Perkuat Reguasi Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Regulasi yang ada dinilai harus benar-benar diperkuat dalam rangka mencegah terus merebaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi beragam fungsi lainnya yang tidak terkait dengan sektor pangan nasional.

"Banyak lahan basah yang dikonversi menjadi lahan kering lalu dimanfaatkan untuk kepentingan industri, perumahan dan sebagainya, padahal itu sebetulnya lahan pertanian," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo, Selasa (16/1/2018)

Menurut dia, dengan semakin banyak alih fungsi lahan pertanian, maka program perlindungan lahan dan percetakan sawah baru akan sangat terkendala.

Untuk itu, ia menyatakan ke depannya pihaknya bakal mengggodok Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budaya Pertanian yang bertujuan melindungi lahan pertanian.

Salah satu hal yang perlu diperkuat dalam regulasi tersebut misalnya mengenai kemungkinan pemberian sanksi atas mereka yang melakukan alih fungsi lahan produktif.

Firman mengingatkan bahwa berbagai pemerintahan dunia saat ini sangat berfokus untuk memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya.

Hal tersebut, lanjutnya, karena setiap tahun pertumbuhan populasi semakin melonjak sehingga kebutuhan untuk memenuhi persediaan makanan serta energi juga semakin membengkak.

Sebagaimana dilansir Antara, Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Tengah Achrul Udaya mengharapkan pemerintah pusat dan daerah memberi perhatian serius untuk menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan nonpertanian.

"Kalau alihfungsi lahan pertanian dibiarkan belanjut, maka program pemerintah melakukan percetakan sawah baru tidak akan berhasil sesuai dengan harapan," katanya di Palu, Selasa (16/1).

Di Sulteng, kata Achrul, sampai sekarang ini banyak sekali terjadi perubahan lahan-lahan pertanian menjadi perumahan. Jika alihfungsi itu terus berlangsung, maka program percetakan sawah baru untuk meningkatkan produksi komoditi pangan, tidak akan berhasil sebagaimana diharapkan.

Alih fungsi lahan juga diwartakan di sejumlah daerah seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi yang menyebutkan luas lahan sawah di kawasan itu terus menyusut akibat alih fungsi.

"Sekarang luas lahan tanam padi yang tercatat hanya tinggal 1.000 hetare, padahal tahun sebelumnya ada sekitar 1.400 hektare," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Damiri di Jambi, Senin (18/12).

Menurut dia, alih fungsi lahan pertanian sawah itu terjadi karena masyarakat memilih lahannya diolah untuk usaha lain seperti untuk pembangunan rumah toko karena dinilai lebih menjanjikan dibandingkan dengan pertanian