INDUSTRY.co.id - Jakarta – 3.500 anggota TNI- Polri-Parpol mengikuti apel kesiapsiagaan pengamanan tahap pemungutan suara dalam rangka Pilkada Serentak 2017 di Monas, Jakarta, Sabtu.
Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan bersama Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjadi inspektur apel yang baru digelar sekitar pukul 08.10 WIB setelah sebelumnya tertunda karena hujan deras.
Apel kali ini diikuti oleh sekitar 3500 peserta yang terdiri dari 260 dari Mabes Polri, 2.293 dari Polda Metro Jaya, 300 personel gabungan dari TNI, 230 instansi dari instansi terkait, 300 dari gabungan pengamanan Partai Politik dan sekitar 120 gabungan dari organisasi masyarakat.
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dalam apel mempersilahkan seluruh warga Jakarta yang memiliki hak pilih untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TSP) dengan rasa tenang pada 15 Februari 2017, karena seluruh aparat gabungan telah bersinergi memastikan keamanan jalannya proses pemungutan suara.
"Semua warga DKI Jakarta pemegang hak pilih silahkan hadir, ini pesta demokrasi. Jakarta menjadi barometer kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017," ujar dia.
Sedangkan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan warga DKI bisa tenang menyalurkan hak pilihnya dengan tenang karena aparat gabungan siap mengamankan di setiap TPS. Komitmen mengamankan jalannya Pilkada DKI Jakarta dilakukan dengan bersinergi dengan TNI.
"Saya senang Pangdam Jaya sudah mengatakan siap mendukung Polri mengamankan proses pemungutan suara. Ada sekitar 5000 personel TNI yang akan membantu menamankan proses Pilkada Serentak di DKI," lanjutnya.
Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana mengatakan TNI siap "backup" Polri berapapun jumlah personel yang diminta.
"Jakarta harus aman. Saya ulangi sekali lagi Jakarta harus aman," ujar dia.
Sebelumnya Kepolisian RI menyatakan persiapan pengamanan pemilihan kepala daerah serentak 2017. Polri mengerahkan 72.023 personel untuk mengawal pilkada serentak ini, sebanyak 38.273 personel ditempatkan di provinsi, sementara 33.750 sisanya di kota/kabupaten.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sebelumnya juga mengatakan bahwa sejumlah wilayah dinyatakan sebagai daerah rawan konflik dalam pilkada 2017, seperti DKI Jakarta, Aceh, dan beberapa wilayah di Indonesia bagian timur.
