Bela Menkes, Komisi IX: Enggak Benar Tudingan Itu, Pak Jokowi Salah Dapat Informasi, Kasihan Pak Menteri

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene angkat bicara terkait tudingan rendahnya realisasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam penanganan pandemi COVID-19 yang hanya terserap 1,53% dari total anggaran Rp75 triliun. 

Felly Estelita Runtuwene menyebut Kemenkes baru menerima Rp1,960 triliun dari total anggaran kesehatan yang dimiliki. 

“Jadi, yang disampaikan Pak Presiden 1,53 persen ya, dari total Rp75 triliun. Nah, kita liat ini harus didudukkan persoalannya. Enggak bisa langsung seperti itu (menuding serapan rendah),” ujar nya di Jakarta, Senin (29/6).

Felly merasa berkepentingan menyampaikan hal tersebut dikarenakan Komisi IX DPR adalah mitra kerja Kemenkes. 

"Jadi Kami merasa perlu mengklarifikasi tudingan Jokowi karena Menkes sendiri enggan mengklarifikasi itu," sebutnya. 

Selain itu, Ia juga mengakatakan, bahwa anggaran penanganan COVID-19 di bidang kesehatan telah mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp75 triliun menjadi Rp87,5 triliun. 

Namun menurutnya, total anggaran itu tidak hanya dikelola oleh Kemenkes, tetapi dikelola juga oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

"Sehingga dari total anggaran tersebut, Kemenkes mengajukan Rp54,56 triliun. Sementara, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp25,73 triliun,” jelasnya.

Selanjutnya, dari Rp25,73 triliun yang disetujui, sebut politikus Partai Nasdem ini akan digunakan untuk pencegahan dan pengedalian COVID-19 termasuk penyediaan screening test dan pelayanan laboratorium COVID-19 Rp33,53 miliar, pelayanan kesehatan Rp21,86 triliun, kefarmasian Rp136 miliar, pemberdayaan SDM kesehatan Rp1,96 triliun dan kesehatan masyarakat (kesmas) Rp229,75 miliar.

Namun perlu diketahui juga, dari pagu anggaran yang disetujui Kemenkeu itu yang baru masuk ke DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) Kemenkes hanya Rp1,96 triliun dengan realiasasi 17,6%. 

Rinciannya ialah insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp331,29 miliar, santunan kematian nakes Rp14,1 miliar dan penyediaan bahan pangan tambahan nakes dan relawan dalam proses pembahasan.

“Kemudian selebihnya anggaran Rp23,77 triliun masih dalam proses revisi Dipa. Proses Kemenkeu. Dan anggaran ini belum masuk DIPA Kemenkes sehingga belum bisa direalisasikan," ujarnya. 

Felly menegaskan bahwa selisih anggaran penanganan COVID-19 di luar Rp25,7 triliun, atau sebesar Rp61,2 triliun itu dikelola oleh Kemenkeu dan juga BNPB. 

Komisi IX DPR yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran merasa perlu meluruskan hal ini. Terlebih, Kemenkes juga merupakan mitra kerjanya.

“Nah, Komisi IX concern dengan anggaran penanganan COVID-19 yang belum optimal. Namun, Komisi IX mengawal realisasi anggaran yang dikawal oleh Kemenkes,” paparnya.

Dia menduga kesalahan data yang disampaikan Presiden Jokowi itu nampaknya memang masalah informasi saja. Namun, ia tidak tahu dari siapa siapa presiden mendapatkan masukan dan data-data tersebut.

“Karena itu kami dari Komisi IX tentu kami harus meluruskan. Karena dianggap kita enggak bekerja. Kita harus luruskan, kaitannya demgan pernyataan Pak Jokowi,” tegas Felly.

“Enggak benar (tudingan ke Kemenkes), bahwa Pak Jokowi ada yang salah. Kasihan Pak Menteri juga enggak mau meluruskan, mungkin beda ya orang Jawa dengan yang seperti kami-kami ini,” tutup Legislator Dapil Sulawesi Utara itu.