang kompetitifnya hasil produksi keramik nasional, memasuki tahun 2018 para pelaku industri keramik nasional diperkirakan semakin mendapatkan tekanan menyusul diberlakukannya penurunan tarif impor keramik dari Tiongkok.

Tampaknya sudah bukan lagi jadi cerita baru bahwa industri keramik nasional kerap menuduh tingginya harga bahan bakar gas yang menjadi biang keladi kurang kompetitifnya produk keramik nasional dibanding produk impor.

Sejumlah pemain mengklaim bahwa kualitas hasil produksi mereka tak kalah dengan produksi impor yang masuk dari negara lain, khususnya dari China.

Di luar persoalan tingginya harga gas, baru-baru ini industri keramik nasional mendapatkan tantangan baru berupa penurunan tarif bea masuk produk keramik impor.

Elisa Sinaga, ketua umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mengungkapkan tantangan industri keramik di Tanah Air akan semakin berat di tahun 2018 setelah kebijakan pemerintah untuk menurunkan bea masuk impor keramik asal Tiongkok yang awalnya ditetapkan sebesar 20%, menjadi hanya 5%.

Peraturan yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2018 ini sejatinya merupakan bagian dari kesepakatan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Ironisnya, kata Elisa bea masuk impor bahan baku keramik asal Tiongkok justru dikenakan bea masuk antidumping, yang nota bene lebih tinggi dari impor barang jadi, yakni sebesar 25,6%.

Ironis ketika produk barang jadi keramik dikenakan bea masuk lebih kecil dibandingkan bea masuk impor bahan baku yang dibutuhkan industri lokal, ujar Elisa dalam satu kesempatan bincang-bincang beberapa waktu lalu.

Kendati disebutkan impor bahan baku keramik dari China cukup besar, namun Elisa tak bisa menyebutkan seberapa besar bahan baku tersebut dipasok untuk industri lokal, termasuk manufaktur yang menjadi anggota ASAKI.

Menurutnya hal ini terkait dengan formula pembuatan produk keramik yang selama ini menjadi rahasia dapur setiap produsennya.

Kan tidak ada yang bersedia menyebutkan berapa banyak mereka menggunakan bahan baku dari China atau negara lainnya, dan berapa besar komposisinya. Soalnya hal ini terkait dengan formula produksi yang mereka jaga kerahasiaannya. Kalau barang mereka bagus dan mereka buka komposisinya, dikhawatirkan ada yang meniru, ujarnya.

Sebelumnya, tanpa adanya penurunan bea masuk impor keramik, produk asal Tiongkok yang masuk ke pasar domestik hingga 52 juta m2.

Dengan besaran bea masuk yang diturunkan, Elisa memprediksi produk China yang masuk ke pasar nasional akan bertambah sebesar 40 juta m2, menjadi 92 juta m2.

Sejauh ini China merupakan produsen terbesar keramik dunia, dengan volume produksi yang mencapai 7,5 miliar hingga 8 miliar juta m2.

Dengan tingginya tingkat produksi keramik di China, sementara negara Tirai Bambu tersebut saat ini tengah mengerem tingkat pertumbuhan ekonominya, maka diperkirakan daya serap di dalam negerinya akan menurun.

Nah berikutnya, yang menjadi kekhawatiran pemain industri keramik lokal, kelebihan produk asal meluber ke pasar di luar negeri termasuk Indonesia, sehingga bisa terjadi banjir produk keramik impor di Indonesia.

Dengan tekanan tingginya harga gas saja, lanjut Elisa, sejumlah pelaku industri keramik lokal sudah ada yang mematikan mesin mereka, dan distribusi produk hanya mengandalkan pasokan yang ada di gudang mereka saja.

Elisa pun khawatir, jika kondisi tekanan baik dari tingginya harga gas serta tingkat, bakal mendorong para pelaku enggan berproduksi dan memilih untuk menjadi pengimpor keramik.

