Industri Bioskop Perlu Dukungan Pemerintah

INDUSTRY.co.id - Jakarta,  --Pertumbuhan jumlah film nasional yang semakin meningkat,  harus dibarengi dengan pertumbuhan jumlah bioskop. Untuk itu, pemerintah harus memberikan dukungan berupa keringanan keringanan seperti pajak hiburan,  dan peralatan yang sebagian besar masih impor. 

Demikian disampaikan oleh Djony Syafruddin SH,  saat menyampaikan sambutan usai  terpilih kembali menjadi ketua umum Gabungan Pengelola Bioskop Indonesia (GPBSI) periode 2017-2022 dalam Musyawarah Besar  GPBSI yang berlangsung di Dreamtel Hotel Jakarta, kemarin.

Salah satu keputusan lain dari musyawarah besar tersebut adalah setiap pengelola bioskop otomatis akan menjadi anggota GPBSI. Dan untuk mengantisipasi perkembangan jaman, GPBSI mengganti kepanjangan guruf P dari Pengusaha menjadi Pengelola. Kepanjangan dari GPBSI saat ini adalah Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. 

“Kalau pengusaha bioskop kan cuma sedikit. Katakanlah Twenty One Grup, itu kan pemiliknya cuma satu. Tapi pengelolanya ada di mana-mana yang ada bioskop milik Twenty One,” kata Djony Syafruddin.  

Mubes  ditutup oleh Kepala Pusbang Film Dr. Maman Wijaya yang juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Sensor Film, Ahmad Yani Basuki.

Maman Wijaya memberi apresiasi kepada GPBSI karena masih tetap rukun, walau pun bidang usaha yang digelutinya selalu bersaing. Namun Maman melihat persaingan antar anggota GPBSI sangat positif, karena masing-masing berusaha meningkatkan lualitas pelayanan kepada penonton, sehingga biskop semakin baik.

“Saat ini orang bisa menonton di mana saja, tidak harus di bioskop, jadi bioskop memang harus cerdas menyiasati agar penonton masih mau datang ke bioskop,” kata Maman.

Setidaknya ada enam fungsi yang dimiliki bioskop, yakni fungsi ekonomi, edukasi, informasi, hiburan, budaya dan sosial. “Kalau kita nonton film di komputer, di kamar sendirian, kan fungsi sosialnya tidak ada,” tambah Maman.

Ketua LSF Ahmad Yani Basuki menilai, GPBSI adalah mitra LSF yang baik, karena semua film yang diputar di bioskop anggota GPBSI, telah disensor. Yani  meyakini, anggota GPBSI telah mengetaui dan memahami isi UU Perfilman.

“Tapi saya kadang heran juga ya, kenapa film untuk kategori 17 tahun ke atas, masih ada penonton yang di bawah umur. Kalau saya tanya, pasti jawabnya, bagaimana melarang penonton yang membayar Pak, penonton merasa punya hak. Kalau begitu baiklah kita mendidik masyarakat agar memahami sensor mandiri,” kata Ketua LSF.

Ketua GPBSI terpilih Djonny Syafruddin mengatakan, organisasinya selama ini memang tak pernah terlibat konflik. Semua persoalan yang dihadapi, diselesaikan dengan baik oleh semua anggota. Djonny juga mengapresiasi masuknya 2 jaringan bioskop besar, CGV Blitz dan Cinemax ke dalam GPBSI.

“Permasalahan kita ini kan sama. Sama-sama menghadapi saingan di luar bioskop, persoalan pajak di daerah. Karena itu kita harus duduk bersama membicarakan masalah ini. Alhamdulillah kawan-kawan dari CGV dan Cinemaxxx paham dan mau bergabung,” kata Djonny.

Djonny menegaskan, sebagai matarantai peredaran film nasional, bioskop selalu akan memgutamakan kepentingan film nasional. Tetapi dia juga berharap agar produser juga bisa membuat film-film bagus yang diminati penonton.

“Biaya investasi bioskop itu kan besar. Untuk bioskop kecil saja paling tidak butuh 2 milyar. Biskop standar Twenty One bisa 6 milyar. Kita juga harus menggaji karyawan, pajak, dan listrik yang tinggi. Kalau filmnya tidak ditonton masyarakat, kita juga berat,” kata Djony. (AMZ)