SPKS Rokan Hulu Desak Pemerintah Revisi UU No 33 Tahun 2004

Oleh : Herry Barus | Kamis, 21 Januari 2021 - 13:29 WIB

Yusro Fadly, Ketua SPKS Rokan Hulu,
Yusro Fadly, Ketua SPKS Rokan Hulu,

INDUSTRY.co.id - Rokan Hulu- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Rokan Hulu mendesak Pemerintah untuk dapat segera merevisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”. Hal ini dikarenakan oleh belum masuknya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Perkebunan Kelapa Sawit baik itu dalam DBH Pajak maupun DBH Sumber Daya Alam.

Oleh karna itu maka perlu dilakukan Revisi UU No. 33 Tahun 2004 tersebut sebagaimana halnya pengaturan terhadap DBH sektor migas. Jika Pemerintah tidak merevisi ini maka ada beberapa provinsi yang tidak sepenuhnya bisa menikmati hasil alam nya, di antaranya Provinsi Riau, Sumut, Kalbar, Kalteng, Sumsel, dan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor  833 Tahun 2019, tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Tahun 2019, dari 26 Provinsi yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit, Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki perkebunan sawit paling luas, dengan luas 3.387.206 Ha atau 20,68 % dari total luas perkebunan sawit di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara 2.079.027 Ha atau 12,69 %,  di posisi ketiga Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1.807.602 Ha atau 11,03 %, disusul Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.778.702 Ha atau 10,86%, dan di posisi ke 5 yaitu Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.468.468 Ha atau 8,96%.

"Itu lah lima provinsi yang memiliki perkebunan sawit yang luas. Melihat dari potensi daerah penghasil sawit ini sungguh sangat kita sayangkan, tidak berbanding lurus dengan kondisi riil provinsi tersebut. Provinsi Riau contohnya masih banyak kita temukan sarana infrastruktur dasar masyarakat yang tidak memadai dan bahkan jauh dari layak, di antaranya infrastruktur jalan dan jembatan, seperti jalan lintas Sontang – Duri, jalan Lintas Rokan Hulu – Pekanbaru via Petapahan yang mana kedua ruas jalan ini merupakan jalan lintas hilir-mudik atau lalu lintas tempat keluarnya truk pengangkut CPO menuju Pelabuhan Dumai, hal ini kami pikir bertentangan dengan Pancasila, tepatnya sila ke lima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, " jelas Yusro Fadly, Ketua SPKS Rokan Hulu, Kamis 21 Januari 2021.

Yusro juga menyinggung soal DBH (Dana Bagi Hasil) Sektor Perkebunan khususnya Perkebunan Sawit, yang mana pada saat sekarang ini sektor Perkebunan Sawit merupakan sektor terbesar penyumbang devisa negara selain beberapa sektor yang lain di aantaranya Migas, Pariwisata, Perhotelan dll.

Ia mendorong Pemerintah untuk segera merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004, karna kami menilai UU tersebut pada saat ini tidak berpihak kepada daerah yang memiliki perkebunan sawit, supaya pemerintah dapat memasukkan sektor ini ke dalam Dana Bagi Hasil (DBH), karna menurut saya sektor Perkebunan Kelapa Sawit belum masuk kepada DBH baik itu DBH Pajak maupun DBH Sumber Daya Alam. Untuk DBH Pajak yang ada saat ini hanya DBH Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Cukai Hasil Tembakau saja. Sementara di sektor DBH Sumber Daya Alam yang ada saat ini hanya sebatas  (1) Minyak Bumi dan Gas Bumi, (2) Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (3) Kehutanan, (4) Perikanan, dan (5) Panas Bumi.

 

"Kami berharap dengan direvisinya UU Nomor 33 tahun 2004 ini pemerintah bisa memasukkan DBH Perkebunan Kelapa Sawit, baik itu di sektor Pajak Ekspor CPO maupun DBH Sumber Daya Alam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga daerah yang memiliki perkebunan sawit yang luas bisa dengan maksimal melakukan pembangunan di daerahnya tersebut, " tambah Yusro.

Selain merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004, kata Yusro, pemerintah juga bisa melakukan langkah alternatif lain yaitu dengan membuat Perpres terkait dengan DBH sektor perkebunan sawit ini.

"Kami berharap juga provinsi yang memiliki perkebunan sawit yang luas bisa sama-sama menyuarakan serta kompak didalam hal perjuangan ini. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) siap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan ini, karena kami saat ini memang konsen di daerah-daerah penghasil sawit di antaranya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, " tutup Yusro

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dan Manfaat Pameran Hannover Messe 2021

Senin, 12 April 2021 - 12:21 WIB

Goks! Menperin Agus Bocorkan Sederet Manfaat Indonesia Jadi Official Partner Country di Hannover Messe 2021

Menteri Perindusterian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menungkapkan sederet manfaat bagi industri dan perekonomian nasional dari partispasi Indonesia dalam official partner country Hannover…

Centara Resort

Senin, 12 April 2021 - 12:00 WIB

Berlibur ke Vietnam, Bisa Kunjungi Centara Mirage Resort Mui Ne

Centara Hotels & Resorts, operator hotel terkemuka di Thailand, memperluas merek resor bertema keluarga yang populer dengan Centara Mirage kedua di dunia, terletak di pantai Vietnam selatan…

Adhi S Lukman-Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan Dan Minuman Indonesia

Senin, 12 April 2021 - 11:43 WIB

Duh, GAPMMI Beberkan Penyebab Utama Pelaku Industri Mamin Belum Bisa Terapkan Praktik Industri 4.0

Indonesia terus mempersiapkan diri untuk menghadapi era Industri 4.0 sejak diluncurkannya inisiatif “Making Indonesia 4.0” oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang mana industri…

Ketua Umum DDII, Dr. Adian Husaini mengatakan, program Ramadhan merupakan upaya Dewan Da'wah untuk memasifkan dakwah lewat berbagai platform digital dengan menghadirkan para ustad yang mumpuni

Senin, 12 April 2021 - 11:41 WIB

DDII Luncurkan Program Ramadhan 24 Jam Meraih Berkah Bersama

Menyambut Ramadan 1442 Hijriah, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) meluncurkan program '24 Jam Meraih Berkah Bersama Dewan Da'wah". Tujuannya, agar umat Islam Indonesia semakin mudah dalam…

Ilustrasi kebun teh (ist)

Senin, 12 April 2021 - 11:22 WIB

Kian Agresif, PTPN VIII Genjot Pasar Ritel Teh Domestik Lewat Tiga Merek Dagang Ini

PTPN VIII disebutkan sedang agresif memasarkan tiga merek dagangnya untuk pasar dalam negeri yaitu, Walini, Goalpara, dan Gunung Mas.