Pemerintah Upayakan Kompensasi Aturan Relaksasi Mineral

Oleh : Herry Barus | Kamis, 26 Januari 2017 - 04:49 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong (SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Images)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong (SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Images)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengakui pemerintah berupaya memberikan kompensasi akibat dampak negatif kebijakan ekspor mineral mentah.

Mantan Menteri Perdagangan yang kerap disapa Tom itu di Jakarta, Rabu (25/1/2017), mengakui cukup banyak investor fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) yang mengeluhkan kebijakan tersebut.

"Cukup banyak, maka kami berusaha sebaik mungkin menanggapi keluhan tersebut mungkin kita bisa kerja lebih keras di aspek lain, apakah itu harga gas, produktivitas buruh, sistem logistik atau klndusifnya iklim investasi di daerah. Jadi memberikan 'kompensasi' dampak negarmtif kebijakan ekspor mineral," katanya.

Tom sendiri mengaku pihaknya mendukung penuh kebijakan tersebut. Terlebih, tujuan akhir kebijakan-kebijakan yang disusun pemerintah adalah untuk mendorong daya saing Indonesia.

Pemerintah pun, lanjut dia, terus menggenjot daya saing Indonesia secara fundamental di semua lini milai dari mengefisiensikan biaya logistik, menekan harga gas, hingga meningkatkan keterampilan vokasional pekerja lokal.

"Sepenting apa pun investasi, itu bukan segalanya. Kita harus melihat secara komprehensif dan menyeluruh," ujarnya.

Tom juga berharap semua upaya yang dilakukan pemerintah dapat mendorong daya saing Indonesia sehingga mampu menarik investasi masuk.

"Saya yakin ujungnya kita harus bisa bersaing untuk bisa menarik investasi, khususnya smelter, berdasarkan fundamental, bukan berdasarkan larangan yang sifatnya artifisial," katanya.

Seperti dilansir Antara sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan dua Peraturan Menteri tentang kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri serta persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan permurnian.

Peraturan tersebut adalah Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 dan Nomor 6 tahun 2017.

Permen ESDM 5/2017 mengatur tentang nilai tambah mineral yang diolah serta dimurnikan di dalam negeri.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan sesuai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.

Pelaksanaan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama. Nikel kadar rendah di bawah 1,7 persen dan bauksit kadar rendah di bawah 42 persen wajib diserap oleh fasilitas pemurnian minimum 30 persen dari kapasitas input smelter.

Kemudian, pemegang KK Mineral Logam hanya dapat melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian serta harus persetujuan Menteri.

Selanjutnya, Permen 6/2017 terkait dengan tata cara dan persyaratan rekomendasi penjualan mineral ke luar negeri hasil dari pengolahan serta pemurnian.

Sebelum mendapatkan persetujuan ekspor, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan /atau pemurnian wajib mendapatkan rekomendasi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Lahan persawahan yang siap panen

Minggu, 29 Maret 2020 - 20:57 WIB

Kabupaten Bogor Panen Raya Padi di Tengah Corona

Kementerian Pertanian (Kementan) terus membantu peningkatan produksi beras di Kabupaten Bogor. Di antaranya melalui terobosan dengan menerapkan program peningkatan produksi dan produktivitas…

Pasien Suspect Virus Corona (Liputan6.com)

Minggu, 29 Maret 2020 - 19:45 WIB

Kogasgabpad Benarkan Dua Pasien RS Darurat Wisma Atlet Meninggal Dunia

Dua pasien Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet meninggal dunia pada Minggu, berdasarkan informasi yang diterima ANTARA dari Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad), Wisma Atlet, Jakarta. .

Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana (ist)

Minggu, 29 Maret 2020 - 18:51 WIB

Sembuh dari Corona, Wawako Bandung Yana Mulyana: Alhamdulillah Terimakasih Dokter dan Tenaga Medis

Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana dinyatakan sembuh dari penyakit Covid-19. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Yana Mulyana kepada KompasTV yang ditayangkan secara langsung pada Minggu…

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI

Minggu, 29 Maret 2020 - 18:00 WIB

Ketua MPR Desak Pemerintah Berikan Perhatian Khusus Pada Sektor Tanaman Pangan

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah agar segera memberi perhatian khusus pada sektor tanaman pangan. Ditengah proses kerusakan pada sektor ekonomi global saat ini, tantangan…

Dukung Industri Fiber Infrastruktur FiberStar Meresmikan Kantor Regional di Palembang

Minggu, 29 Maret 2020 - 17:00 WIB

Industri Telekomunikasi Bergerak, FiberStar Gelar Jaringan di Palembang

Dalam rangka komitmen dan upaya peningkatan kualitas layanan terhadap pelanggan khususnya di wilayah Sumatera bagian Selatan, FiberStar meresmikan Kantor Regional Sumatera Selatan baru yang…