Pemerintah Disarankan Kelola Tambang Emas Papua

Oleh : Herry Barus | Rabu, 22 Februari 2017 - 09:46 WIB

Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)
Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengamat Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menyarankan agar semua sumber daya alam yang berada di Papua agar dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia termasuk tambang emas.

"Saya berharap Papua dikelola oleh pemerintah sendiri tanpa harus ada perusahaan asing lainnya, kita ada BUMN tambang yang bisa melakukan konsorsium dan mengelola tambang. Jika kurang uang, bisa kita maksimalkan BUMN juga di bidang perbankan," kata Ahmad Redi kepada awak media Jakarta, Selasa (21/2/2017)

Menurutnya infrastruktur penunjang industri pengolahan bisa dimaksimalkan dari perusahaan tambang yang sudah dimiliki oleh nasional. Hal ini agar Papua memang dimiliki dan dimaksimalkan untuk kepentingan Indonesia sendiri.

Terkait dengan PT Freeport, ia berpendapat jika pemerintah Indonesia kurang jeli dalam membuat aturan mineral dan batubara yang berdampak pada perusahaan tambang PT Freeport Indonesia.

"Upaya pemerintah keliru dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, banyak disimpangi dengan kepentingan PT Freeport, sehingga berdampak pula pada perusahaan tambang lain selain Freeport," katanya.

Menurutnya ada tiga hal yang menyebabkan kontrak pertambangan itu bisa berubah, jadi bukan asal dengan aturan baru. Pertama bisa berubah jika kontraktor dan pemerintah sama-sama menyetujui ingin adanya perubahan.

Kedua, jika kontrak telah dibatalkan melalui pengadilan. Ketiga jika kontrak tersebut memang sudah habis dan tidak diperpanjang. Namun ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengeluarkan peraturan menteri ESDM yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan tambang patuh terhadap pemerintah.

"Saya akui memang upaya untuk me-'merahputihkan' perusahaan tambang di Indonesia harus segera dimulai dan sekarang merupakan waktu yang tepat," katanya.

Freeport keberatan dalam melakukan perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dampaknya, perusahaan tersebut akan merumahkan puluhan ribu karyawan dan mengajukan arbitrase internasional.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan wacana PT Freeport Indonesia mengajukan persoalan kontrak ke arbitrase merupakan hak.

"Namun pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapapun secara hukum, karena apapun hasilnya, dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan," katanya.

Menurut dia langkah arbitrase tersebut jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirjen PKH Nasrullah mendampingi Mentan SYL saat penyerahan bantuan hadapi PMK

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:58 WIB

Kendalikan PMK, Kementan Kirim Obat-Obatan dan APD ke Beberapa Wilayah

Dalam upaya melakukan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Kementerian Pertanian (Kementan) gerak cepat mengirimkan logistik kesehatan berupa Vitamin, Antibiotik, Antipiretik,…

Exabytes Indonesia

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:33 WIB

47% Sudah Go Digital, Exabytes Indonesia Ajak Pelaku UMKM Transisi Bisnis ke Online

Perkembangan industri 4.0 dan transformasi digital saat ini menjadi kunci utama bergeraknya UMKM. Seiring dengan tantangan yang semakin berat dan pasca masa pandemi kemarin, tiga persoalan UMKM…

Petugas antisipasi penyebaran PMK

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:21 WIB

Mentan SYL Optimis PMK Dapat Diatasi Segera

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengaku optimis penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dapat dikendalikan secara cepat.

Bank BTN meraih fasilitas pinjaman dari Japan International Cooperation atau JICA, Citi Bank, dan BCA. Adapun nilai pinjamannnya sebesar USD 100 juta. Dana segar tersebut rencananya akan disalurkan BTN ke masyarakat khususnya segmen milenial dalam bentuk KPR non subsidi.

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:12 WIB

Pembiayaan Rumah Rakyat, Bank BUMN Jawara KPR Ini Dapat Dukungan Pendanaan dari JICA, Citi Bank dan BCA

Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendapat dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) Citi Bank dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) senilai total USD 100 juta…

PT Pegadaian

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:01 WIB

Tanggapan Pegadaian Atas Pemberitaan Tentang Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas

Jakarta- PT Pegadaian menanggapi pemberitaan media tentang adanya gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Pegadaian atas dugaan pelanggaran hak cipta layanan Tabungan Emas…