Dugaaan Proyek Air Minum, 20 Pejabat PUPR Diamankan KPK

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 29 Desember 2018 - 04:27 WIB

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Wahyu Saputro/Antara)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Wahyu Saputro/Antara)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan terkait proyek penyediaan air minum di daerah tanggap bencana, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (28/12/2018)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media di gedung KPK, Jumat malam,(28/12/2018)  mengatakan pihaknya mengamankan 20 orang dan uang senilai Rp500 juta serta 25.000 dolar Singapura terkait dugaan transaksi atau dugaan suap sejumlah proyek penyediaan air minum itu.

"Jadi ada beberapa proyek penyediaan air minum yang dibangun di sejumlah daerah dan juga ada fee proyek yang kemudian diserahkan kepada sejumlah pejabat di PUPR yang jumlahnya variatif," katanya.

Febri Diansyah mengatakan KPK sedang mengklarifikasi bukti-bukti awal yang sudah ditemukan. Namun untuk perkembangannya akan diumumkan melalui konferensi pers pada Sabtu (29/12/2018).

"Kami menemukan bukti-bukti awal. Tentu sedang diklarifikasi. Saat ini ada sejumlah dugaan suap terhadap beberapa pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan proyek penyediaan air minum," katanya.

"Kami juga mengidentifikasi dan sedang mendalami karena ada proyek penyediaan air minum yang juga dilakukan di daerah tanggap bencana. Sehingga ini juga menjadi perhatian KPK, apakah di sana juga ada transaksi suap atau tidak," jelas dia.

Ketika dikonfirmasi apakah kasus ini terkait proyek tanggap bencana di Donggala atau Palu, Febri Diansyah menjawab "Saya belum bisa konfirmasi secara spesifik ya, apakah misalnya proyek tanggap bencana itu termasuk proyek di Donggala atau Palu".

Juru Bicara KPK itu juga mengatakan bahwa 20 orang tersebut diamankan di Jakarta.

"20 orang tersebut tadi kami amankan semuanya dari Jakarta. Jadi diduga transaksinya terjadi di Jakarta dan kami menduga ini bukan transaksi yang pertama terkait dengan fee proyek penyediaan air minum yang dikelola Kementerian PUPR," ucap dia.

Pantauan Antara di gedung KPK, Jumat malam, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto sempat mendatangi gedung itu pada pukul 22.50 WIB dan meninggalkan lokasi sekira pukul 23.45 WIB.

Widiarto mengatakan, kedatangannya ke gedung KPK untuk mengonfirmasi OTT di Kementerian PUPR.

"Kami belum tahu. Tadi Pak Menteri menugaskan saya kesini untuk mencari tahu hal itu," kata Widiarto.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jakarta-Potensi perbenihan Nusa Tenggara Barat (NTB) sangatlah besar. Berbagai jenis benih pangan dapat diproduksi disini.

Rabu, 22 Januari 2020 - 08:36 WIB

Komisi IV DPR RI: NTB Mampu Menjadi Lumbung Benih Nasional

Jakarta-Potensi perbenihan Nusa Tenggara Barat (NTB) sangatlah besar. Berbagai jenis benih pangan dapat diproduksi disini.

Adira Finance

Rabu, 22 Januari 2020 - 08:29 WIB

Adira Finance Memperoleh Fasilitas Pinjaman Sindikasi Sejumlah USD300 Juta

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance” atau“Perusahaan”) telah melaksanakan penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi sebesar USD300 juta di Singapura. Pengaruh…

Dahlan Iskan

Rabu, 22 Januari 2020 - 08:20 WIB

G-LAND

Ya, saya ke Banyuwangi lagi. Di Banyuwangi sudah banyak yang baru

IHSG (Foto/Rizki Meirino)

Rabu, 22 Januari 2020 - 08:07 WIB

Inilah Saham-saham Pilihan Hari Rabu

Saat ini IHSG terlihat sedang melewati rentang konsolidasi wajar sebelum dapat melanjutkan kenaikannya, support level masih tampak cukup kuat dan tahan uji. IHSG akan berada di level 6202 -…

Hutama Karya Terus Garap Tol Ruas Padang-Sicincin Sumbar

Rabu, 22 Januari 2020 - 08:00 WIB

Hutama Karya Terus Garap Tol Ruas Padang-Sicincin Sumbar

Mempercepat dan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur merupakan salah visi Presiden Joko Widodo untuk Indonesia 2019-2024. Dimana diharapkan dengan interkoneksi infrastruktur dengan kawasan…