Dianggap Tumpang Tindih, Petambak Garam Ajukan Yudicial Review PP 9/2018

Oleh : Herry Barus | Kamis, 29 Maret 2018 - 08:03 WIB

Garam Nasional (Foto Dok Industry.co.id)
Garam Nasional (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Surabaya- Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jawa Timur akan mengajukan yudicial review ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomer 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Ketua HMPG Jatim, Moch Hasan mengatakan, kuota bahan baku garam impor tahun 2018 untuk industri sangat berlebihan yakni 3,7 juta ton. Padahal tahun sebelumnya kebutuhan garam untuk industri hanya 2,1 juta ton sehingga diduga akan merembes ke pasaran.

“Ini ada indikasi rembesan ke pasar. Karena yang dimpor adalah bahan baku yang bisa digunakan untuk kepentingan industri dan konsumsi,” kata Hasan disela-sela semiloka dan rapt koordinasi dengan tema’ Impor garam, kebutuhan vs keinginan dalam sebuah kepentingan’, di Surabaya, Rabu (28/3/2018).

Maka agar tidak terjadi rembesan garam impor, pemerintah harus mendata  secara teliti seberapa kebutuhan garam untuk industri sehingga dapat melakukan pemenuhan di dalam negeri.

Hasan menilai kuota impor 3,7 juta ton garam itu tidak hanya dikhawatirkan bocor di masyarakat saja, tetapi dapat berdampak pada produktifitas dalam negeri. Salah satunya adalah stabilisasi harga dan penyerapan

“Inilah yang dikhawatirkan petambak garam dikalah saat ini harga garam masih bagus-bagusnya,” ungkapnya.

Pemerintah harus segera membuat kebijakan untuk menentukan Harga Pokok Pemerintah (HPP) garam. Dimana harga kelayakan yang terendah Rp 1.500 per kilonya. Sementara harga tertingginya menyesuaikan kualitas garamnya.

“Harga pasar sekarang produsen ada yang mematok Rp 8.000-10.000. Sementara harga garam rakyat sekarang sekitar Rp 2.300-2.500 perkilonya,” paparnya.

Terkait regulasi ada tumpah tindih antara PP 9/2018 dengan UU 7/2016. HMPG menilai PP tersebut tergesa-gesa ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. Mengingat PP hanya mengatur subtansi kepentingan para kelompok, mengatur subtansi peralihan kewenangan dari Kemnterian Kelautan dan Perikanan ke Kemnterian Perindustrian tentang rekomendasi impor.

“Itu tidak dibenarkan walaupun ada Undang-Undang Perindustrian.Kalau diadu dengan UU 7/2016, secara khusus mengatur pergaraman nasional yang juga mengadopsi Undang-Undang Perindustrian terkait stok,” terangnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BNI Syariah Salurkan Pembiayaan Sindikasi Cimanggis Cibitung Tollways Rp 400 Miliar

Rabu, 24 April 2019 - 23:26 WIB

BNI Syariah Salurkan Pembiayaan Sindikasi Cimanggis Cibitung Tollways Rp 400 Miliar

BNI Syariah turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah dengan berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi pembangunan proyek jalan tol.Terbaru, BNI Syariah ikut…

Iffan Suryanto-President Director Electrolux Indonesia, bersama Barli Asmara-Indonesia Fashion Designer dan Chandra Yudasswara-Electrolux Chef.

Rabu, 24 April 2019 - 23:18 WIB

Electrolux100YearsOfBetterLiving Wujudkan Hidup Lebih Baik bersama Electrolux

Tepat satu abad sudah Electrolux mendampingi pelanggan di seluruh dunia dengan berbagai inovasinya, membantu membentuk kehidupan yang lebih membahagiakan dan berkelanjutan bagi ratusan juta…

Direktur Utama Bank, BTN, Maryono, sedang memberikan kuliah umum di kampus Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat, Rabu (24/04/2019)

Rabu, 24 April 2019 - 22:38 WIB

Bank BTN Berharap Dunia Kampus dapat Beradaptasi dengan Teknologi Digital

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, menilai dunia pendidikan perlu dibekali pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga lulusannya mampu beradaptasi dengan kemajuan…

Sriyono pengrajin kain pantai Sukoharjo yang mendunia

Rabu, 24 April 2019 - 22:09 WIB

Kisah Sukses Sriyono Pengrajin Kain Pantai Sukoharjo yang Mendunia

Di Kabupaten Sukoharjo banyak pelaku UMKM yang sukses membangun usahanya setelah mendapat pinjaman bunga lunak dari LPDB melalui BPR Kartarsura Makmur.

Hoshino Resorts Aomoriya

Rabu, 24 April 2019 - 22:00 WIB

Hoshino Resorts Aomoriya Terpilih Jadi Salah Satu dari 20 Ryokan Terbaik di Jepang

Perusahaan Manajemen Hotel, Hoshino Resorts melalui salah satu cabangnya, Hoshino Resorts Aomoriya, dinobatkan untuk pertama kalinya dalam "Top20 Ryokans in Japan by International Travelers…