Hasil Negosiasi Peemerintah-PT Freeport Sudah Maksimal

Oleh : Herry Barus | Kamis, 31 Agustus 2017 - 09:32 WIB

Menkeu Sri Mulyani memastikan penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia akan lebih besar (Foto Setkab)
Menkeu Sri Mulyani memastikan penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia akan lebih besar (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengamat energi Mamit Setiawan menilai hasil negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia sudah merupakan upaya maksimal.

"Penanganan negosiasi antara pemerintah dan PTFI kali ini membuahkan hasil lebih bagi Indonesia," katanya di Jakarta, Rabu (30/8/2017)

Direktur Eksekutif Energy Watch itu, mengatakan polemik pengelolaan tambang oleh Freeport sudah dimulai saat pemerintah dan DPR mewajibkan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) atau pelarangan ekspor mineral mentah paling lambat lima tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun, lanjutnya, hingga jatuh tempo kewajiban tersebut pada Januari 2014, pemerintah mengalami dilema.

"'Smelter' Freeport belum terbangun sesuai kapasitas dan jika ekspor konsentrat dilarang, maka kegiatan operasi PTFI terhenti dan Papua dapat bergejolak," katanya seperti dilansir Antara.

Menurut dia, keputusan yang diambil pemerintah saat itu adalah relaksasi ekspor konsentrat dengan pengenaan bea keluar sebesar lima persen dan komitmen menyelesaikan "smelter" dalam waktu tiga tahun.

Setelah tiga tahun atau tepat Januari 2017, katanya, pemerintahan sekarang ini harus mengambil keputusan, meski melalui negosiasi panjang dan alot lebih dari 30 kali pertemuan.

"Namun, ada yang menarik dari keputusan kali ini, sehingga negara lebih berdaulat," katanya.

Melalui PP Nomor 1 Tahun 2017, lanjutnya, pemerintah era sekarang meminta 51 persen saham PTFI harus menjadi milik nasional, sehingga mayoritas kepemilikan PTFI adalah Indonesia.

"Dengan perundingan yang  hampir enam bulan, akhirnya PTFI setuju untuk melepas mayoritas sahamnya dengan proses dan tata waktu yang ditetapkan lebih lanjut," ujarnya.

Ia menilai kewajiban divestasi 51 persen saham itu adalah upaya ekstra pemerintah, karena berdasarkan Pasal 77 ayat 1c PP Nomor 77 Tahun 2014 yang diterbitkan 14 Oktober 2014, kewajiban divestasi PTFI paling sedikit hanya 30 persen.

Mamit menambahkan dengan kewajiban divestasi 51 persen itu artinya masih ada 41,64 persen saham Freeport milik asing yang harus dilepas ke pihak Indonesia, baik pemerintah, BUMN, maupun swasta.

"Pemerintah harus membentuk tim penilai independen untuk menilai kewajaran nilai saham PTFI dan semua aset yang dimiliki oleh PTFI. Jangan sampai nilai yang ditawarkan oleh PTFI jauh dari nilai kewajaran seharusnya," katanya.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman pada Januari 2016, saat PTFI pernah menawarkan divestasi 10,64 persen dengan nilai 1,7 miliar dolar AS, nilai tersebut jelas tinggi, karena induk perusahaan dari PTFI sedang berdarah-darah di bursa saham Amerika.

Kondisi saat ini pun, lanjutnya, sebenarnya masih sama.

"Pemerintah mempunyai posisi lebih baik karena kondisi induk perusahaan PTFI dan PTFI sendiri sedang dalam kondisi menurun, sehingga seharusnya mereka tidak bisa terlalu menekan dan jual dengan harga yang mahal," katanya.

Mamit mengatakan hal yang diperlu dicermati sekarang adalah siapa calon pembeli potensial saham PTFI.

"Jangan sampai justru didapatkan oleh pemburu rente menjelang tahun politik 2019 nanti. Jangan sampai ada skandal 'papa-papa minta saham' yang lain," ujarnya.

Menurut dia, divestasi 51 persen tersebut adalah suatu kebijakan besar yang membuat Indonesia nanti memiliki tambang Papua yang selama ini mayoritas dikuasai Freeport.

Mamit juga menambahkan keputusan beda lainnya dari pemerintah adalah relaksasi ekspor dengan bea keluar yang ditingkatkan dari lima persen menjadi 7,5 persen melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010.2017.

Selain itu, lanjutnya, Freeport pun wajib menyelesaikan pembangunan "smelter" dalam lima tahun yang progresnya dievaluasi setiap enam bulan oleh verifikator indenpenden.

Bahkan, PTFI mau mengubah bentuk pengusahaan operasi dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), sehingga negara memiliki kedudukan lebih tinggi terhadap pemegang izin.

"Setelah kontrak karya generasi pertama PTFI ditandatangani tahun 1967, saatnya sekarang Indonesia yang lebih berdaulat di negeri sendiri," kata Mamit.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Agus, Menko Perekonomian Airlangga dan Sejumlah Menteri Gelar Indonesia Night di Davos

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:05 WIB

Pacu Investasi, Menperin Agus, Menko Airlangga Dkk Gelar Indonesia Night di WEF 2022 Davos

Menteri Perindustrian RI (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan tahunan World Economic Forum 2022 di Davos Swiss akan dimanfaatkan oleh…

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat memaparkan proyek IKN di ajang Paviliun Indonesia

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:00 WIB

Gelar Dialog di Paviliun Indonesia Davos, Kepala Otorita IKN Beberkan Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara

Indonesia Pavilion kembali menyelenggarakan sesi diskusi dengan tema “Nusantara: Indonesia New Capital City and Opportunities for The Future” pada Rabu siang waktu setempat (25/2). Sesi…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 27 Mei 2022 - 08:53 WIB

Menteri Basuki Ajak Kementerian/Lembaga dan Swasta Kolaborasi Penuhi Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Air bersih merupakan sumber kehidupan. Ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Hal disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan…

Koperasi (Ist)

Jumat, 27 Mei 2022 - 08:20 WIB

KemenKopUKM Kirim 3 Surat Teguran 'Keras' untuk KSP Sejahtera Bersama

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian telah mengirim 3 surat, surat pertama teguran kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), untuk mematuhi…

Indosiar Tayangkan Timnas FIFA Machday Indonesia VS Bangladesh

Jumat, 27 Mei 2022 - 08:00 WIB

Indosiar Tayangkan Timnas FIFA Machday Indonesia VS Bangladesh

Indosiar sebagai stasiun televisi hiburan terdepan membuktikan sebagai rumah sepak bola Indonesia. Stasiun grup EMTEK ini secara konsisten menghadirkan laga seru dari sederet kompetisi dan turnamen…