Kadin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Garam Impor

Oleh : Herry Barus | Rabu, 18 April 2018 - 20:46 WIB

Garam Nasional (Foto Dok Industry.co.id)
Garam Nasional (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan dan pengetatan garam impor guna melindungi petani garam lokal.

"Pemerintah memang perlu meningkatkan pengawasan agar garam impor tidak sampai mengganggu stabilitas harga garam petani," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (18/4/2018) 

Yugi melakukan kunjungan kerja dan berdiskusi dengan petani garam di Kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Selasa (16/4).

Atas banyaknya masukan yang diterima dari petani garam, ia mengaku akan mencoba berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan terkait keinginan mereka dalam waktu dekat.

Menurut Yugi, petani garam lokal tidak terlalu mempermasalahkan kebijakan impor.

Meski demikian, pemerintah juga perlu mengawasi agar tidak sampai merembes ke pasar garam konsumsi, sehingga impor garam sebaiknya dilakukan melalui satu pintu.

"Jika impor garam dilakukan dengan banyak pihak, ada kecenderungan importir berlomba-lomba menjual garam dengan harga yang murah," ungkapnya.

Perang harga garam impor dikhawatirkan akan merugikan petani.

"Intinya kami pun berharap garam impor memang sebaiknya digunakan untuk kepentingan industri dan tidak dipergunakan untuk garam konsumsi karena merugikan petani lokal," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Para penyelenggara pameran International Electronic & Smart Appliances Expo 2019 Hadirkan Produk Elektronik Terunik dan Terinovasi

Selasa, 17 September 2019 - 05:03 WIB

Sebanyak 31 Ribu Produk Elektronik dari Cina Akan Hadir di JIExpo Kemayoran

Jakarta-Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics & Smart Appliance Expo 2019 (IEAE) di JIExpo Kemayoran pada tanggal 25…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Selasa, 17 September 2019 - 05:00 WIB

Presiden Jokowi Ingatkan Pimpinan KPK Bijak Dalam Bernegara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara, institusi negara. Untuk itu, Presiden mengingatkan pimpinan KPK untuk bijak dalam bernegara.…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Selasa, 17 September 2019 - 04:12 WIB

Enam Pernyataan Sikap MPD Agar Presiden Jokowi Buka Dialog dengan KPK

Menyikapi perkembangan polemik terhadap revisi UU KPK yang semakin meruncing dan berpotensi mengganggu upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian yg saat ini sedang mengalami goncangan…

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara

Selasa, 17 September 2019 - 03:00 WIB

Garuda Indonesia-KPK Gelar Forum Profesional Berintegritas

Maskapai Nasional Garuda Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan forum Profesional Berintegritas (PROFIT) dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi yang…

Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP LSPR), menggelar workshop dan uji kompetensi untuk profesi Humas.

Senin, 16 September 2019 - 21:22 WIB

Pusdiklat Mahkamah Agung RI Gandeng LSP LSPR Gelar Uji Kompetensi Humas

Kredibiltas dan kompetensi profesi Humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta.