KLHK Akan Kembali Pungut Iuran PNT

Oleh : Irvan AF | Sabtu, 25 Februari 2017 - 20:12 WIB

Ilustrasi Hutan (Foto: BBPK)
Ilustrasi Hutan (Foto: BBPK)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana mengaktifkan kembali pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagai upaya mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hutan produksi.

Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK IB Putera Parthama, di Kabupaten Bandung, Sabtu menjelaskan salah satu penyebab PNBP menurun adalah lesunya bisnis pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai dampak dari kondisi pasar yang terdistorsi.

Pada 2016, tambahnya, realisasi PNBP hasil hutan kayu sebesar Rp2,7 triliun, lebih rendah dari pemasukan pada 2015 yang mencapai Rp3,5 triliun, bahkan jumlah tersebut dibawah target yang ditetapkan oleh DPR.

"Harga kayu bulat yang rendah menyebabkan perusahaan enggan untuk meningkatkan produksinya. Mereka enggan untuk memanen pohon yang termasuk kelompok rimba campuran," katanya pada media gathering di Patengan, Ciwidey Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/2/2017).

Harga kayu bulat yang rendah diperberat dengan aksesibilitas menuju lokasi penebangan yang makin sulit sehingga biaya produksi makin tinggi.

Faktor lainnya, tambahnya, adalah tidak adanya lagi pungutan PNT kepada pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), Hak Guna Usaha, dan penyiapan lahan Hutan Tanaman Industri.

Putera menyatakan pungutan PNT sebagai sumber PNBP sejak Desember 2015 dihapuskan oleh Mahkamah Agung karena tidak memiliki payung hukum.

Oleh karena itu, lanjutnya, aktivasi PNT akan dipayungi melalui PP PNBP Kementerian LHK yang akan dibahas bersama Komisi X DPR.

Putera menjelaskan perluasan sumber PNBP dikarenakan di kawasan hutan produksi kini berkembang pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan seperti untuk silvopastura (ternak), silvofishery (budi daya ikan), dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan pola agroforestry.

"Dulu ini tidak dilirik karena nilainya dianggap kecil Tapi kalau kecil-kecil dikumpulkan, nilainya miliran juga," katanya.

Dia mengungkapkan untuk tahap awal pihaknya mulai mengenakan PNBP hasil hutan nonkayu pada BUMN kehutanan Perum Perhutani, perusahaan yang menguasai hutan Jawa dan menjadi induk Inhutani I-V itu memproduksi banyak hasil hutan nonkayu seperti jagung, madu, dan gondorukem terutama bekerja sama dengan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Perum Perhutani Muhammad Subagja menyatakan pihaknya memahami rencana untuk mengenakan pungutan terhadap hasil hutan nonkayu. Untuk itu pihaknya akan melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat pesanggem (penggarap lahan kehutanan) yang memanfaatkan lahan hutan di bawah tegakan untuk memproduksi berbagai hasil hutan nonkayu.

"Tentu kami sosialisasikan dulu dengan masyarakat yang selama ini melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di lahan Perhutani," katanya.

Menurut dia, tak ada persoalan untuk pengenaan pungutan PNBP untuk produk nonkayu yang dihasilkan langsung oleh Perhutani atau mitra swasta, namun untuk produk nonkayu yang dihasilkan oleh rakyat di lahan Perhutani, tentu ada proses tak mudah yang harus dijalani.

Perhutani berharap pemerintah membebaskan pengenaan PNBP untuk produk yang dihasilkan rakyat.

Subagja mengungkapkan ada areal Perhutani seluas 198.000 hektare yang dimanfaatkan masyarakat untuk budi daya kopi, 191.000 hektare lainnya untuk memproduksi padi, jagung, dan kedele dengan pola tumpang sari.

Menurut dia, untuk membebaskan petani pesanggem Perhutani dari pengenaan PNBP, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Kementerian LHK serta Kementerian BUMN yang merupakan kementerian pembina.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rayakan HUT Perusahaan dan Hari Kartini, Millennials Askrindo Bersama YALISA Gelar OBSC

Minggu, 21 April 2019 - 20:39 WIB

Rayakan HUT Perusahaan dan Hari Kartini, Millennials Askrindo Bersihkan Ciliwung

Jakarta – Millenials Askrindo laksanakan Operasi Bersih Sungai Ciliwung (OBSC) bersama Komunitas Pencinta Ciliwung YALISA dari bentangan Kalibata sampai dengan MT Haryono dalam rangka merayakan…

Ilustrasi Gunung Agung Bali (Foto Ist)

Minggu, 21 April 2019 - 12:00 WIB

Gunung Agung Bali Kembali Erupsi

Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, kembali mengalami erupsi pada Minggu (21/4/2019) pukul 03.21 Wita dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak atau 5.142 meter…

Mentan Amran Sulaiman di peternakan ayam

Minggu, 21 April 2019 - 09:20 WIB

Sepuluh Alasan Jangan Remehkan Pertanian

Jakarta - Sektor pertanian di era digitalisasi semakin menarik dan digeluti banyak generasi muda. Era ini makin membuktikan bahwa pertanian tak lagi bisa diremehkan. Apalagi, digitalisasi dan…

TOTAL Synthetic Leather kembali menggelar kembali ajang kreativitas di bidang pemasangan jok mobil sekaligus mengumumkan kehadirannya di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019

Sabtu, 20 April 2019 - 21:31 WIB

TOTAL Kembali Gelar Lomba Pasang Jok Paten di IIMS 2019

TOTAL Synthetic Leather kembali menggelar kembali ajang kreativitas di bidang pemasangan jok mobil sekaligus mengumumkan kehadirannya di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS)…

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperingati hari ulang tahun ke 20 tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), di Gramedia Matraman, Sabtu (20/4/2019)

Sabtu, 20 April 2019 - 21:10 WIB

Hari Perlindungan Konsumen, Sektor Properti Paling Banyak Diadukan Konsumen

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperingati hari ulang tahun ke 20 tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam peringatan tersebut, pihaknya menyebut bahwa sektor perumahan…