INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa APBN telah bekerja keras menahan dampak pandemi COVID-19 dan menjaga perekonomian dari kontraksi yang terlalu dalam.
Pemerintah juga fokus menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan melakukan percepatan vaksinasi.
Dikatakan Sri Mulyani, ditahun ini Pemerintah siap mengucurkan dana PEN sebesar Rp699,43 triliun. Dana ini sendiri naik sebesar 21% dari realisasi PEN tahun 2020 lalu.
"Dana ini akan dikelola dan disalurkan secara secara transparan dengan akuntabilitasnya terjaga," kata Sri Mulyani, dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Kamis malam (25/3/2021).
Selanjutnya, dalam upaya mengakselerasi PEN menurut mantan Direktur Bank Dunia ini, Pemerintah akan fokus pada dua strategi.
“Strateginya, Covid pertama, kedua demand dan supply,” paparnya.
Dirinya juga mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ke-2 tahun 2021 akan terjadi.
Lantaran disisi penanganan Covid-19, vaksin, dan program vaksinasi sudah mulai terakselerasi. Dan hal ini juga diikuti dengan disiplin protokol kesehatan masyarakat.
Sementara di sisi demand, ekspor tumbuh 8,57%, selain itu impor indonesia juga tumbuh, dan konsumsi semen dan baja meningkat.
“Ini berarti terjadi geliat ekonomi, dan berbagai indikator inilah yang ingin terus kita dorong sehingga momentum pemulihan ekonomi terutama di kuartal ke-2 akan terus terjadi,” jelas Sri Mulyani.
Dalam upaya mempercepat pemulihan perekonomian nasional, menurutnya, Pemerintah juga melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Dimana penerapan Undang-Undang ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperbaiki iklim investasi.
Selain itu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan serta Komisi XI DPR juga turut memperkuat sinergi dan koordinasi untuk memastikan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta reformasi struktural berjalan efektif dan implementatif.
"Kolaborasi ini penting untuk memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi. Karena tidak bisa sesuatu hal ditangani oleh satu institusi atau satu orang saja, semuanya harus berkolaborasi,” tandasnya.
