Mendag Enggar Ancam Penimbun Kebutuhan Pokok Diproses Hukum

Oleh : Anisa Triyuli | Kamis, 17 Mei 2018 - 12:02 WIB

Mendag Enggartiasto Lukita (Foto Dok Industry.co.id)
Mendag Enggartiasto Lukita (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Semarang- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam para penimbun untuk tidak menimbun bahan kebutuhan pokok jelang Ramadhan dan Lebaran mengingat pemerintah akan mengambil tindakan tegas dan memproses secara hukum.

"Jangan sampai hal itu terjadi karena tindakan tegas akan dilakukan kepada siapa saja yang menimbun di saat bahan kebutuhan pokok dipasaran tidak ada dan harga naik, tapi di gudang melimpah," kata Enggartiasto Lukita di Semarang, Rabu (16/5/2018)

Hal itu dikatakan saat Dialog Nasional ke-12 Indonesia Maju yang juga dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Mendag mengatakan, pemerintah menginginkan dan berupaya agar selama Ramadhan dan Lebaran semua bahan kebutuhan pokok tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.

Untuk itu, kata dia, Kemendag akan terus memantau harga dan stok bahan pokok dipasaran agar selalu tersedia dengan harga terjangkau.

"Kita akan sebarkan ratusan pegawai Kemendag untuk terjun langsung ke pasar di seluruh provinsi. Tujuannya memantau stok dan harga bahan pokok, yang kalau ada gejolak langsung dicukupi stok dan distabilkan harga," kata Enggar.

Untuk itu, kata Enggar, Kemendag bekerjasama dengan Polri dan kementerian lain untuk bersama pantau stok dan harga kebutuhan pokok. "Stabilitas harga dan jaminan stok bukan saja peran Kemendag tapi juga peran kementerian dan instansi," kata Mendag Pemerintah, tegas dia, menjamin pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dalam kondisi aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kemendag akan melakukan pemantauan langsung di 34 provinsi, agar pasokan dan harga bahan pokok dalam kondisi aman dan stabil, khususnya untuk beras kualitas medium," katanya seperti diansir Antara.

Pemerintah, tambah Mendag, menginginkan bahan pokok aman secara umum serta menjaga betul agar tidak berkontribusi terhadap inflasi.

Dalam upaya mengamankan pasokan dan harga beras, menurut dia, pemerintah telah mengambil langkah untuk mewajibkan para pedagang beras menjual beras kualitas medium.

Bahkan, Enggartiasto telah memerintahkan Perum Bulog memasok beras ke pedagang, dengan harga jual ke konsumen sebesar Rp8.950 per kilogram.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kembalinya The Winner (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 22:00 WIB

Kembalinya The Winner Band

Meski industri musik belum menunjukan gairahnya, ini ditandai belum maraknya para musisi dan penyanyi meluncurkan karya-karyannya. Namun hal itu tidak membuat para musisi muda yang tergabung…

Konferensi pers RedDoorz buka peluang jelajahi Indonesia melalui program 'Tenaga Kerja Impian' di Jakarta, Kamis (22/8).(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 21:12 WIB

Buka Peluang Jelajahi Indonesia Melalui Program 'Tenaga Kerja Impian'

Tiga orang terpilih akan berkesempatan menjelajahi Indonesia selama tiga bulan dan mewujudkan mimpi menjadi travel influencer.

First Media Luncurkan First Warriors (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 20:05 WIB

Siapkan Atlet eSport Handal, First Media Hadirkan First Warriors Berhadiah Total Rp1,3 Miliar

Dalam upayanya membangun ekosistem eSports, First Media bersama dengan para mitranya menyelenggarakan First Warriors melalui kompetisi di enam kota besar, yaitu Jakarta, Medan, Batam, Surabaya,…

Ilustrasi ekonomi.(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 20:01 WIB

Desas-desus Tentang Stimulus Fiskal Menguat

Kekhawatiran resesi dunia meningkat menyusul perpindahan dana dari ekuitas ke obligasi.

Narada melakukan literasi keuangan terhadap anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terdiri dari anggota delapan TP PKK Kecamatan Se-Jakbar, dan 56 Ketua PKK Kelurahan Se-Jakbar.(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 19:47 WIB

Cetak Duta Investasi dan Ibu Cerdas Keuangan

Kelas tersebut dihadiri oleh 73 anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terdiri dari anggota delapan TP PKK Kecamatan Se-Jakbar, dan 56 Ketua PKK Kelurahan Se-Jakbar.