RI-Korea Selatan Jalin Kerja Sama Dirikan Pusat Penelitian Teknologi Kelautan

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan Kim Young Choon menandatangani kesepakatan pengaturan pelaksanaan untuk mendirikan Pusat Penelitian dan Kerjasama Teknologi Kelautan (PPKT) di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta (9-5-2018).

Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum Kesepahaman tentang Kerja Sama Maritim yang ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2016 antara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan. 

Selain itu, kerja sama pada tingkat perguruan tinggi antara Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Sains dan Teknologi Kelautan Korea (KIOST) juga sudah dilakukan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman 14 April 2016.

“Kami melihat bahwa kerjasama maritim dengan Korea Selatan ini sangat penting, karena ada Laut Cina Selatan dan Laut Natuna jadi nanti kita bisa bekerja sama di wilayah ini, dan memang kami berharap karena sejarahnya Korea Selatan ini adalah teman baik Indonesia,” ujar Menko Luhut. 

Dengan negeri Ginseng ini, Menko juga berharap akan lebih banyak lagi investasi di Indonesia. “Di Indonesia banyak tempat untuk kita bisa bekerja sama investasi di bidang teknologi dan pendidikan yang Korea lebih maju daripada kami,” tambah dia.

Untuk menunjukkan keseriusan tawaran pemerintah, Menko Luhut mengatakan kepada Menteri Kim bahwa Rektor ITB, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman serta Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman turut hadir dalam pertemuan itu. 

“Saya berharap akan segera ada kerja sama yang lebih konkret dalam bidang teknologi seperti yang disebutkan sebelumnya,” ujarnya. 

Lebih jauh, Menko Luhut juga menyebutkan keinginan pemerintah Indonesia agar ada kerja sama riset dibidang lingkungan hidup. 

“Kami itu sangat serius untuk masalah lingkungan hidup, suistanability (keberlanjutan) itu baik di darat maupun di laut, dan kami juga ingin mencapai Sustainability Development Goals (SDG’s), sehingga kami juga ingin Korea dapat membantu untuk bersama-sama menangani permasalahan sampah laut,” urainya. 

Dalam kesempatan tersebut, mantan Menko Polhukam ini juga membuka peluang untuk melakukan riset bersama di bidang minyak kelapa sawit sebagai materi campuran biodiesel.

Di tempat yang sama, Menteri Kim menyambut baik tawaran pemerintah Indonesia. Diapun setuju dengan keinginan untuk mempererat kerjasama kedua negara. 

“Kunjungan kami ke Jakarta hari ini adalah untuk review dan mengecek apa yang bisa kita lakukan dan sampai mana proses implementasi dari kesepakatan kerja sama kita selama ini,” jelas dia. 

Dia berharap kedua negara dapat mulai menjajagi kerja sama di bidang pembangunan pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut pada tahun 2019. 

“Pasang surut lautan ini merupakan salah satu energi baru yang juga bisa dikembangkan di Indonesia dan ini dapat membantu mewujudkan keinginan pemerintah Indonesia,” tegas Menteri Kim.

Sementara itu, tentang PPKTK yang kesepakatan pengaturan pelaksanaannya telah ditandatangani hari ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan memperkuat hubungan antara Para Pihak di bidang ilmu dan teknologi kelautan. 

Para Pihak akan melaksanakan kerja sama ini berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal balik dan saling menguntungkan. Proyek-proyek penelitian bersama yang akan dilakukan oleh PPKTK termasuk, namun tidak terbatas pada bidang-bidang sebagai berikut: Oseanografi umum dan operasional; Ilmu dan Teknologi Kelautan; Perubahan Iklim dan Lingkungan Laut, termasuk Ekosistem; Manajemen Pesisir yang terintegrasi dan Hukum Kelautan; Energi Laut (termasuk energi pasang surut, gelombang, dan arus); Sumber Daya Mineral Kelautan; Perairan Tawar; Bencana Pesisir dan Kelautan; dan area lain yang dapat putuskan bersama secara tertulis.

PPKTK direncanakan dibangun di Cirebon, Jawa Barat. Dalam operasionalnya kelak, semua kegiatan PPKTK, termasuk hal-hal administrasif dan fasilitasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional akan dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.