Menagih Janji Pemerintah Implementasikan UU Produk Halal

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 12 Oktober 2018 - 16:31 WIB

Ilustrasi Sertifikasi Halal (Ist)
Ilustrasi Sertifikasi Halal (Ist)

INDUSTRY.co.id, Cikande- Kendati sudah berdiri kawasan industri halal, seperti baru-baru ini yang dilakukan PT Modern Industrial Estat dengan membangun cluster halal yang berlokasi dikawasan industri Modern Cikande, industri halal masih terkendala belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai Jaminan Produk Halal. Tanpa hal payung hukum tersebut dunia usaha mulai dari halal food, lifestyle halal, travel halal dan paket wisata halal dianggap belum ada legitimasinya.

Sebab itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berharap agar pemerintah segera menerbitkan aturan teknis terkait jaminan produk halal seperti yang diamanatkan pada Undang Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Karena dalam setahun kedepan semua pihak khususnya pelaku usaha harus sudah benar-benar siap mengimplentasikannya agar daya saing produk halal nasional bisa diakui dunia internasional.

"PPnya masih di Setneg (Sekretariat Negara), mudah -mudahan sebelum Desember ini bisa disahkan Presiden sehingga kedepan kita bisa beroperasi di tahun 2019 untuk menjalankan mandatory tentang kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang masuk, produk beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Jadi wajib memiliki sertifikat halal," kata Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal (BPJPH) Nifasri dalam sambutannya pada acara groundbreaking pembangunan zona industri halal oleh PT Modern Industrial Estat sekaligus anak usaha PT Modern Reality Tbk (MDLN)

Nifasri mengaku prihatin dengan perkembangan produk halal di Indonesia yang masih kalah saing dengan negara-negara tetangga. Bahkan dengan negara yang jumlah penduduk beragama Islam saja untuk sektor tertentu Indonesia masih kalah. Padahal Indonesia menjadi negara terbesar dengan populasi penduduk beragama islam. Seharusnya Indonesia bisa menjadi negara pertama yang menjadi inisiator pengembangan produk halal. Namun faktanya justru Indonesia hanya menjadi pasar saja.

Menurut Nifasri, halal food Indonesia belum masuk pada top ten dari seluruh dunia. Hal ini menandakan bahwa daya saing produk makanan atau minuman nasional belum memperoleh pengakuan dunia internasional lantaran belum adanya payung hukum yang menjaminnya. Bahkan, industri perbankan syariah nasional baru memasuki peringkat kesepuluh dari seluruh dunia belum lama ini. Sementara hanya halal travel saja yang cukup membanggakan lantaran sudah masuk peringkat keempat di dunia.

"Dari survey global Islamic economy, negara yang paling banyak mengkonsumsi produk halal adalah Turki, Pakistan dan Indonesia, tapi yang paling banyak bikin produk halal itu adalah Malaysia, Uni Emirate Arab dan kalau halal fashion itu Italia," kata Dia.

Dia berharap dengan adanya PP terkait jaminan produk halal nantinya dapat mendorong pelaku usaha ataupun wisatawan asing khususnya dari negara-negara muslim bisa lebih terjamin menggunakan produk dalam negeri. Dengan begitu secara tidak langsung dapat menarik minat mereka untuk datang ke Indonesia baik untuk keperluan wisata ataupun bisnis dan investasi.

Selama ini negara-negara muslim lebih memilih ke Singapura ataupun ke Bangkok untuk berwisata lantaran di sana sudah ada jaminan produk halal yang dilindungi oleh Undang-Undang setempat.

"Saya yakin apabila UU ini bisa diterapkan dan beroperasi, Indonesia bisa diperhtikan orang. Sebenarnya udah ada 43 negara yang mau melakukan kerjasama dengan BPJPH (terkait investasi dan kerjasama di produk halal) tapi kita masih nunggu PPnya," ucap dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Veolia

Senin, 24 Juni 2019 - 21:05 WIB

Veolia Water Technologies Establishes Asia Pacific Headquarters in Kuala Lumpur

Veolia Water Technologies, a leading solutions provider for both water and wastewater treatment, is pleased to announce the formation of its regional headquarters in Kuala Lumpur. The move from…

Suasana Konferensi Pers menyambut Harkopnas 2019 yang bakal diselenggarakan pada 12-14 Juli

Senin, 24 Juni 2019 - 20:59 WIB

Ini Alasan Harkopnas 2019 Diadakan di Purwokerto

Penetapan Purwokerto sebagai kota penyelenggara acara puncak Harkopnas 2019 adalah keputusan bernilai sejarah yang menarik.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 24 Juni 2019 - 20:00 WIB

IMF: Perang Dagang AS-Tiongkok Tak Ada Pihak yang Diuntungkan

Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak akan menguntungkan pihak mana pun dalam jangka panjang, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde…

Ilustrasi Ekspor (ist)

Senin, 24 Juni 2019 - 19:45 WIB

Pemerinah Bakal 'Nendang' Ekspor Lewat Insentif Fiskal

Pemerintah terus melakukan terobosan kebijakan yang dapat menggairahkan iklim usaha di dalam negeri sehingga turut memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah strategisnya, yang dalam waktu…

LinkedIn

Senin, 24 Juni 2019 - 18:10 WIB

LinkedIn: Tiga Rising Skills Ini Pengaruhi Inovasi dan Transformasi Perusahaan di Indonesia

LinkedIn, jaringan profesional terbesar di dunia, meluncurkan Laporan Future of Skills 2019, yang mengidentifikasi 10 rising skills (peningkatan keterampilan) yang paling tinggi di antara…