Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tolak Gugatan SPRI dan PPWI Terhadap Dewan Pers

Oleh : Hariyanto | Kamis, 14 Februari 2019 - 09:16 WIB

Ilustrasi Palu Hakim (Foto Ist)
Ilustrasi Palu Hakim (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pada akhir bulan April 2018, Dewan Pers telah digugat oleh SPRI dan PPWI (selanjunya disebut Para Penggugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar bahwa Dewan Pers telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Dewan Pers telah membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Informasi yang diterima INDUSTRY.co.id, Kamis (14/2/2019) menyebutkan, dalam proses persidangan perkara perdata ini, Dewan Pers dengan tegas membantah dalil Para Penggugat tersebut dan Dewan Pers menyatakan secara tegas bahwa Dewan Pers memiliki fungsi berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 (Pasal 15 ayat 2, huruf f) adalah sah dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan dibidang pers khususnya peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan. 
Setelah melalui seluruh proses persidangan perkara ini yang memghabiskan waktu kurang lebih 11 bulan, maka pada hari Rabu, 13 Februari 2019, akhirnya Majelis Hakim telah memberi dan membaca keputusan dengan menyatakan bahwa “Gugatan Penguggat tidak dapat diterima (ditolak)” dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.
Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat adalah :
1. Pokok materi Gugatan Penggugat adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers.
2. Karena pokok materinya gugatannya adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) Dewan Pers maka harus di uji apakah regulasi (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers bertentangan dengan Undang –Undang atau peraturan yang ada. 
3. Berdasarkan pertimbangan hukum angka 2 di atas, maka kewenangan untuk menguji sah tidaknya (melanggar hukum) kebijakan (peraturan) dari Dewan Pers bukan merupakan  kewenangan Pengadilan Negeri melainkan badan peradilan lain, yang mana kebijakan (peraturan) Dewan Pers berdasarkan tata urutan peraturan perundangan kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga pengujian sah atau tidaknya kebijakan (peraturan) Dewan Pers adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Atas pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penguggat (SPRI dan PPRI) tidak dapat diterima (ditolak) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Aksi sosial MINISO di bulan Ramadhan ajak konsumen berdonasi online untuk para korban banjir Sentani, Jayapura

Sabtu, 25 Mei 2019 - 00:25 WIB

Aksi sosial MINISO di bulan Ramadhan ajak konsumen berdonasi online untuk para korban banjir Sentani, Jayapura

Aksi sosial MINISO di bulan Ramadhan ajak konsumen berdonasi online untuk para korban banjir Sentani, Jayapura

LIBURAN SEKOLAH PLUIT VILLAGE HADIRKAN KARAKTER DORA DAN BOOTS

Sabtu, 25 Mei 2019 - 00:13 WIB

LIBURAN SEKOLAH PLUIT VILLAGE HADIRKAN KARAKTER DORA DAN BOOTS

LIBURAN SEKOLAH PLUIT VILLAGE HADIRKAN KARAKTER DORA DAN BOOTS

BTN bakal kelola dana dan fasilitasi kredit bagi anggota dan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL)

Jumat, 24 Mei 2019 - 23:44 WIB

Tingkatkan Bisnis, BTN Gandeng Lemhanas

akarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjalin kerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) dalam pengelolaan dana dan pemanfaatan jasa layanan perbankan

Dirut Perum Jamkrindo Randi Anto memberikan santunan Yatim di Jakarta

Jumat, 24 Mei 2019 - 22:42 WIB

Perum Jamkrindo Bagikan Ribuan Paket Sembako dan santunan

Jakarta - Perum Jamkrindo secara rutin melaksanakan kegiatan sosial untuk masyarakat sekitar dalam rangka berbagi berkah pada bulan Ramadan. Selain dilaksanakan di kantor pusat, kegiatan sosial…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Jumat, 24 Mei 2019 - 19:45 WIB

Kemenperin Terus Bidik Investasi dari Taiwan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus membidik muculnya investasi-investasi baru bidang industri dari Taiwan.