Kominfo Ancam Blokir Adsense OTT yang Tidak Basmi Hoax

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 12 Januari 2017 - 19:34 WIB

Ilustrasi Hoax (James Baigrie/Getty Images)
Ilustrasi Hoax (James Baigrie/Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengancam akan memblokir adsense seluruh layanan over the top (OTT) yang menolak bekerja sama dengan pemerintah dalam mengantisipasi peredaran hoax.

Dirjen Aptika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengemukakan pemerintah akan mengajak seluruh pemain OTT bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka menangkal berita palsu yang beredar di media sosial.

“Saya akan memanggil mereka, pokoknya kalau mereka menolak bekerja sama, kami tidak main-main. Akan kami blokir adsense mereka agar tidak bisa mengambil iklan lagi di sini (Indonesia),”

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyebut ada banyak laman daring yang diduga gadungan di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki, ada sekitar 43 ribu laman yang masuk dalam kriteria itu.

Sekarang, situs tersebut masih beredar bebas. Mereka mayoritas tersebar di daerah dan kerap memanfaatkan medianya untuk memeras.

"Mereka main sampain di dinas, menekan, cari duitnya kayak gitu," Semuel menjelaskan.

Bahayanya lagi, lanjut dia, media-media itu belum terdaftar di Dewan Pers. Ini menurutnya berbahaya, sebab justru bisa mencoreng industri media yang legal.(iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

 PAPDI Umumkan Pembaruan Rekomendasi Jadwal Vaksinasi Dewasa 2024

Senin, 29 April 2024 - 21:00 WIB

PAPDI Perbarui Rekomendasi Vaksin Dewasa Dengan Menambahkan PCV15

Selain diberikan kepada bayi dan anak-anak, vaksin PCV15 juga telah disetujui oleh BPOM untuk diberikan kepada dewasa guna memberikan perlindungan terhadap 15 serotipe bakteri pneumokokus.

Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Lindungi Hak Pekerja dalam Bisnis'. (FMB9)

Senin, 29 April 2024 - 20:40 WIB

Perpres 60/2023, Pemerintah Dorong Bisnis Ramah HAM & Kesejahteraan Pekerja

Jakarta, FMB9 - Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia sebagai respons terhadap kebutuhan akan perlindungan…

Direksi BNI usai paparan kinerja

Senin, 29 April 2024 - 18:33 WIB

BNI Raih Laba Bersih Rp5,33 Triliun Kuartal I 2024

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI konsisten mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif dan berkelanjutan pada periode awal tahun 2024.

Program BISA

Senin, 29 April 2024 - 18:05 WIB

Cegah Stunting di Jawa Barat dan NTT, Program BISA Tingkatkan Perilaku CTPS Sebesar 81,5%

Save the Children bersama dengan mitra konsorsium Unilever Lifebuoy, berhasil meningkatkan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program…

Industri logam dan baja

Senin, 29 April 2024 - 17:35 WIB

Mantaps! Industri Manufaktur RI 'Kokoh' di Tengah Ketidakstabilan Kondisi Ekonomi Global

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan April 2024 masih ekspansi 52,3, turun sebesar 0,75 poin dibandingkan Maret 2024 sebesar 53,05, meskipun ekspansinya melambat, hal ini merupakan sinyal…