Pertumbuhan Industri Tekstil Nasional Dibawah Bayang-Bayang Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Oleh : Ridwan | Kamis, 01 Februari 2018 - 10:57 WIB

Produksi Tekstil (Ilustrasi)
Produksi Tekstil (Ilustrasi)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Rencana pemerintah untuk mengubah formula tarif listrik non-subsidi dengan memasukkan harga batubara sebagai salah satu acuan komponen perhitungan tarif dasar listrik (TDL) mendapat kecaman dari pengusaha tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Maklum saja, harga batu bara tengah membara. Untuk kontrak Februari di bursa Newcastle hari ini, harga batu bara mencapai 107,7 dolar Amerika Serikat (AS) per ton sementara di bursa Rotterdan, harganya sekitar 90,85 dolar AS per ton.

Wakil Presiden Direktur PT Pan Brothers Tbk (PBRX) Anne Patricia Sutanto mengatakan, perubahan formula TDL berpotensi membuat tarif listrik non-subsidi, termasuk listrik industri naik. Kenaikan tersebut berdampak besar karena industri tekstil, terutama di sektor hulu membutuhkan listrik yang cukup besar.

"Nantinya yang paling nanti terefek itu di hulu, yang investasinya paling tinggi dimana memang membutuhkan energi sehingga akan memerlukan listrik yang lebih tinggi dibanding pakaian jadi atau garmen," kata Anne di Menara Kadin Indonesia, Jakarta (31/1/2018).

Anne menambahkan, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tengah mengamati rencana Kementerian ESDM tersebut. Ia pun berharap, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak membebani industri.

"Kita akan minta pemerintah melihat benchmark dari industri-industri lain di negara lain karena otomatis kita ini harus bisa kompetitif dari sisi bukan hanya domestik tapi juga luar," ucapnya.

Menurutnya, selama ini industri tekstil memang bergantung pada ekspor. Sementara itu, industri tekstil nasional tengah menghadapi persaingan ketat dari negara-negara tetangga seperti Vietnam yang sangat efisien, terutama dari sisi upah pekerja.

"Pemerintah seharusnya mendorong industri tekstil nasional untuk bersaing di pasar global. Kita harus memastikan bahwa industri kita industri Indonesia ini benar-benar bisa bersaing dalam negeri maupun luar negeri," kata Anne.

Untuk itu, lanjut Anne, pihaknya juga mempertimbangkan untuk berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian mengenai rencana kebijakan baru ini. "Diskusi ini sekaligus menganalisis dampak kenaikan tarif listrik terhadap industri tekstil," tuturnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Perlu Pendekatan Agama, Agar Program Imunisasi di Provinsi Aceh Meningkat

Rabu, 06 Juli 2022 - 13:15 WIB

Perlu Pendekatan Agama, Agar Program Imunisasi di Provinsi Aceh Meningkat

Dalam upaya mencari solusi tentang cakupan imunisasi di Provinsi Aceh. Dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Imunisasi dan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian…

Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Pariaman, Sumatra Barat (Foto: Kemenparekraf)

Rabu, 06 Juli 2022 - 13:00 WIB

Sandiaga Uno ingin Kota Pariaman Kembangkan Potensi Seni Pertunjukan, Kriya, Kuliner, dan Fesyen

Sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pelaku ekonomi kreatif di Kota Pariaman, Sumatra…

Ilustrasi tanaman Ganja

Rabu, 06 Juli 2022 - 12:59 WIB

Ada Penelitian Baru Manfaat Ganja, Komisi III: UU Narkotika Mendesak Direvisi Demi Kepentingan Medis

Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menegaskan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendesak segera untuk direvisi mengingat adanya tuntutan perkembangan…

Ketum PWI Atal S Depari Apresiasi Program PWI Babel

Rabu, 06 Juli 2022 - 12:45 WIB

Ketum PWI Atal S Depari Apresiasi Program PWI Babel

Ketua Umum PWI Pusat Atal.S Depari mengapresiasi program PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2022 - 2027. Hal ini dikatakan Atal saat pelantikan dan pengukuhan Pengurus PWI Provinsi…

Penandatanganan MoU LPDB-KUMKM dengan Kejati Kaltim

Rabu, 06 Juli 2022 - 12:30 WIB

Teken MoU dengan Kejati Kaltim, LPDB-KUMKM Siap Optimalisasi Penyaluran Hingga Pengembalian Dana Bergulir

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur…