Pengendalian Garam Bahan Baku Industri Mamin Terkendali Pasokan

Oleh : Hariyanto | Sabtu, 22 Juli 2017 - 10:36 WIB

Ilustrasi Petani Garam (Ist)
Ilustrasi Petani Garam (Ist)

INDUSTRY.co.id - Kediri- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, Jawa Timur, menyatakan pengendalian garam sebagai bahan baku makanan dan industri di wilayah setempat tidak bisa dilakukan karena terkendala dengan pasokan.

"Pengendaliannya tidak bisa dilakukan, karena tidak ada pasokan garam. Namun sebetulnya, garam itu tidak urgen, yang urgen itu beras, gula. Dampaknya, jika tidak ada garam rasanya hambar," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Yetti Sisworini di Kediri, Jumat (21/7/2017)

Ia mengaku, sudah berkunjung ke sejumlah distributor garam di Kota Kediri, dan hasilnya memang stoknya sangat terbatas. Faktor utama penyebab stok garam yang terbtas salah satunya karena panen yang tidak maksimal. Hal ini dipicu cuaca yang tidak menentu.

"Jadi, garam itu ternyata harus ada panas tinggi. Karena cuaca terus menerus hujan, petani dirugikan tidak ada panen, sehingga gagal," katanya.

Yetti menambahkan, stok yang ada di pasar pun selain terbatas, kualitas juga kurang maksimal. Barang yang didatangkan di distributor masih baru panen sekitar dua hari, sehingga hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan.

Terlebih lagi, stok garam di sejumlah daerah penghasil garam di Jatim juga banyak yang kosong, misalnya di Tuban, Pasuruan, Lamongan, maupun Gresik. Pasokan justru didapat dari petani garam asal Sumenep, tapi karena baru dua hari sudah panen, akhirnya kualitas garam pun kurang optimal.

Di Kediri, kata dia, harga garam juga naik drastis sampai 100 persen. Untuk garam dapur biasanya sekitar Rp5.000 per bungkus, saat ini sudah naik drastis. Bahkan, stok di toko pun ternyata banyak sisa produk dari desa yang kemudian dijual di kota.

"Harga garam naik 100 persen karena barang tidak ada. Barang yang ada pun, sisa dari desa dijual ke kota, itu pun tidak banyak hanya sekitar 10-20 bungkus," katanya.

Yetti mengaku, belum mengetahui dengan pasti kebutuhan garam di Kota Kediri baik untuk konsumsi maupun untuk industri. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan terkait dengan kebutuhan pasti garam. Di Kediri, memang terdapat sejumlah industri kerajinan kulit yang juga bahan bakunya membutuhkan garam.

Dinas perdagangan pun juga tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi ini, selain hanya menunggu dan terus koordinasi dengan Pemprov Jatim. Dari keterangan yang ia dapat pun, jika cuaca mendukung, kelangkaan ini bisa segera teratasi.

"Jadi, tunggu saja, jika ada panas tinggi, petani garam menjanjikan segera ada distribusi barang. Kami pun belum bisa memastikan kebutuhan. Saat ini, kami masih inventarisir kebutuhan, dan yang jelas baru kali ini garam langka," ujarnya.

Terkait dengan impor garam, Yetti menyebut sebetulnya tidak perlu impor, sebab di Jatim banyak industri penghasil garam. Namun, jika terpaksa impor garam, produksi garam impor pun hanya campuran. Kualitas produksi garam lokal yang kurang bagus menyebabkan produk jelek, sehingga bisa dicampur denagn garam impor.

"Kalau garam impor itu hanya sebagai campuran saja, sehingga bahan bakunya tetap lokal. Tapi, di Kediri juga belum ada garam impor," kata Yetti.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Kediri sekaligus petugas penindakan Tim Satgas Pangan Kota Kediri AKP Ridwan Sahara mengaku, hingga kini timnya juga masih menelusuri apakah ada indikasi penimbunan garam atau tidak.

"Belum ada ditemukan penimbunan maupun oplosan. Kami fokus ke operasi khusus beras, sebelumnya pangan sekarang beras. Namun, terkait garam langka, kami minta masyarakat dapat memberikan informasi," kata Ridwan.

Ia pun akan tegas menindak jika ada bukti penimbunan dari pedagang nakal. Sanksi yang tegas akan diberikan, dengan harapan tidak ada lagi praktik kecurangan yang membuat kebutuhan masyarakat menjadi terganggu. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi- Dirut BNI Achmad Baiquni (Foto Rizki Meirino)

Minggu, 21 Januari 2018 - 22:00 WIB

Presiden Jokowi Serahkan 3.500 Sertifikat untuk Warga Lampung

Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 3.500 sertifikat hak tanah kepada warga Provinsi Lampung di GOR Way Handak, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (21/1/2018)

Jamkrindo

Minggu, 21 Januari 2018 - 22:00 WIB

Jamkrindo Jamin Kafalah Pembiayaan LPDB-KUMKM

Surabaya- Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)…

Kegiatan bisnis TIENS

Minggu, 21 Januari 2018 - 21:22 WIB

TIENS Pacu Distributor Tingkatkan Penjualan Dengan Berbagai Reward

Jakarta-Tiens Indonesia menitik beratkan bisnis degan menyasar anak muda, sebab generasi ini memiliki banyak kelebihan seperti perkembangan teknologi yang akan mempercepat penyebaran bisnis…

Presiden Jokowi (Foto Biro Setpres)

Minggu, 21 Januari 2018 - 21:00 WIB

Presiden Jokowi Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Lampung Selatan

Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Minggu (21/1/2018).

Presiden Jokowi dan Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 21 Januari 2018 - 19:47 WIB

Ini Kegiatan Presiden Jokowi di Sumatera Selatan

- Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu sore, (21/1/2018) setelah melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Lampung.