Soal Tarif Ojek Online, Kemenhub Masih Tunggu Putusan dari Aplikator

Oleh : Ahmad Fadli | Senin, 02 April 2018 - 14:25 WIB

Menhub Budi Karya Sumadi
Menhub Budi Karya Sumadi

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyerahkan tarif dasar ojek online ke perusahaan aplikator dan pengemudi. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan menyoal kenaikan tarif baru untuk ojek online Rp 2.000/Km yang berlaku hari ini, Senin 2 April 2018.

“Kami sudah memberikan mediasi, hari ini kita tunggu keputusan aplikator,” kata Budi Karya di Kemenhub .

Negosiasi tarif dasar ojek online dipicu demonstrasi besar-besaran para pengemudi ojek online di depan Istana Merdeka, pekan lalu. Mereka menuntut penentuan tarif batas bawah yang wajar.

Dalam negosiasi, pengemudi menuntut tarif batas bawah naik menjadi Rp 2.500-4.000 per kilometer dari saat ini sekitar Rp 1.600 per kilometer. Selain itu, pengemudi mendesak dibuatnya payung hukum yang mengatur tentang keberadaan mereka.

Budi Karya mengatakan jika hari ini belum ada penetapan tarif tersebut, maka Kementerian Perhubungan akan melakukan mediasi lagi. “Yang kita utamakan, bagaimana ojek tersebut dapatkan perlindungan jumlah tarif yang memadai,” tutur dia

Ia menambahkan, terkait akuisisi Grab ke Uber pihaknya mengupayakan tidak adanya monopoli dalam pelaksanaan transportasi online khususnya ojek online.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Atal S Depari Ketua PWI (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 April 2019 - 07:00 WIB

Ketum PWI: Secara Konstitusional Belum Ada yang Terpilih Sebagai Presiden

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari menegaskan, sebenarnya sebelum perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, belum ada yang terpilih sebagai Presiden…

Pemilu 2019(Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 April 2019 - 06:26 WIB

Pemblokiran Jurdil2019.org Ciderai Demokrasi

Pemblokiran situs Jurdil2019.org oleh Kemenkominfo dan Bawaslu dinilai telah menciderai demokrasi, karena prosesnya tanpa peringatan terlebih dahulu. Telebih lagi, amanah UU mewajibkan pemerintah…

Mata uang Rupiah (Foto Ist)

Selasa, 23 April 2019 - 06:12 WIB

Kebijakan Fiskal Pemerintah yang Pruden Mendukung Pencapaian Target Pembangunan APBN 2019

Jakarta - Pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan 31 Maret berjalan aman sesuai dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. Hal ini disampaikan…

Diskusi hari bumi bersama BNI Syariah

Selasa, 23 April 2019 - 05:54 WIB

BNI Syariah Dukung UMKM Lakukan Green Activity

Jakarta - Dalam mendukung program Pemerintah yaitu SDG’s (Sustainable Development Goals) dan Green Banking, BNI Syariah berupaya untuk mendorong pengusaha UMKM dalam menerapkan green activity.…

Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi (kemeja putih) didampingi Direktur BTN, Budi Satria (kanan), sedang berbincang-bincang dengan calon konsumen KPR BTN ketika sedang melakukan akad kredit di Medan, Sumatera Utara, Senin (22/04/2019).

Selasa, 23 April 2019 - 01:35 WIB

Bank BTN Gelar Akad Kredit Massal untuk 8.500 Unit Rumah Bernilai Rp1 Triliun

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, menggelar akad massal untuk 8.500 unit rumah yang digelar secara serentak di seluruh kantor cabang perseroan dengan total nilai mencapai lebih…