Sektor Industri Tekstil Tesandung Aturan Perpajakan Baru

Oleh : Ridwan | Jumat, 21 Juli 2017 - 08:34 WIB

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat (Kanan) bersama Kedubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. (Fadli/ INDUSTRY.co.id)
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat (Kanan) bersama Kedubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. (Fadli/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Sejumlah pengusaha tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia API mengaku dirugikan dengan penerapan aturan yang melarang pabrik menjual barang produksinya ke perusahaan yang tidak termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak  - PKP.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, aturan baru tersebut diberlakukan setelah adanya program pengampunan pajak alias tax amnesty. Sebelumnya, industri dapat menjual produk langsung ke pengusaha non-PKP.

Namun, setelah praktik tersebut dilarang, industri merasa kesulitan mencari PKP yang mau membeli produk mereka. Akibatnya gudang-gudang penuh sama barang yang tidak bisa dijual. Ia menilai, pemerintah seharusnya memberikan solusi atas penerapan aturan baru tersebut.

“Industri tentu tidak memiliki data perusahaan mana saja yang berstatus PKP. Sementara, jika pabrik menjual ke pengusaha non-PKP, mereka bisa dikenai ancaman sanksi, “Ketum API Ade Sudrajat ditemui awak media dalam Kongkow Bisnis Radio PAS FM kemarin.

Jika pemerintah tidak segera memberikan solusi, Ade pesimistis industri pertekstilan dapat tumbuh positif. Sebab, jika dilihat dari data penjualan tekstil di pasar domestik, permintaan produk tekstil terus menurun sejak lima tahun terakhir. Hal terbaru,

Dalam kesempatan itu juga Ade menyebut pada kuartal kedua 2017 permintaan anjlok sampai 30 persen. Karenanya, ia sangat berharap pemerintah peka dan memberikan stimulus yang diharapkan dapat membuat industri tekstil di pasar lokal kembali bergairah.

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Karya Citra Nusantara (KCN) ikut serta dalam Gerakan Bersih Laut dan Pantai

Selasa, 17 September 2019 - 16:05 WIB

KCN Dukung Program Gerakan Bersih Laut dan Pantai Milik Pemerintah

Karya Citra Nusantara (KCN) kembali menunjukan komitmennya terhadap lingkungan dan masyarakat.

kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selasa, 17 September 2019 - 15:09 WIB

Karhutla Bukan Bencana dari Tuhan, Tetapi Kelalaian dalam Perencanaan dan Pencegahan

Jakarta-Karhutla yang terjadi terus-menerus ini bukanlah musibah dari Tuhan sebagaimana yang disebutkan Kepala Kantor Staff Kepresidenan (KSP), Moeldoko. Penyebab karhutla adalah kelalaian dalam…

Gedung DPR RI

Selasa, 17 September 2019 - 15:01 WIB

Revisi UU KPK Disetujui DPR RI

Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyetujui hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kuwat Sri Hudoyo

Selasa, 17 September 2019 - 15:00 WIB

Kemenkes Mendorong Industri Farmasi Domestik Lewat E-Katalog

Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri dengan e-katalog maupun mendorong riset terapan biofarmaka dan vaksin

Kebakaran Hutan

Selasa, 17 September 2019 - 14:45 WIB

Indonesia Darurat Udara Bersih

Jakarta-Permasalahan udara bersih saat ini tidak hanya menjadi isu masyarakat perkotaan metropolitan seperti Jakarta, tetapi juga telah menjadi masalah di berbagai daerah di Sumatera dan Kalimantan.