Kementan Terus Kejar Wajib Tanam Importir Bawang Putih

Oleh : Wiyanto | Minggu, 22 April 2018 - 22:07 WIB

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikuktura, Kementerian Pertanian, Dr. Prihasto Setyanto
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikuktura, Kementerian Pertanian, Dr. Prihasto Setyanto

INDUSTRY.co.id -Jakarta,- Kementerian Pertanian bertekad terus mengejar wajib tanam oleh importir bawang putih. Kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui Permentan 38 tahun 2017 khususnya pasal 32, mewajibkan para importir menanam dan menghasilkan produksi bawang putih sekurang-kurangnya 5% dari volume pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Menurut Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikuktura, Kementerian Pertanian, Dr. Prihasto Setyanto, untuk memastikan kebenaran laporan realisasi tanam oleh importir. Dirjen Hortikultura sudah membentuk dan menerjunkan Tim Verifikator ke sejumlah daerah produksi.

“Tim terdiri staf-staf yang dipilih dan teruji kredibilitasnya. Bapak Dirjen Hortikultura juga sudah memperingatkan importir untuk melaksanakan kewajibannya. Jika ada indikasi permainan, silahkan dilaporkan, pasti langsung ditindaklanjuti,” demikian kata Prihasto di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Prihasto pun menegaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tidak segan menindak aparat di bawahnya yang bermain untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Terbukti lebih dari 1200 pegawai Kementan yang didemosi, diberhentikan dari jabatannya, dan bahkan ada yang dipecat dari PNS.

"Kenakalan oknum importir memang ada, seperti pemalsuan dokumen, penggunaan benih yang tidak sesuai, dan lainnya, tentu ini semua menjadi bahan evaluasi kami,” tegasnya.

Namun yang paling penting, lanjutnya, peran serta masyarakat dan para petani bawang putih mutlak diperlukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan wajib tanam dan wajib menghasilkan ini.

“Kini kami perketat lagi pengawasan dokumen, supaya kenakalan ditiadakan,” ungkapnya.

Menurut catatan Kementerian Pertanian, sejak Juli 2017 hingga April 2018 ini, volume RIPH yang telah dikeluarkan mencapai 1.53 juta ton untuk 95 importir. Total luas wajib tanam dan menghasilkan sekitar 12.828 hektar, sebagian harus terealisasi paling lambat Juli 2018 dan sebagian hingga Desember 2018.  Hingga saat ini baru terealisasi 1.309 Hektar.

“Kami terus kejar realisasi wajib tanam seluruh importir yang telah mendapatkan RIPH, terlebih bagi importir yang sudah keluar Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan,” tutur Prihasto.

Lebih lanjut Prihasto sebutkan, bila ditemukan kendala ketersediaan benih, jika benih lokal tidak cukup, Kementan akan memberi kemudahan impor benih dari beberapa negara yang terbukti cocok ditanam di dalam negeri. Yakni antara lain dari Taiwan, India dan Mesir.

“Tentu mekanisme pemasukan benih impor harus sesuai ketentuan yang berlaku,” sebutnya.

Terkait sanksi apa yang akan diberikan kepada importir yang tidak menjalankan aturan wajib tanam, Prihasto menegaskan akan menjalankan aturan pada pasal 37 ayat 3 Permentan 38 tahun 2017 tentang bentuk sanksi-sanksi nya seperti penangguhan penerbitan RIPH selanjutnya. Termasuk, bila ada indikasi manipulasi data laporan wajib tanam, kami tak segan-segan ajukan ke proses hukum.

"Awal Mei ini kami undang seluruh importir yang sudah mengajukan RIPH untuk evaluasi wajib tanam dan wajib menghasilkan, sekaligus menyampaikan informasi potensi lahan dan pemetaan sebaran lokasi wajib tanam,” pungkas Anton.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BNI Syariah. (Foto: IST)

Kamis, 16 Juli 2020 - 21:46 WIB

Populasi Penduduk Indonesia Jadi Potensi Pasar Perbankan Syariah

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo menyampaikan lima faktor yang harus disiapkan agar bisa sukses meniti karir di dunia perbankan.

Kemenkop dan UKM

Kamis, 16 Juli 2020 - 21:25 WIB

Hingga Kini Realisasi Penyaluran Dana PEN Capai Rp10,24Triliun, KemenkopUKM Pastikan Program Ini Tepat Sasaran

Realisasi penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) sampai tanggal 16 Juli 2020 mencapai Rp10,24 triliun dari total pagu anggaran…

Hanwha Techwin Gandeng BIGI.ID (PTI Group) Pasarkan Lini Produk Security System

Kamis, 16 Juli 2020 - 21:17 WIB

Keren! Industri Terkemuka Korsel Gandeng BIGI.ID Sediakan Teknologi Handal dalam Bidang Keamanan Indonesia

Jakarta-Salah satu perusahaan terkemuka di bidang surveillance asal Korea Selatan (Korsel), Hanwha Techwin menggandeng PT BIGI Multi Internasional (BIGI.ID) – under PTI Group, untuk menjadi…

Rest Area KM 36A Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

Kamis, 16 Juli 2020 - 21:15 WIB

PT Jasamarga Related Business Pastikan Rest Area KM 36A Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Penuhi SPM

Sebagai rest area jalan tol pertama di Kalimantan Timur, PT Jasamarga Related Business (JMRB) memastikan Rest Area KM 36A Jalan Tol Balikpapan-Samarinda arah Balikpapan dioperasikan secara fungsional…

Founder & CEO Iconomics Bram S Putro

Kamis, 16 Juli 2020 - 20:45 WIB

Wuih...Diprediksi Jasa Keuangan Bertahan Hingga Pendemi Usai

Mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution menilai Lembaga Jasa Keuangan seperti perbankan, pembiayaan dan pegadaian masih aman, meskipun beberapa bulan belakangan dihantam pandemi covid-19.…