INDUSTRY.co.id - SURABAYA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI kembali menggelontorkan pembiayaan untuk memperkuat infrastruktur Kota Surabaya. Kali ini, perusahaan menyiapkan pembiayaan daerah senilai Rp1,16 triliun kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk pemasangan penerangan jalan umum (PJU), pembangunan saluran air Gunungsari, serta penanganan saluran drainase.
Pembiayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan di Balai Kota Surabaya pada 10 Agustus 2026. Penandatanganan dilakukan Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan disaksikan Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah.
Faaris mengatakan, pembiayaan tersebut tidak semata ditujukan untuk membangun fasilitas fisik, tetapi diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Surabaya. Menurut dia, kualitas infrastruktur perkotaan memiliki kaitan langsung dengan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
"Bagi PT SMI, pembiayaan infrastruktur perkotaan seperti ini dinilai dari seberapa besar pengaruhnya terhadap roda ekonomi daerah dalam jangka panjang, bukan sekadar penyediaan fasilitas fisik," ujar Faaris.
Ia menambahkan, pembangunan penerangan jalan dan pengendalian genangan di Surabaya diharapkan mampu menjaga mobilitas masyarakat dan pelaku usaha sekaligus mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat gangguan aktivitas.
"Penerangan jalan dan pengendalian genangan di Surabaya kami lihat sebagai investasi yang mendukung kelancaran mobilitas ekonomi, menekan potensi kerugian akibat gangguan aktivitas warga dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat daya tahan kota menghadapi perubahan iklim," katanya.
Dari sisi pemerintah daerah, pembiayaan ini menjadi amunisi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan persoalan genangan masih menjadi salah satu hambatan aktivitas warga, terutama ketika musim hujan.
"Selama ini genangan di sejumlah titik kerap menghambat warga saat beraktivitas, terutama di jam-jam sibuk dan musim hujan. Dengan pembiayaan ini, kami bisa mempercepat penanganan di titik-titik tersebut sekaligus memperbaiki penerangan jalan yang selama ini dikeluhkan warga, khususnya di kawasan padat aktivitas malam hari," ujar Eri.
Pemerintah Kota Surabaya memperkirakan pembangunan saluran air Gunungsari dan penanganan drainase dapat mencegah potensi kerugian akibat banjir hingga Rp471 miliar per tahun. Infrastruktur tersebut juga diharapkan memperlancar konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, pemasangan PJU berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak penerangan jalan. Di saat yang sama, keberadaan penerangan jalan diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari.
PT SMI menilai keseluruhan proyek tersebut berpotensi menghasilkan multiplier effect sebesar 2,52 kali terhadap perekonomian Kota Surabaya. Dengan demikian, pembiayaan Rp1,16 triliun tersebut tidak hanya dipandang sebagai belanja infrastruktur, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Proyek ini juga dikaitkan dengan Prioritas Nasional 2 dalam RPJMN 2025–2029 melalui upaya memperkuat kemandirian bangsa, termasuk swasembada energi, serta mendukung sasaran pembangunan Jawa Timur dalam meningkatkan ketangguhan terhadap banjir di kawasan Metropolitan Surabaya.
Pembiayaan terbaru tersebut melanjutkan kerja sama PT SMI dengan Pemerintah Kota Surabaya. Sebelumnya, pada 24 April 2026, kedua pihak telah menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan senilai Rp885,85 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat serta pengadaan lahan dan konstruksi Jalan Wiyung–Menganti.
Dengan tambahan pembiayaan Rp1,16 triliun, peran PT SMI dalam mendukung pembiayaan pembangunan Surabaya semakin besar. Di tingkat nasional, hingga Juni 2026 PT SMI mencatat total komitmen pembiayaan daerah mencapai Rp37,41 triliun, dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp13,67 triliun.
PT SMI menyatakan akan terus memperluas sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan pembiayaan yang memberikan dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.
