Pemindahan Ibu Kota Belum Perlu Mengacu Kondisi Perekonomian Saat Ini

INDUSTRY.co.id - Yogyakarta- Ekonom Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono menilai wacana pemindahan Ibu Kota yang saat ini dikaji di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional belum diperlukan jika mengacu kondisi perekonomian saat ini.

"Negara kita saat ini punya defisit fiskal 2,92 persen kok Bappenas mewacanakan pemindahan ibu kota," kata Tony dalam Seminar Nasional dengan tema "Pembangunan Infrastruktur Indonesia dalam rangka menunjang Perrumbuhan Ekonomi" di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (17/7/2017)

Menurut Tony, untuk memindah Ibu Kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jika wacana itu direalisasikan di Kalimantan ia memperkirakan akan menghabiskan dana Rp500 triliun. "Beban biaya Rp500 triliun terhadap APBN untuk saat ini tidak realistis," kata dia.

Seandainya Indonesia saat ini memiliki alokasi dana sebesar itu, Tony lebih menyarankan diperuntukkan mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru tanah air.

"Sayang kalau dana sebesar itu hanya tertanam di Kalimantan saja. Sebagian juga perlu untuk mendanai lanjutan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, Light Rail Transit (LRT), dan seterusnya," kata dia seperti dilansir Antara.

Tony menyadari bahwa saat ini kepadatan penduduk di DKI Jakarta cukup tinggi. Pada malam hari jumlah penduduk Jakarta diperkirakan mencapai 10 juta orang, sedangkan saat siang hari jumlahnya membengkak menjadi 15 juta orang.

Ia juga tidak menampik bahwa saat ini diperlukan pemerataan pembangunan ke luar Jawa.

"Namun apakah solusinya dengan pemindahan ibu kota, itu soal lain lagi," kata Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM ini.

Ia mengilustrasikan wacana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke luar Jawa seperti kebijakan Pemerintah Brasil yang memindah Ibu Kota Rio De Janiero ke Brasilia pada 1960.

Kendati demikian Indonesia saat ini, kata dia, tidak dapat disamakan dengan kondisi Brasil saat itu. "Indonesia saat ini sedang mengalami tekanan finansial sehingga tidak realistis jika menambah beban APBN," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pada akhir tahun ini, pihaknya menargetkan akan merampungkan kajian mengenai gagasan pemindahan ibu kota.

Pemindahan ibu kota negara, menurut dia, memang harus dilakukan ke luar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai.

Namun Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasinya. Kalimantan disebut-sebut sebagai tempat tujuan pemindahan ibu kota.