Mereka ini kan sudah punya jaringan distribusi yang baik. Jika mereka harus merugi karena tak bisa bersaing dengan produk impor, saya khawatir mereka lebih memilih jadi importir keramik, dan mendistribusikan keramik impor, kata Elisa.

Tanpa ada tekanan dari produk impor, utilitas produksi keramik nasional telah mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Dari kapasitas produksi industri keramik nasional yang sebesar 500 juta m2 per tahun, volume produksi keramik nasional sempat mencapai 490 juta m2 pada tahun 2015.

Namun memasuki tahun berikutnya tingkat utilisasi menurun, dan volume produksi yang dihasilkan melorot menjadi 370 juta m2.

Sedikit kenaikan terjadi pada tahun 2017, menyusul mulai menggeliatnya industri properti nasional sehingga volume produksi naik sedikit menjadi 380 juta m2. Dikatakan Elisa, produksi keramik memang bergantung pada pertumbuhan industri peroperti nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Edy Suyanto, wakil ketua umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mengungkapkan bahwa tingginya harga gas membuat harga produk keramik lokal menjadi lebih tinggi dibanding produk impor.

Jika dibandingkan dnegan produk impor, harus dilihat struktur biaya industri keramik kita, yang sebagian besar atau sekitar 30%-35% biaya habis di biaya energi gas. Apalagi kalau perusahaan yang pabriknya masih menggunakan teknologi lama, biaya energi gas bisa sebesar 40%, kata Edy Suyanto.

Edy membandingkan industri keramik di Tanah Air dengan China, yang mendapatkan pasokan energi coal gas yang berlimpah, dengan harga hanya sepertiga dari harga gas yang dinikmati para pelaku industri di Indonesia.

Kita kalah bersaing, apalagi harga gas di Indonesia termasuk yang tinggi di dunia. Padahal kualitas produksi kita yakin lebih baik dari China, imbuh Edy yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer produsen keramik PT Arwana Citramulia Tbk.

Dalam kesempatan tersebut, Edy juga menyoroti tarif distribusi gas yang berbeda-beda di tiap daerah.

Ia menyebut sejumlah daerah harus membayar harga gas yang lebih tinggi dibanding harga gas yang diterapkan di Pulau Jawa.

Edy menyebut tarif gas tertinggi harus dibayar oleh para pelaku industri di Kota Medan, dengan harga gas sebesar US$ 9,9 per MMBTU.

Berikutnya tarif yang cukup mahal juga harus dirasakan para pelaku industri di Sumatera Selatan dengan harga gas sekitar US$ 9,5 per MMBTU.

Sementara itu di kawasan Jawa Bagian Barat harga gas yang harus dibayarkan sebesar US$ 9,1-9,15 per MMBTU, sedangkan di kawasan pulau Jawa bagian Timur harga gas yang harus dibayar relatif lebih murah di harga US$ 8,1 per MMBTU.

Edy membandingkan harga gas industri di negara tetangga yang lebih murah.

Malaysia misalnya mematok harga gas untuk industri di kisaran US$ 6 per MMBTU, dan Thailand memberikan tarif harga gas industri sebesar US$ 7,5 per MMBTU.

Berbedanya harga gas di masing-masing kawasan merupakan hasil perhitungan harga berdasarkan formulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Belum lama ini pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas.

Dalam beleid tersebut ditetapkan dalam Pasal 4, bahwa harga jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri dihitung menggunakan formula Harga Gas Bumi plus biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi plus Biaya Niaga.

Selanjutnya, Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan harga rata-rata tertimbang maksimal yang digunakan sebagai acuan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dalarn pengenaan harga jual gas bumi ke konsumen gas bumi.

Bagaimana formulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait harga gas, kami sebagai pelaku industri ingin agar ada pertimbangan khusus terhadap para pelaku industri lokal. Karena industri kami juga merupakan bagian dari sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Dan kami tidak ingin menambah tingkat pengangguran akibat mandegnya bisnis keramik nasional, tandas Elisa.