Kemenperin Bongkar Kasus SPK 'Bodong' Senilai Rp80 Miliar di Direktorat IKFH

Oleh : Ridwan | Senin, 06 Mei 2024 - 15:39 WIB

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif (Foto: Ridwan/Industry.co.id)
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berhasil membongkar kasus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Direktorat IKFH) Tahun Anggaran 2023.

Kemenperin telah melakukan pemeriksaan internal dan menemukan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Sdr. LHS. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh paket pekerjaan tersebut tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023, karena paket pekerjaan dimaksud tidak terdapat dalam alokasi DIPA Kemenperin Tahun Anggaran 2023.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan internal kami menemukan adanya penipuan yang dilakukan oleh Sdr. LHS dengan membuat SPK fiktif," tegas Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Senin (6/5).

Meski demikian, dirinya menyebut bahwa kasus tersebut tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Lebih lanjut, Febri mengungkapkan bahwa berdasarkan pengaduan dan hasil pemeriksaan internal Kemenperin, terdapat empat (4) SPK fiktif yang dikeluarkan oleh Sdr. LHS dengan total nominal mencapai Rp80 miliar.

"Untuk saat ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami terdapat 4 SPK fiktif dengan nominal mencapai Rp80 miliar," katanya.

Saat ini, lanjut Febri, Kemenperin sedang melakukan proses penindakan atas pelanggaran disiplin berat dengan hukuman maksimal pemecatan.

"Yang bersangkutan (Sdr. LHS) saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," tegas Febri.

Kemenperin tidak mentolerir dan akan menindak tegas perbuatan-perbuatan pelanggaran sejenis. Menurut Febri, pembongkaran kasus ini sebagai bentuk komitmen Menteri Perindustrian (Menperin) untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Dirinya menghimbau kepada masyarakat termasuk para penyedia jasa untuk memperhatikan secara seksama kegiatan-kegiatan pengadaan barang jasa di Kemenperin melalui LPSE.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

TPA Bantargebang

Kamis, 13 Juni 2024 - 16:12 WIB

Peduli Lingkungan, Perusahaan Harus Mulai Menerapkan Sistem Zero Waste to Landfill

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan permasalahan sampah saat ini dinilai masih butuh perhatian. Hal ini terlihat dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian…

Karyawan di anak usaha Telkom

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:48 WIB

Catat Pertumbuhan Laba Bersih 30%, Infomedia Kembangkan Teknologi 3A untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PT Infomedia Nusantara (Infomedia) berhasil membukukan laba bersih sebesar 217% atau tumbuh 30% di sepanjang tahun 2023. Selain itu, revenue…

Hery Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:13 WIB

BSI Cairkan Dividen Tunai Rp855,56 Miliar 20 Juni 2024

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) akan melakukan pembayaran dividen tunai pada 20 Juni 2024 menyusul keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI yang menetapkan akan memberikan…

Talenta BRI

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:45 WIB

BRI Kembali Buka 3 Program Rekrutmen Pekerja

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan yang didukung oleh Human Capital yang unggul. Wujud komitmen ini salah satunya terlihat dari…

Bank DKI saat dapat apresiasi BI

Kamis, 13 Juni 2024 - 11:45 WIB

Konsisten Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Bank DKI Menerima Apresiasi dari Bank Indonesia

Bank DKI kembali menerima apresiasi dari Bank Indonesia, kali ini Bank DKI bersama 13 (tiga belas) Bank lainnya dinobatkan sebagai Bank Business Matching Pembiayaan UMKM.