INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka secara resmi FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, pada Rabu (28/10).
Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan pentingnya percepatan proyek hulu migas untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.
Ia mengungkapkan lifting minyak Indonesia pada 2025 berhasil mencapai target APBN sebesar 605.000 barel per hari (bph). Namun dengan konsumsi sekitar 1,6 juta bph, peningkatan produksi dalam negeri masih menjadi pekerjaan berat.
"Kita baru di 2025, saya pas menjabat 1 tahun menjadi Menteri ESDM di bawah pimpinan Presiden Prabowo, itu kemudian target lifting bisa mencapai target APBN dapat kembali, sebesar 605.000 barel," ujar Bahlil.
"Tapi persoalan kemudian adalah apakah ini sesuatu yang cukup? Hari ini total konsumsi itu 1,6 juta barel per day. Kalau hasilnya baru sekitar 600 sampai 605.000 barel per day, berarti kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel," lanjutnya.
Bahlil menekankan pekerjaan meningkatkan lifting masih berat dan membutuhkan inovasi teknologi mengingat sumur-sumur di Indonesia sudah tua.
"Ada kesadaran bahwa memang sumur-sumur di Indonesia ini bukan lagi sumur yang ABG atau sumur yang masih muda. Sumurnya sudah pada tua. Saya meminta kepada teman-teman juga untuk segera melakukan inovasi, untuk membantu dengan teknologi yang baik," katanya.
Minta KKKS Eksekusi POD, Jika Tidak Mampu Serahkan ke Negara
Bahlil meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera mengeksekusi proyek yang telah memperoleh persetujuan Plan of Development (POD).
"Yang sudah memegang konsesi yang sudah selesai eksplorasi dan sudah POD, tolong segera dieksekusi. Ini momentumnya. Harga minyak dunia lagi naik, kebutuhan dunia sekarang lagi bagus," tegas Bahlil.
Ia memperingatkan KKKS yang tidak mampu mengembangkan wilayah kerjanya agar menyerahkan konsesi kepada negara agar dapat dikelola optimal, termasuk oleh Pertamina.
"Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara, nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan, termasuk Pertamina, karena kita butuh produktivitas dan peningkatan lifting di bangsa kita," ujarnya.
Bahlil juga menyinggung pengembangan blok-blok baru yang kini dikelola Ditjen Migas dengan prinsip transparan dan cepat. Prioritas diberikan kepada pihak yang serius mengerjakan.
Terkait pembahasan RUU Migas tentang Badan Usaha Khusus (BUK), Bahlil memastikan akan ada kepastian dan kemudahan perizinan satu pintu.
"Salah satu prinsip pengusaha itu adalah kepastian. Aturan tidak boleh berbelit-belit, kepastian terhadap perizinan dan harus clear. Nanti dengan undang-undang ini semuanya insyaallah akan terpusat semua di BUK, supaya satu pintu dan selesai semua urusan," tutupnya.
