Pemerintah Didesak Stop Izin Tambang di Pulau-Pulau Kecil
Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 30 Mei 2017 - 09:55 WIB

Ilustrasi kerusakan akibat tambang. (Ed Wray/Getty Images)
INDUSTRY.co.id, Jakarta -Pemerintah diminta untuk menyelamatkan seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia dari daya rusak industri tambang. Desakan ini kembali dilontarkan Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka. Lembaga ini mendesak pemerintah segera melakukan eksekusi dan memulihkan lingkungan di Pulau Bangka, Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lewat Surat Keputusan Nomor 1361K/2017 tertanggal 23 Maret 2017.
“Kami mendesak langkah cepat dan tepat pemerintah melakukan pemulihan lingkungan di Pulau Bangka dan memastikan tidak ada lagi perizinan tambang baru yang dikeluarkan,” tegas Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, Senin (29/5/2017).
Johansyah menyatakan, kemenangan gugatan warga terhadap perizinan tambang PT MMP di Pulau Bangka sangat penting menjadi yurisprudensi sebagai terobosan dan pedoman penegakan hukum untuk penyelamatan seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia dari kerusakan lingkungan akibat industri tambang.
“Pulau-pulau kecil di Indonesia semakin rentan akibat dampak perubahan iklim. Kondisinya akan semakin diperparah jika pemerintah masih saja obral dan gagal menghentikan perizinan tambang di pulau-pulau kecil itu,” jelas Johansyah.
Sementara Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa, Jull Takaliuang, menegaskan bahwa pemulihan lingkungan di Pulau Bangka perlu segera diawali dengan penyegelan aset dan pembongkaran fasilitas PT MMP serta penilaian (valuasi) kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahan tersebut.
“Selama ini PT. MMP terus beraktivitas tanpa menghormati aturan, proses dan putusan hukum. Kita menginginkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dijalankan bukan malah dipermainkan,” ujar Jull.
Juru Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia, Arifsyah Nasution, menyatakan paradigma pembangunan berkelanjutan di pulau-pulau kecil adalah pembangunan tanpa tambang.
“Untuk menyelamatkan ruang hidup warga dan melestarikan keanekaragaman hayati, arah pembangunan tanpa industri tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia mutlak menjadi komitmen bersama,” tegas Arifsyah
Baca Juga
Manajemen Surya Biru Murni Sepakat Bagi Dividen 31% dari Laba 2022
Komisi VII Bakal Siapkan Rekomendasi Soal Smelter Milik PT AMMAN
Komisi VII DPR Apresiasi Perkembangan Smelter Tembaga milik AMMAN
Pemerintah Pertimbangkan untuk Ijinkan Ekspor Mineral
Ketua MPR RI Dorong Pemanfaatan Potensi Nikel Indonesia
Industri Hari Ini

Senin, 05 Juni 2023 - 23:37 WIB
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Unilever Pertegas Komitmen Bantu Tangani Permasalahan Sampah Plastik di Indonesia
Berhasil Memproses Lebih dari 62.000 Ton Plastik Sepanjang Tahun 2022, Unilever Indonesia Kembali Pertegas Komitmen Turut Bantu Tangani Pemasalahan Plastik di Indonesia.

Senin, 05 Juni 2023 - 21:27 WIB
Daging Kurban Solusi Ketahanan Pangan RI dan Dunia
Salah satu upaya Rumah Zakat dalam memberikan solusi ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi melalui program Superqurban.

Senin, 05 Juni 2023 - 19:00 WIB
PMI Manufaktur RI Mei 2023 Lampau Malaysia, Korsel, AS Hingga Jerman, Menperin Agus: Kita Harus Bersyukur
Kondisi industri pengolahan nonmigas di tanah air masih menunjukkan geliat yang positif, dengan ditandai dari hasil capaian Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis…

Senin, 05 Juni 2023 - 16:45 WIB
Menperin Agus Lobi Jepang Investasi Kendaraan Listrik di Tanah Air
Untuk menarik investasi di bidang EV, Kemenperin berupaya mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Langkah strategis ini diharapkan mampu menarik perusahaan otomotif…

Senin, 05 Juni 2023 - 16:23 WIB
BSI Incar Penyaluran KPR Muhammadiyah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) terus mendorong penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP.
Komentar Berita