Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:19 WIB
Find and Follow Us
Global Markets
IHSG 6,231.78 +0.00%
S&P 500 7,443.28 -0.19%
NASDAQ 25,508.07 -0.05%
Dow Jones 51,839.26 -0.59%
FTSE 100 10,524.80 -0.71%
CAC 40 8,340.11 +0.02%
Nikkei 225 65,193.75 +1.64%
Hang Seng 25,111.29 -0.13%
Shanghai 3,779.30 -0.45%
KOSPI 6,712.12 +3.01%
STI 5,513.85 +0.27%
ASX 200 8,766.60 -0.28%
Sensex 77,708.52 -0.57%
Gold 4,030.20 +0.44%
Silver 57.26 +2.17%
Oil (WTI) 82.30 -0.23%
Brent 88.63 +0.60%
Copper 6.37 +2.33%
Gas Alam 2.85 -2.27%
Bitcoin 65,194.22 +0.00%
Ethereum 1,906.44 +0.00%
USD/IDR 17,971.00 +0.21%
EUR/USD 1.14 -0.08%

Latest Updates

16:56 WIB • 26 Mei 2026
Revisi UU TPPO Dinilai Krusial,  Imigrasi Ingin Otoritas Lebih Kuat dalam Profiling dan Penundaan Keberangkatan

Jakarta — Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) lintas negara yang tercatat di Indonesia mengalami penurunan signifikan…

15:58 WIB • 19 Maret 2025
Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, IPHI Dorong Pembentukan Komite Tetap Haji

Jakarta – Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mendapat dukungan luas.…

21:02 WIB • 12 Februari 2025
R Haidar Alwi: Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Dua Contoh Kasus Ketidakpastian Hukum Akibat Kewenangan Berlebih Jaksa

Jakarta-Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan…

20:10 WIB • 08 Februari 2025
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Harus Mempertegas Pemisahan Fungsi Kewenangan Penegak Hukum

Jakarta-Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, asas dominus litis (pengendali perkara) tidak dapat…

13:55 WIB • 06 Februari 2025
R Haidar Alwi: Legalisasi Penyimpangan Kewenangan Jaksa Melalui Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP

Jakarta-Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP merupakan legalisasi penyimpangan…

08:09 WIB • 05 Februari 2025
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Mengulang Kembali Tragedi 2019

Jakarta-Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa Revisi UU Kejaksaan…

19:24 WIB • 23 November 2024
Pemerintahan Prabowo dan DPR Didesak Segera Bahas Revisi UU Keselamatan Kerja

Jakarta- Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Periode 2009-2014, Zulmilar Yanri, mendesak…

07:27 WIB • 23 September 2024
Pemerintah Sambut Baik Usulan DPR Merevisi UU Pelayaran

Menteri Perhubungan Budi Karya menyambut baik usulan DPR merevisi UU Pelayaran dan berharap ini dapat memberikan penguatan…

07:48 WIB • 16 September 2024
Kementerian ESDM: Pemerintah Tidak Tinggal Diam di Revisi UU Migas dan Menyiapkan Kebijakan yang Menarik Investasi

Jakarta-Potensi subsektor minyak dan gas (migas) Indonesia diyakini masih besar. Optimalisasi komoditas migas juga masih…

18:12 WIB • 23 Agustus 2024
Haidar Alwi Apresiasi Polri dalam Pengamanan Demo Tolak Revisi UU Pilkada

Jakarta-Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi mengapresiasi upaya Polri dalam mengamankan demo penolakan terhadap…

15:34 WIB • 31 Juli 2024
Tanggapi Megawati, Haidar Alwi: Pro Kontra Akan Lahirkan Bentuk Terbaik Revisi UU TNI-Polri

Jakarta-Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, pro-kontra terkait revisi Undang Undang TNI-Polri merupakan…

06:23 WIB • 08 Mei 2024
Ketum PBB Yusril : Prabowo-Gibran Harus Revisi UU atau Terbitkan Perppu Jika Mau Tambah Kementerian

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra, menanggapi isu presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin menambah…

08:49 WIB • 05 Oktober 2023
KASN Dihapus dalam Revisi UU ASN: Abaikan Rekomendasi Tim Reformasi Hukum, Langkah Mundur Reformasi Birokrasi Daerah

Jakarta-KPPOD menyatakan bahwa hilangnya KASN dalam draft revisi UU ASN merupakan bentuk pengabaian terhadap rekomendasi…

06:20 WIB • 04 April 2023
RUU Kesehatan: Mengubah Wajah Layanan dan Menjawab Masalah Kesehatan Indonesia

Jakarta, FMB9 - Bertepatan dengan Hari Kesehatan Dunia pada 7 April ini yang mengangkat tema ‘Health for All’, Rancangan…

17:54 WIB • 24 Mei 2022
Partai Buruh: Buruh Mempersiapkan Aksi Besar untuk Menolak Pengesahan Revisi UU PPP

Pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ditolak PB dan SB, antara lain KSPI, ORI, KPBI, KSBSI,…

10:31 WIB • 26 Mei 2021
SPKS: Pungutan Dana Sawit Hanya Menguntungkan Perusahaan Besar

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan…

23:20 WIB • 11 Februari 2021
Pilkada Belum Digelar Tapi UU Mau di Amandemen, Aria Bima: Ini Sangat Tidak Baik, Merk Kelembagaan Kita Bisa Jatuh

Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Aria Bima meminta seluruh Anggota DPR RI dapat bersatu secara konsisten mengawal Undang-Undang…

22:18 WIB • 11 Februari 2021
Soal Revisi UU Otsus Papua, Willem Wandik: Lakukan Secara Komprehensif, Tidak Parsial

Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Papua, Willem Wandik menilai rencana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun…

13:29 WIB • 21 Januari 2021
SPKS Rokan Hulu Desak Pemerintah Revisi UU No 33 Tahun 2004

erlu dilakukan Revisi UU No. 33 Tahun 2004 tersebut sebagaimana halnya pengaturan terhadap DBH sektor migas. Jika Pemerintah…

06:30 WIB • 20 Oktober 2020
Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Revisi UU Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan…