Gelar Rakernas, HIMKI Minta Pemerintah Hapus Pemberlakuan SVLK

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) kembali menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas permasalahan yang melemahkan daya saing industri mebel dan kerajinan nasional serta mencari solusi yang harus dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal HIMKI Abdul Sobur mengatakan, Rakernas ini sangat penting mengingat industri mebel dan kerajinan nasional merupakan bantalan ekonomi yang kuat, serta menjadi jalan keluar negara dalam penyerapan tenaga kerja.

"Kami optimis dengan potensi sumber daya alam yang dikelola dengan baik, industri ini akan menjadi industri yang tangguh di kawasan regional ASEAN," kata Sobur seusai Rakernas HIMKI di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Namun, lanjutnya, masih banyaknya kebijakan yang kontraproduktif membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang, diantara kebijakan itu adalah adanya sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah.

"Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu tidak kompetitif jika dibandingkan negara pesaing kita, karena untuk mengurus SVLK dan beberapa ijin pendukungnya diperlukan biaya yang sangat besar," terangnya.

Untuk itu, tambah Sobur, kalangan pengusaha yang bergerak di sektor industri mebel dan kerajinan yang tergabung di HIMKI telah meminta agar pemerintah menghapus pemberlakuan SVLK untuk industri mebel dan kerajinan.

"Penerapan kebijakan SVLK berdampak pada tidak maksimalnya kinerja ekspor nasional. Padahal saat ini industri mebel tengah bersaing ketat dengan pelaku industri mebel internasional," ujar Sobur.

Masalah lain yang dibahas di Rakernas HIMKI, lanjutnya, masih adanya pihak-pihak yang menginginkan dibukanya ekspor log dan bahan baku rotan dengan berbagai alasan.

Menurut Sobur, mereka menginginkan ekspor log dan bahan baku rotan karena menganggap lebih praktis dan menguntungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan.

"Padahal, dengan adanya rencana membuka kembali keran ekspor bahan baku rotan sangat bertentangan dengan program hilirasi yang telah dicanangkan pemerintah. Disisi lain, saat ini industri mebel dan kerajinan rotan masih dalam tahap recovery," ucap Sobur.

Adanya desakan dibukanya kran ekspor dan bahan baku rotan menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang barang jadi, mengingat bahan baku kayu dan rotan yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri dalam negeri.

"Dengan demikian, apabila kran ekspor bahan baku dibuka akan terjadi penurunan daya saing industri dalam negeri," tutup Sobur.