Kata Pengamat Soal Pemerintah Masih Impor Bahan Pangan

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 21 Februari 2019 - 07:56 WIB

Barang Impor (Ist)
Barang Impor (Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Pemerintah masih membutuhkan sejumlah bahan pangan impor guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun industri di dalam negeri. Pengamat ekonomi Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, impor pangan bukan merupakan hal yang tabu karena dilakukan setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional.

"Impor itu bukan hal yang tabu. Semua negara pasti impor. Tidak ada negara yang tidak impor karena memang ini mekanisme 'supply and demand'," kata Fithra seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/2/2019).

Diakuinya, setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional pasti melakukan impor, meski terjadi perdebatan di Indonesia terkait perbedaan data.

Pengajar FE Universitas Indonesia ini menilai impor masih dilakukan sebagai upaya untuk stabilisasi harga agar tidak mengganggu daya beli masyarakat dan laju inflasi tetap terjaga.

Namun, apabila pemerintah menyatakan terdapat surplus produksi beras sebanyak tiga juta ton pada 2018 dan harga masih mengalami kenaikan, hal itu terjadi karena biaya logistik yang mahal.

"Seharusnya harga sudah bisa stabil dengan sendirinya kalau memang itu bisa didistribusikan dengan baik. Permasalahannya mungkin kita bicara mengenai ongkos logistik yang mahal," jelas dia.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan suatu negara mendapatkan label swasembada apabila memiliki hasil produksi minimal 80 persen dari total kebutuhan.

Jika menilik data produksi beras dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencapai 32,4 juta ton dengan perbandingan konsumsi sebanyak 29,5 juta ton, maka Indonesia sudah surplus hampir tiga juta ton. "Jika melihat itu, Indonesia sekarang swasembada," katanya.

Meski demikian, swasembada pangan bukan berarti tidak melakukan impor, karena dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kenaikan harga.

Sebelumnya, isu impor pangan mengemuka dalam debat capres putaran kedua, ketika calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mempertanyakan impor pangan kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa impor pangan masih dibutuhkan sebagai cadangan strategis untuk menstabilkan harga atau apabila terjadi gagal panen dan bencana alam.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin

Jumat, 07 Agustus 2020 - 19:28 WIB

Marak Pembobolan ATM, DPR Cantik Ini Minta Masyarakat Lebih Waspada

Industri perbankan tanah air kembali mendapat sorotan pasca terungkapnya kasus pembobolan rekening nasabah dengan memanfaatkan informasi yang tercantum pada setruk Anjungan Tunai Mandiri (ATM).…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani

Jumat, 07 Agustus 2020 - 19:15 WIB

Inpres Nomor 6-2020 Dikritik, Komisi IX: Untuk Bertahan Hidup Saja Sudah Kembang Kempis Apalagi Bayar Denda

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah melakukan sosialisasi…

Ilustrasi Industri Nikel (Photo by Bisnis.com)

Jumat, 07 Agustus 2020 - 19:03 WIB

Luar Biasa! Ekspor Produk Industri Nikel Mampu Tembus USD 7 Miliar

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 dan 2019, nilai ekspor produk industri logam berbasis nikel berturut-turut mencapai USD4,8 miliar dan USD7,08 miliar atau meningkat 47,5%.

IHSG (Foto/Rizki Meirino)

Jumat, 07 Agustus 2020 - 18:45 WIB

Tutup Pekan IHSG Berakhir Melemah Turun ke Level 5.144

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (7/8) ditutup melemah.

Waskita Karya (Foto Dok Industry.co..id)

Jumat, 07 Agustus 2020 - 18:32 WIB

Sah! Waskita Karya Terbitkan Obligasi Rp135,1 Miliar Jangka Waktu 3 Tahun

Dilansir dari IDX berdasarkan keterangan perseroan, Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 dicatatkan sebesar Rp135,5 miliar dengan jangka waktu 3 Tahun.