INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen menghormati kontrak kerja sama gas bumi dengan negara-negara mitra.

Penegasan itu disampaikan dalam Konferensi Pers Ketahanan Energi Nasional, Senin (26/10/2026).

"Atas arahan Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak. Pemerintah Indonesia sangat menghargai aturan," ujar Bahlil.

Pemangkasan Ekspor 8 Persen Sesuai Kontrak

Bahlil menjelaskan, pemerintah melakukan penyesuaian ekspor gas pipa ke negara sahabat sekitar 8 persen dari total ekspor.

Total ekspor gas pipa dari dua tempat, Natuna dan Sumatera, sebesar 409,55 MMBTU. Yang dipangkas sebesar 31 MMBTU.

"31 yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91 sampai 92 dan kita baru sekitar 8 persen," kata Bahlil.

Pemangkasan dilakukan karena adanya pemeliharaan fasilitas produksi (shutdown) dan pemenuhan kebutuhan domestik. Selain gas pipa, pemerintah juga masih mengirim gas LNG sekitar 146 kargo.

Perpres 107/2026 Ubah Skema Impor Minyak dan LPG

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mengubah cara Indonesia membeli minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan yang selama ini bertumpu pada tender antarbadan usaha kini dilakukan lewat kerja sama langsung antarpemerintah (G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (G2B).

"Presiden sudah menandatangani, ini sebagai babak baru dalam sistem pengadaan crude, BBM, dan LPG bagi negara kita," ujar Bahlil.

Tujuannya, memperkuat kepastian pasokan energi di tengah geopolitik yang masih tidak menentu.

Bahlil menyebut, crude masih impor tapi tidak lagi dari Timur Tengah, LPG masih 80 persen impor dari Amerika, sementara solar sudah tidak impor.

Harga Ekonomis dan Rencana Nuklir Batam

Bahlil menegaskan harga gas yang diberikan ke negara mitra sangat ekonomis, di bawah rata-rata 20 dollar AS per MMBTU, dan konsisten dengan kontrak.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kerja sama dengan beberapa negara untuk pembangkit nuklir. Salah satu lokasi yang masih dalam studi berada di Kepulauan Riau, Batam, untuk mendorong ketahanan energi nasional.