SPKS Rokan Hulu Desak Pemerintah Revisi UU No 33 Tahun 2004

Oleh : Herry Barus | Kamis, 21 Januari 2021 - 13:29 WIB

Yusro Fadly, Ketua SPKS Rokan Hulu,
Yusro Fadly, Ketua SPKS Rokan Hulu,

INDUSTRY.co.id - Rokan Hulu- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Rokan Hulu mendesak Pemerintah untuk dapat segera merevisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”. Hal ini dikarenakan oleh belum masuknya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Perkebunan Kelapa Sawit baik itu dalam DBH Pajak maupun DBH Sumber Daya Alam.

Oleh karna itu maka perlu dilakukan Revisi UU No. 33 Tahun 2004 tersebut sebagaimana halnya pengaturan terhadap DBH sektor migas. Jika Pemerintah tidak merevisi ini maka ada beberapa provinsi yang tidak sepenuhnya bisa menikmati hasil alam nya, di antaranya Provinsi Riau, Sumut, Kalbar, Kalteng, Sumsel, dan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor  833 Tahun 2019, tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Tahun 2019, dari 26 Provinsi yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit, Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki perkebunan sawit paling luas, dengan luas 3.387.206 Ha atau 20,68 % dari total luas perkebunan sawit di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara 2.079.027 Ha atau 12,69 %,  di posisi ketiga Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1.807.602 Ha atau 11,03 %, disusul Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.778.702 Ha atau 10,86%, dan di posisi ke 5 yaitu Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.468.468 Ha atau 8,96%.

"Itu lah lima provinsi yang memiliki perkebunan sawit yang luas. Melihat dari potensi daerah penghasil sawit ini sungguh sangat kita sayangkan, tidak berbanding lurus dengan kondisi riil provinsi tersebut. Provinsi Riau contohnya masih banyak kita temukan sarana infrastruktur dasar masyarakat yang tidak memadai dan bahkan jauh dari layak, di antaranya infrastruktur jalan dan jembatan, seperti jalan lintas Sontang – Duri, jalan Lintas Rokan Hulu – Pekanbaru via Petapahan yang mana kedua ruas jalan ini merupakan jalan lintas hilir-mudik atau lalu lintas tempat keluarnya truk pengangkut CPO menuju Pelabuhan Dumai, hal ini kami pikir bertentangan dengan Pancasila, tepatnya sila ke lima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, " jelas Yusro Fadly, Ketua SPKS Rokan Hulu, Kamis 21 Januari 2021.

Yusro juga menyinggung soal DBH (Dana Bagi Hasil) Sektor Perkebunan khususnya Perkebunan Sawit, yang mana pada saat sekarang ini sektor Perkebunan Sawit merupakan sektor terbesar penyumbang devisa negara selain beberapa sektor yang lain di aantaranya Migas, Pariwisata, Perhotelan dll.

Ia mendorong Pemerintah untuk segera merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004, karna kami menilai UU tersebut pada saat ini tidak berpihak kepada daerah yang memiliki perkebunan sawit, supaya pemerintah dapat memasukkan sektor ini ke dalam Dana Bagi Hasil (DBH), karna menurut saya sektor Perkebunan Kelapa Sawit belum masuk kepada DBH baik itu DBH Pajak maupun DBH Sumber Daya Alam. Untuk DBH Pajak yang ada saat ini hanya DBH Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Cukai Hasil Tembakau saja. Sementara di sektor DBH Sumber Daya Alam yang ada saat ini hanya sebatas  (1) Minyak Bumi dan Gas Bumi, (2) Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (3) Kehutanan, (4) Perikanan, dan (5) Panas Bumi.

 

"Kami berharap dengan direvisinya UU Nomor 33 tahun 2004 ini pemerintah bisa memasukkan DBH Perkebunan Kelapa Sawit, baik itu di sektor Pajak Ekspor CPO maupun DBH Sumber Daya Alam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga daerah yang memiliki perkebunan sawit yang luas bisa dengan maksimal melakukan pembangunan di daerahnya tersebut, " tambah Yusro.

Selain merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004, kata Yusro, pemerintah juga bisa melakukan langkah alternatif lain yaitu dengan membuat Perpres terkait dengan DBH sektor perkebunan sawit ini.

"Kami berharap juga provinsi yang memiliki perkebunan sawit yang luas bisa sama-sama menyuarakan serta kompak didalam hal perjuangan ini. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) siap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan ini, karena kami saat ini memang konsen di daerah-daerah penghasil sawit di antaranya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, " tutup Yusro

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dahlan Iskan

Sabtu, 24 Juli 2021 - 17:00 WIB

Ulama Wanita

KALI ini yang mendapat giliran meninggal karena Covid-19 adalah ulama perempuan: Prof Dr Huzaemah Tahido Yanggo, 77 tahun. Beliau guru besar ilmu fikih Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif…

Ilustrasi PLTS

Sabtu, 24 Juli 2021 - 15:32 WIB

Asosiasi Energi Surya Indonesia Minta Regulasi PLTS Atap Memihak Kepada Masyarakat

Revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 49/2018 belum juga selesai meski telah melewati pembahasan selama beberapa bulan.

Roman Forum, Roma, Italia (Foto: www.kolbehotelrome.com)

Sabtu, 24 Juli 2021 - 15:30 WIB

Italia Hadirkan Video Game untuk Promosi Pariwisata dan Kebudayaan

Sebagai upaya untuk mempromosikan pariwsata, Kementerian Luar Negeri Italia (MFA Italia) telah memperkenalkan video game super menarik yang disebut, ITALY, Land of Wonders (ITALIA, Tanah Keajaiban).…

Bank Mandiri Genjot Perbankan Digital

Sabtu, 24 Juli 2021 - 15:00 WIB

Transaksi Cashless QRIS Meningkat Tinggi, Bank Mandiri Genjot Perbankan Digital

Transaksi keuangan digital terus bertumbuh seiring peningkatan aktivitas belanja online, perluasan pembayaran digital, dan pertumbuhan penggunaan digital banking. Bank Mandiri, yang berpengalaman…

Direktur Utama PT PLN, Zulkifli Zaini

Sabtu, 24 Juli 2021 - 14:48 WIB

Joss! Dirut PLN Zulkifli Zaini Raih Penghargaan CEO Terbaik dari The Iconomics

Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini meraih penghargaan Indonesia Best CEO Award 2021 “Employees’ Choice” kategori Electric Power yang diberikan oleh Iconomics Research and…