INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Pemerintah menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) minyak mentah di dalam negeri untuk memangkas jalur pengiriman impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Fasilitas ini memungkinkan minyak mentah yang dibeli dari luar negeri dikirim langsung ke Indonesia tanpa harus singgah di negara lain.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut akan melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) bersama sejumlah perusahaan mitra.
"Crude kita juga nanti kita akan membangun storage di sini. Nanti BLU dengan beberapa perusahaan yang sudah melakukan kerja sama akan membangun storage. Supaya kalau kita impor crude, tidak lagi mampirin negara A, negara B, negara C, langsung ke Indonesia," ujar Bahlil seusai konferensi pers mengenai ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026).
Rencana pembangunan storage menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi risiko gangguan rantai pasok energi di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dengan fasilitas penyimpanan di dalam negeri, pemerintah berupaya memperkuat kendali atas penerimaan dan ketersediaan minyak mentah impor sekaligus mendukung kelancaran pasokan ke kilang nasional.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG). Melalui aturan ini, pengadaan energi dilakukan oleh BLU melalui skema kerja sama antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).
Perubahan mekanisme pengadaan dan pembangunan storage menjadi dua langkah yang saling melengkapi. Pengadaan langsung melalui kerja sama pemerintah diharapkan memperkuat kepastian pembelian, sedangkan fasilitas penyimpanan ditujukan untuk mendukung penerimaan dan pengelolaan pasokan di dalam negeri.
Pemerintah mempercepat langkah tersebut menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar jajaran terkait menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Indonesia masih mengimpor minyak mentah, meskipun pasokannya tidak lagi berasal dari kawasan Timur Tengah.
Selain menyiapkan infrastruktur penyimpanan, pemerintah juga membidik kontrak pasokan jangka panjang untuk mengurangi risiko ketidakpastian pengadaan. Bahlil dijadwalkan mengunjungi sejumlah negara, termasuk India dan China, guna menjajaki peluang kerja sama sekaligus memperoleh kepastian pasokan energi.
Langkah tersebut menjadi penting karena gejolak geopolitik dapat memengaruhi jalur pengiriman, ketersediaan komoditas, dan persaingan pembelian energi di pasar internasional. Kontrak jangka panjang diharapkan memberikan kepastian pasokan, sementara diversifikasi negara pemasok dapat memperluas pilihan pengadaan Indonesia.
Bahlil juga menyampaikan jaminan pemerintah terkait ketersediaan BBM dan harga BBM bersubsidi di tengah situasi global yang tidak menentu.
"Rakyat Indonesia, tenang. Insyaallah saya akan memberikan jaminan, atas arahan dan perintah Presiden Prabowo, bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional, harga tidak akan naik untuk BBM subsidi. Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang," kata Bahlil.
Ia menggambarkan situasi saat ini sebagai kondisi yang menuntut pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk menjaga pasokan energi nasional.
"Ini survival mode," tegasnya.
Meski demikian, efektivitas strategi tersebut akan bergantung pada kecepatan pembangunan fasilitas penyimpanan, kapasitas tampung yang disiapkan, kepastian kontrak pasokan, serta kesiapan infrastruktur untuk menyalurkan minyak mentah ke kilang. Pemerintah juga perlu memastikan skema pengadaan baru mampu menjaga efisiensi biaya di tengah dinamika harga dan persaingan pasokan global.
Melalui pembangunan storage domestik, kontrak pasokan jangka panjang, dan pengadaan langsung antarnegara, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi dari sisi hulu hingga distribusi. Target akhirnya adalah menjaga pasokan energi bagi masyarakat dan industri agar aktivitas ekonomi nasional tidak mudah terganggu oleh gejolak di luar negeri.
