Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Oleh : Herry Barus | Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:30 WIB

Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua
Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, salah satu hasil akhirnya bisa menempatkan UU tersebut sebagai lex specialis. Sehingga berbagai ketentuan yang berada di dalamnya, tak bisa dikalahkan oleh berbagai ketentuan dalam undang undang lainnya. Mengingat dalam praktik implementasinya selama ini, UU Otsus Papua seringkali bertabrakan dengan undang-undang lainnya. Sehingga menyebabkan kerancuan dan kebingungan.

"Revisi UU Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan dana otonomi khusus. Sekaligus memastikan pembangunan tetap meningkat. Bagaimana teknisnya, semua akan dibahas dalam revisi UU Otsus Papua. Karena itu, masyarakat Papua dan Papua Barat melalui Majelis Rakyat Papua bersama MPR RI For Papua akan mengawalnya. Sehingga UU Otsus Papua bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat," ujar Bamsoet usai menerima Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), di MPR RI, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Turut hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Hidayat Nur Wahid. Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai (Ketua Komite II DPD RI), Sekretaris MPR RI For Papua Filep Wamafma (anggota DPD RI), dan anggota MPR RI For Papua Robert Kardinal (anggota Komisi X DPR RI). Sementara dari MRPB yang hadir antara lain Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga MRPB Yulianus Thebu, serta pimpinan Kelompok Pokja Adat, Agama, dan Perempuan MRPB.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, MPR RI For Papua telah menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri untuk berperan sebagai fasilitator sekaligus komunikator yang menjembatani berbagai kepentingan masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR RI memiliki kepentingan agar berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat selalu melibatkan berbagai kelompok elemen masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2020 menunjukan tindakan nyata Presiden Joko Widodo dalam memajukan Papua dan Papua Barat. Yakni dengan menginstruksikan kementerian/lembaga negara mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, dengan mengedepankan Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek pembangunan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, salah satu wujud konkrit Inpres tersebut adalah adanya ketentuan pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua. Pendekatan pola pembangunan juga dikedepankan dengan kearifan lokal, khususnya terhadap tujuh wilayah adat di Papua Barat yang terdiri dari Lapago, Meepago, Animha, Saireri, Mamta, Domberai, serta Bomberai.

"Untuk mengimplementasikan Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 20/2020 untuk membentuk Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Tim Koordinasi terdiri dari Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana. Wakil Presiden KH Maruf Amin ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ditunjuk menjadi Ketua Harian. Sedangkan Tim Pelaksana dipimpin pejabat tingkat madya Bappenas," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, keberadaan Presiden dan Wapres adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keberadaan Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo tak main-main dalam membangun Papua dan Papua Barat.

"MPR RI For Papua akan selalu melibatkan MRPB untuk menjadi salah satu bagian yang turut aktif dalam proses pembangunan di Papua dan Papua Barat. Fokusnya adalah untuk memastikan keterlibatan masyarakat Papua dan Papua Barat. Sekaligus memaksimalkan peran dan fungsi MRPB," pungkas Bamsoet

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sekjen Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono

Sabtu, 05 Desember 2020 - 12:05 WIB

Topang Daya Saing, Kemenperin Dorong Teknologi Pengelolaan Limbah Industri

Perkembangan teknologi pengelolaan limbah industri terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya permasalahan lingkungan, baik yang menggunakan teknologi fisika, kimia, maupun biologi.

MoU Mandiri Syariah dengan PLN

Sabtu, 05 Desember 2020 - 12:04 WIB

Mandiri Syariah Kucurkan Pembiayaan Sindikasi Rp1,2 Triliun untuk PLN

PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur negeri, salah satunya melalui dukungan finansial belanja modal atau capital expenditure (capex) PT Perusahaan…

Sepeda Kuning Lipat Model Brompton Merek Bamsoet

Sabtu, 05 Desember 2020 - 12:00 WIB

Sepeda Kuning Lipat Model Brompton Merek Bamsoet

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini mengungkapkan spesifikasi sepeda kuning lipat 'Bamsoet' yang spesial itu. Antara lain memiliki berat 12 Kg, frame set dari chromoly, brake system…

Kegiatan MoU PT Indra Karya (Persero) dan Yayasan Air Adhi Eka di Kementerian PUPR

Sabtu, 05 Desember 2020 - 11:15 WIB

Indra Karya Jalin Kerjasama Strategis dengan Yayasan Air Adhi Eka Kementerian PUPR

Terjalinnya kerjasama ini merupakan langkah positif PT Indra Karya (Persero) untuk terus berkontribusi pada pengerjaan proyek-proyek strategis di sektor Sumber Daya Air.

Menuju Kuala Tanjung Port & Industrial Estate Sebagai Indonesia’s Logistic & Supply Chain Hub

Sabtu, 05 Desember 2020 - 11:00 WIB

Menuju Kuala Tanjung Port & Industrial Estate Sebagai Indonesia’s Logistic & Supply Chain Hub

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 bersinergi dengan Pertamina untuk pengelolaan sarana dan fasilitas bunker penunjang bahan bakar minyak (BBM) dan jalur pipa gas di Pelabuhan…