"Negara Tidak Boleh Kalah Oleh Freeport"

Oleh : Irvan AF | Sabtu, 25 Februari 2017 - 14:54 WIB

Tambang PT Freeport di Mimika, Papua. (Dimas Ardian/Bloomberg)
Tambang PT Freeport di Mimika, Papua. (Dimas Ardian/Bloomberg)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Peneliti hukum lembaga kajian PARA Syndicate Agung Sulistyo menekankan negara tidak boleh kalah atau mengalah dalam proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.

"Indonesia tidak boleh kalah dan mengalah oleh arogansi Freeport. Seluruh komponen bangsa dan kekuasaan negara harus satu suara, demi kewibawaan bangsa dan kedaulatan perekonomian nasional," ujar Agung di Jakarta, Jumat (25/2/2017).

Dia mengatakan dengan mengubah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia menjadi bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maka posisi pemerintah yang tadinya setara dengan PT Freeport Indonesia kini menjadi lebih tinggi.

Kini Freeport harus mengantongi izin dari pemerintah dalam beroperasi.

Peneliti PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengemukakan negosiasi antara pemerintah demgan PT Freeport Indonesia merupakan pintu masuk bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaam rakyat Papua.

Menurut Ari, kewajiban bagi PT Freeport Indonesia untuk melepaskan saham atau divestasi saham 51 persen harus digunakan bagi kemakmuran rakyat Papua.

Kegiatan produksi konsentrat (emas, perak, dan tembaga) oleh PT Freeport Indonesia kini sedang memasuki babak baru ketika Pemerintah Indonesia menyodorkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya.

IUPK tersebut memposisikan pemerintah sebagai pemberi izin menjadi lebih kuat dari korporasi sebagai pemegang izin. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan pemegang izin untuk mendivestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah.

Namun, lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status Kontrak Karya (KK), Freeport hingga saat ini menghentikan aktivitas produksi sehingga menyebabkan banyaknya PHK.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika memastikan jumlah karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan kontraktornya yang dirumahkan bahkan diberhentikan terus bertambah.

Bertambahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan tersebut sebagai dampak dari terhentinya seluruh aktivitas produksi perusahaan itu, kata Kepala Disnakertrans-PR Mimika Septinus Soumilena di Timika, Jumat.

"Itu sudah pasti. Setiap hari ada saja data yang masuk soal pengurangan karyawan. Ini situasi dan kondisi yang benar-benar memilukan," ujarnya.

Hingga Rabu (23/2), total karyawan Freeport dan perusahaan-perusahaan kontraktor serta privatisasinya yang sudah dirumahkan dan di-PHK sebanyak 1.087 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 70 orang merupakan karyawan permanen PT Freeport (sebanyak 30 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing) dan sisanya merupakan karyawan 18 perusahaan yang terlibat langsung dalam menyuplai kebutuhan pertambangan baik dari sisi teknikal, peralatan maupun sumber daya manusia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:25 WIB

Jelang KTT G20, Menteri Basuki Tinjau Persiapan Dukungan Infrastruktur

Menjelang Presidensi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bulan Oktober 2022, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan peningkatan…

Nestle

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:15 WIB

Menteri Bahlil Siap Kawal Perluasan Bisnis Nestle di Indonesia

Dalam kunjungan kerjanya ke Davos, Swiss, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu langsung dengan Head of Operations Nestle Magdi Batato (24/5).…

Pelaku Ekonomi Kreatif di Bali (Foto: Kemenparekraf)

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:15 WIB

Gaet Investor, Menparekraf Bekali Pelaku Ekraf Bali Strategi Pithching yang Efektif

Untuk menarik investor, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membekali pelaku ekonomi kreatif di Bali tentang strategi pithcing yang efektif.

Menteri Basuki Ajak Delegasi di Forum GPDRR 2022 Siapkan Antisipasi Pengurangan Perubahan Iklim

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:04 WIB

Menteri Basuki Ajak Delegasi di Forum GPDRR 2022 Siapkan Antisipasi Pengurangan Perubahan Iklim

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, bencana akibat perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang harus disiapkan antisipasinya untuk pengurangan…

Tempat Wisata di Venesia (Foto: Instagram/fabianalorenzon_tma)

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:30 WIB

Venesia Tunda Pajak Turis untuk Wisatawan Hingga 2023

Sesuai perkembangan terbaru, Venesia telah menunda rencananya untuk membebankan pengunjung 'pajak turis' untuk mengelola overtourism.