Partai Buruh: Buruh Mempersiapkan Aksi Besar untuk Menolak Pengesahan Revisi UU PPP

Oleh : Herry Barus | Selasa, 24 Mei 2022 - 17:54 WIB

Ir. H. Said Iqbal, ME Presiden Partai Buruh
Ir. H. Said Iqbal, ME Presiden Partai Buruh

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ditolak PB dan SB, antara lain KSPI, ORI, KPBI, KSBSI, SPI, FSPMI, FSPKEP, SPN, ASPEK Indonesia, FSP ISI, dan lain-lain. Demikian disampaikan Presiden Partai Said Iqbal di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Menurut Said Iqbal, revisi UU PPP hanya "akal-akalan hukum". Bukan sebagai kebutuhan hukum.

“DPR bersama pemerintah melakukan revisi UU PPP hanya sebagai akal-akalan hukum agar omnibus law UU Cipta Kerja bisa dilanjutkan pembahasannya agar bisa segera disahkan,” tegasnya.

Setidaknya ada dua alasan mengapa Partai Buruh dan Serikat Buruh menolak revisi UU PPP.

Pertama, dari sisi pembahasan di Baleg DPR RI, revisi UU PPP tersebut bersifat kejar tayang.

“Menurut informasi yang kami terima, revisi UU PPP hanya dibahas selama 10 hari Baleg DPR RI,” kata Said Iqbal.

Padahal UU PPP adalah ruh untuk membuat sebuah produk undang-undang (syarat formil) di Indonesia sesuai perintah UUD 1945.

“Kalaulah revisinya dikebut bersifat kejar tayang, bisa disimpulkan jika isi revisi sangat bermuatan kepentingan sesaat. Tidak melibatkan publik yang meluas dan syarat kepentingan dari kelompok tertentu,” ujarnya.

Alasan kedua adalah, dari sisi revisi UU PPP tersebut, PartaI buruh dan elemen serikat pekerja ada tiga hal prinsip yang berbahaya bagi publik. Khususnya bagi buruh, tani, nelayan, masyarakat miskin kota, lingkungan hidup, dan HAM. Ketiga hal tersebut adalah:

Pertama, revisi UU PPP hanya untuk sekedar memasukkan omnibus law sebagai sebuah sistem pembentukan undang-undang. Padahal omnibus law UU Cipta Kerja ini ditolak oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk buruh.

Kedua, dalam proses pembentukan undang-undang tidak melibatkan partisipasi publik secara luas karena cukup dengan dibahas di kalangan kampus tanpa melibatkan partisipasi publik, maka sebagai undang-undang sudah dapat disahkan.

Ketiga, yang lebih berbahaya adalah, dalam revisi UU PPP ini diduga memungkinkan dua kali tujuh hari sebuah produk undang-undang yang sudah diketuk di sidang paripurna DPR dapat berubah.

Oleh karena itu Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 8 Juni 2022 yang melibatkan puluhan ribu buruh di DPR RI. Dan secara bersamaan aksi dilakukan serempak di puluhan kota industri lainnya yang dipusatkan di Kantor Gubernur.

2. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2022 tentang revisi UU PPP tersebut.

3. Mengajak seluruh komponen buruh dan klas pekerja lainnya untuk melakukan aksi besar-besaran 3 hari berturut-turut untuk menolak dibahasnya kembali omnibus law UU Cipta kerja yang tanggal aksinya akan ditentukan kemudian.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mendag Zulkifli Hasan

Selasa, 05 Juli 2022 - 17:12 WIB

Janji Mendag Zulhas Terbukti, Harga Minyak Goreng Curah Kini Rp14 Ribu per Liter

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku kerja nyatanya selama dua minggu telah membuahkan hasil. Ia mengklaim, ketersediaan minyak goreng di pasaran aman dengan harga sesuai harga…

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (Dok: Kemenparekraf)

Selasa, 05 Juli 2022 - 17:00 WIB

Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo Meningkat Hingga 65.362 Pengunjung

Kunjungan wisata ke Labuan Bajo hingga Juni 2022 mencapai 65.362 kunjungan, hal tersebut disampaikan oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Manggarai Barat, NTT. Lebih lanjut,…

Daging sapi di sebuah pasar becek

Selasa, 05 Juli 2022 - 16:56 WIB

Kementan Pastikan Ketersediaan Hewan Ternak Aman

Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar talk show Tani on Stage di halaman Masjid Baiturrahman Kaum, Kampung Seuseupan, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kiri-kanan: Sofianto Widjaja- General Manager PT. Wahana Kemalaniaga Makmur, Cloudinia J Dieter- Senior Project Manager PT. Wahana Kemalaniaga Makmur, Abdul Sobur- Ketua presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), H.M Wiradadi Soeprayogo- Bidang Organisasi, kelembagaan, Hukum dan Aspirasi Daerah, Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia

Selasa, 05 Juli 2022 - 16:50 WIB

Pamer Ketangguhan Industri Furnitur! IFMAC & WOODMAC 2022 Hadirkan Teknologi-Teknologi Terbaru Pasca Pandemi

Jakarta– Industri furnitur Indonesia menunjukkan ketangguhannya dalam mengatasi dampak pandemi. Pelaku industri furnitur mampu beradaptasi dan mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Daging Ayam yang dijual di Pasar

Selasa, 05 Juli 2022 - 16:14 WIB

Singapura Setuju Impor Daging Ayam dari Indonesia

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan, Singapura melalui Badan Pangan Singapura atau Singapura Food Agency (SFA) telah menyetujui Indonesia sebagai sumber baru impor ayam…