Daya Saing Pariwisata Masih Perlu Ditingkatkan

Oleh : Chodijah Febriyani | Rabu, 12 April 2017 - 10:10 WIB

Wisata Danau Toba, Sumatera Utara (MadeDevyDeria/Getty Images)
Wisata Danau Toba, Sumatera Utara (MadeDevyDeria/Getty Images)

INDUSTRY.co.id -  Jakarta- Pengamat Pariwisata dari Universitas Pancasila, Fahrurozy Darmawan mengatakan daya saing sektor pariwisata Indonesia masih perlu ditingkatkan.

"Saya mencatat masih ada pekerjaan rumah pemerintah dalam meningkatkan daya saing pariwisata," kata Fahrurozy disela-sela Seminar "Dinamika Pariwisata Internasional dan Peran Masyarakat" di Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Jakarta, Selasa (11/4/2017)

Indonesia menempatkan diri di posisi ke-42 berdasarkan The Travel and Tourism Competitiveness Indeks, The Travel and Tourism Competitiveness Indeks, dengan catatan kita masih di bawah negara Singapura (13), Malaysia (26) dan Thailand (34).

Dalam laporan tersebut bidang kesehatan dan kebersihan, SDM, infrastruktur teknologi informasi komunikasi, keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur pelayanan pariwisata masih dinilai sangat rendah oleh World Economic Forum.

"Kemajuan daya saing pariwisata Indonesia banyak disumbang beberapa faktor. Di antaranya peningkatan anggaran Kementerian Pariwisata yang besar dari tahun ke tahun, serta pembangunan infrastruktur yang massif pada era Presiden Joko Widodo," katanya.

World Economic Forum merilis The Travel and Tourism Competitiveness Indeks dan menempatkan Indonesia pada tahun ini masuk 50 besar dunia. Dengan peringkat daya saing di 50 besar diharapkan Indonesia meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.

Menurut Fahrurozy seperti dikutip dari Antara beberapa poin kuat yang meningkatkan daya saing seperti yang disebutkan pada laporan dua tahunan ini adalah sumber daya alam, harga yang kompetitif, prioritas pemerintah di sektor pariwisata, dan kebijakan visa yang mempermudah wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia. Bahkan Laporan ini mencatat Indonesia adalah negara ke-2 terkuat di kebijakan Visa.

Pemerintah juga dinilai penting untuk mengatasi persoalan keberlanjutan lingkungan yang masih rendah dari laporan tersebut. Pemerintah harus segera berbenah untuk meningkatkannya.

Salah satu daya tarik terbesar Indonesia adalah alam, hal ini terlihat dari nilai daya saingnya yang cukup besar, jadi jangan sampai modal ini berkurang daya saingnya ataupun sampai rusak.

"Momen peningkatan indeks daya saing pariwisata global ini harus menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk terus berbenah demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat," ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah (FotoIst)

Kamis, 02 April 2020 - 21:50 WIB

Perpu Nomor 1 tahun 2020 Beri Kewenangan Tambahan LPS Dalam Menjamin Dana Nasabah Akibat Pandemi Covid-19

Dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK pada tanggal 1 April 2020 melalui video conference,…

Stop Kekerasan Terhadap Wartawan

Kamis, 02 April 2020 - 20:54 WIB

Setelah Tabrak SOP WHO, Oknum Protokol Anak Buah Walikota Palembang Tantang dan Ancam Wartawan Saat Press Confrence Covid-19

"Kami ini manusia juga, kenapa kami dikumpulkan di tempat berdesakan seperti ini, sesuai SOP WHO harus menjaga jarak minimal 1,5 meter untuk mencegah penyebaran Covid-19," ungkap satu wartawan.…

Dirjen Tanaman Pangan Suwandi saat tinjau banjir di Indramayu

Kamis, 02 April 2020 - 20:45 WIB

Kementan Kirim Benih ke 2.708 Hektar Lahan Terdampak Banjir Indramayu

Dampak iklim ekstrim yang terjadi di awal Maret 2020 mengakibatkan banjir di wilayah Kabupaten Indramayu, dampaknya dilaporkan banjir menggenangi beberapa areal persawahan. Dengan respon cepat,…

Pemasok bawang putih sedang berada di gudangang

Kamis, 02 April 2020 - 20:27 WIB

Harga Bawang Putih Melambung di Musim Corona, KPPU: Ingat Pemerintah Dapat Mem-Blacklist Anda Para Importir Nakal

KPPU sendiri telah meningkatkan pengawasannya atas sektor pangan guna menjaga agar tidak terdapat pelaku usaha yang secara bersama-sama menahan pasokan atau memberikan harga yang sangat tinggi…

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta

Kamis, 02 April 2020 - 19:40 WIB

OJK Tindaklanjuti Perpu 1 2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik, mendukung dan menindaklanjuti penerbitan Perpu 1 Tahun 2020 dalam rangka menghadapi risiko penurunan perekonomian nasional dan stabilitas sistem…