"Pemerintah Seharusnya Beri Insentif Energi Bersih"

Oleh : Irvan AF | Selasa, 31 Januari 2017 - 13:50 WIB

PLTP Lahendong milik PT Pertamina Geothermal Energy di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, memiliki kapasitas 2x20 MW dengan total investasi sebesar US$282,07 juta. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
PLTP Lahendong milik PT Pertamina Geothermal Energy di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, memiliki kapasitas 2x20 MW dengan total investasi sebesar US$282,07 juta. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

INDUSTRY.co.id, Denpasar - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal termasuk bagi operator geotermal karena pengembangan energi bersih itu masih belum tergarap optimal.

"Faktor kendala finansial dan regulasi sering membuat operator geotermal enggan untuk melakukan investasi di pembangkit geotermal," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi dan media briefing terkait pengembangan energi bersih dan inklusif di Denpasar, Selasa (31/1/2017).

Menurut dia, selama ini subsidi lebih banyak terkuras untuk energi fosil yang terbatas jumlahnya padahal geotermal di Indonesia sangat melimpah.

Minimnya perbankan yang turut membiayai pengembangan geotermal karena tingkat risiko yang tinggi juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Selain alasan finansial, operator kerap terbentur dengan regulasi khususnya menyangkut regulasi bidang kehutanan, mengingat eksplorasi panas bumi atau geotermal dilarang dilakukan di daerah hutan.

Khususnya di hutan lindung padahal, lanjut dia, sumber geotermal banyak ditemukan di area hutan lindung sehingga kendala itu perlu diatasi.

Harapannya operator panas bumi seperti Pertamina dapat mewujudkan sumber energi baru terbarukan tersebut apalagi, kata dia, potensi geotermal di Indonesia mencapai 40 persen, salah satu yang terbesar di dunia.

Selain kepada Pertamina, pemerintah juga diharapkan memberikan insentif subsidi kepada PLN untuk mengembangkan energi bersih untuk pembangkit listrik.

Ia mengimbau agar pemerintah memasok PLN dengan sumber energi bersih minimal dengan gas atau mengembangkan pembangkit kecil seperti berbasis air, angin bahkan sampah.

"Padahal sumber energi bersih sangat banyak. Oleh karena itu pemerintah seharusnya melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang punya potensi menerapkan energi bersih," lanjutnya.(ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PATRIA mendapatkan apresiasi penghargaan “The 5th Outstanding Corporate Innovator Indonesia Award”

Rabu, 19 Juni 2019 - 21:56 WIB

PATRIA Raih Penghargaan The 5th Outstanding Corporate Innovator Indonesia Award

Sebagai perusahaan engineering & manufacturing yang fokus akan inovasi, PT United Tractors Pandu Engineering (PATRIA) selalu berusaha mengembangkan bisnisnya dengan masuk ke sektor-sektor baru…

Presiden Jokowi dan Presiden Donald Trump di KTT G20 (Foto Setpres)

Rabu, 19 Juni 2019 - 21:00 WIB

Presiden Jokowi akan Bahas Tiga Topik di KTT G-20

Mengenai KTT negara-negara yang tergabung dalam Group 20 (G-20), di Osaka, Jepang, 28-29 Juni mendatang, Presiden Jokowi mengatakan, ingin mengangkat, membicarakan yang pertama mengenai persoalan…

Pasukan Perdamaian PBB (Foto Ist)

Rabu, 19 Juni 2019 - 19:30 WIB

Satuan Batalion Prajurit TNI Laksanakan Misi Perdamaian PBB

Satuan Batalyon Infanteri 141/AYJP terpilih menjadi satuan tugas misi perdamaian PBB.

Pengerukan Sendimen ditepi sungai Citarum oleh PT. South Pacific Viscose

Rabu, 19 Juni 2019 - 19:08 WIB

Investor Austria Apresiasi Pemerintah Indonesia Atas Pemberian Izin Pengerukan Sendimen Ditepi Sungai Citarum

Pada pekerjaan pengerukan tersebut, PT. South Pacific Viscose yang merupakan bagian bisnis Lenzing AG dari negara Austria bekerjasama dengan PT. Barokah Jaya untuk pekerjaan di sungai serta…

Presiden Jokowi (Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 Juni 2019 - 19:00 WIB

RI-ASEAN Bersatu Hadapi Perang Dagang AS-Tiongkok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, di Bangkok, Thailand, 22—23 Juni mendatang, akan mengajak negara-negara ASEAN bersatu dalam mengantisipasi…