DPR Desak Perbaikan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Oleh : Irvan AF | Minggu, 11 Desember 2016 - 08:25 WIB

Ilustrasi Pupuk Sriwijaya. (Foto: IST)
Ilustrasi Pupuk Sriwijaya. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menginginkan program penyaluran pupuk bersubsidi untuk diperbaiki dari beragam aspek, mulai dari sisi teknis, manajemen, hingga regulasi penyalurannya.

"Kami di komisi IV selalu berusaha melakukan pengawasan optimal pada pelaksanaan program pupuk subsidi ini," kata Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/12/2016).

Menurut Akmal, saat ini dinilai masih banyak terjadi persoalan antara lain terkait masalah ketepatan waktu, jumlah, mutu, harga hingga lokasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Apalagi, politisi PKS itu mengingatkan besarnya alokasi anggaran terkait hal tersebut yang mencapai hingga sekitar Rp30 triliun pada tahun 2016.

"Panja dibentuk untuk memperkuat pengawasan sehingga pemerintah bekerja secara serius memenuhi prinsip tepat sasaran pada penyaluran pupuk bersubsidi," katanya.

Akmal selalu meminta Kementan untuk terus memperbaiki data petani yang menerima pupuk bersubsidi.

Untuk itu, ujar dia, efektifitas dan efisiensi program ini bermula dari data yang selalu terbarui.

"Ketika data bermasalah, maka ibarat efek domino, maka seluruh kinerja program pupuk bersubsidi dari awal hingga akhir akan bermasalah. Begitu sebaliknya, ketika baik data, maka kemungkinan keberhasilan dan efektivitas kinerja kementerian dalam program pupuk bersubsidi ini akan baik," jelasya.

Selain itu, Akmal meminta aparat penegak hukum agar meningkatan pengawasan di lapangan untuk dapat menindak tegas pada pelaku penyimpangan pupuk bersubsidi.

Ia mengingatkan audit BPK pada tahun ini memberikan gambaran bahwa 30 persen pupuk subsidi diberikan pada pihak yang tidak tepat.

Masih terkait dengan pupuk, sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengemukan sejumlah permasalahan terkait dengan kuantum atau jumlah pupuk yang disebarkan ke berbagai daerah ternyata masih ditemui di sejumlah daerah.

"Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menetapkan kuantum pupuk itu diangka 9,55 juta ton, dengan varian di 5 jenis pupuk, yakni Urea, NPK, Jet A, SP36 dan Organik. Dari kuantum tersebut jika dibandingkan dengan usulan RDKK masing-masing daerah, masih terasa timpang dan masih selisih karena usulannya adalah 13 juta ton," katanya.

Menurut dia, dengan kondisi demikian maka kalau terjadi kelangkaan pada masa tanam tertentu atau serentak dapat berpotensi bermasalah karena rencana definitif kebutuhan kelompok yang diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat jumlahnya 13 juta ton sedangkan jumlah yang baru bisa dipenuhi adalah 9,5 juta ton.

Hal tersebut, lanjutnya, perlu menjadi bahan pemikiran apakah harus mengubah seperti menambah atau mengurangi kuantum pupuk, serta persoalan komposisi yang ideal, apakah mengikuti rekomendasi dari pihak Pupuk Indonesia atau berdasarkan hasil penelitian terbaru Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.

Keputusan Pemerintah menurunkan harga gas untuk industri dinilai merupakan langkah tepat karena selain menyelamatkan industri pupuk juga bentuk perhatian negara terhadap sektor pertanian.(iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kerjasama Permata Bank dan Astra

Rabu, 08 April 2020 - 16:15 WIB

PermataBank Gandeng Astra Life Berikan Proteksi Diri #DiRumahAja dengan E-Bancassurance

PermataBank bekerjasama dengan Astra Life, mengajak masyarakat untuk melindungi diri sambil #DiRumahAja dengan fitur E-Bancassurance lewat super app PermataMobile X.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Rabu, 08 April 2020 - 16:00 WIB

Perhatikan!ASN Nekat Mudik Bisa Kena Sanksi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya untuk bepergian ke luar daerah ataupun mudik. Apabila terdapat…

Bantuan Pemerintah Korea Selatan

Rabu, 08 April 2020 - 15:51 WIB

Pemerintah Korsel Salurkan Bantuan Kemanusiaan sebesar 500.000 USD untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia

"Keputusan Korea Selatan untuk memberikan bantuan kepada Indonesia menjadi bukti eratnya hubungan kedua negara," tegas Kim. Selain bantuan dari Pemerintah Korsel, perusahaan-perusahaan Korea…

Menkop dan UKM Teten Masduki saat melantik pejabat fungsional Kementerian Koperasi dan UKM sesuai protokol Covid-19

Rabu, 08 April 2020 - 15:45 WIB

Lantik Pejabat Fungsional Sesuai Protokol Covid-19, Menkop dan UKM Minta Seluruh Pejabat Dampingi Koperasi Terdampak Covid-19

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melantik Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Utama Suparno dan Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama Akhmad Junaidi di lingkungan Kementerian Koperasi…

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB, Direktur Mandiri Syariah Kusman Yandi serahkan bantuan APD. 

Rabu, 08 April 2020 - 15:11 WIB

Mandiri Syariah Serahkan APD dan Masker kepada RS Rujukan Covid-19

PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menyerahkan bantuan senilai Rp3,05 miliar berupa 2.500 Alat Pelindung Diri (APD) dan 100 ribu masker kepada 105 Rumah Sakit rujukan Covid-19 di seluruh…