Kementerian PUPR Dorong Keterpaduan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/6/2023) di Jakarta. 

Agenda RDP tersebut membahas mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2023, dan rencana alokasi anggaran TA 2024 menurut fungsi, program dan prioritas anggaran. 

Kepala BPIW Yudha Mediawan mengatakan, BPIW memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pengembangan wilayah. Pada TA 2023, Pagu Anggaran BPIW ditetapkan sebesar Rp145,16 M. Dengan capaian realisasi keuangan mencapai 35,73% dan realisasi fisik 36,02%. 

“Sementara, pagu indikatif BPIW Kementerian PUPR pada TA 2024 sebesar Rp141,60 M dengan kegiatan prioritas meliputi rencana pengembangan, sinkronisasi program tahunan, monitoring dan evaluasi, masukan RPJPN dan RPJMN, peningkatan kebermanfaatan, dan integrasi penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting” jelas Yudha.

Yudha menambahkan, Kementerian PUPR melalui BPIW juga melaksanakan evaluasi terhadap kebermanfaatan infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk memastikan program/ kegiatan Kementerian PUPR tidak hanya terlaksana tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Evaluasi kebermanfaatan menghasilkan rekomendasi rencana dan program tindak lanjut yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan dalam optimalisasi program OPOR TA 2024 dan rencana program TA 2025. Dari total 38 provinsi dengan 179 infrastruktur yang perlu disurvei, telah dilakukan survei pada 106 infrastruktur,” jelas Yudha.

Dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, Kementerian PUPR melalui BPIW juga melaksanakan pengolahan data untuk mengidentifikasi lokus-lokus prioritas dalam rangka integrasi program penanganan kemiskinan ekstrem di Kementerian PUPR. Sebelum akhirnya dilakukan survei kolaborasi dan penanganan. 

“Selanjutnya, dilakukan survei kolaborasi antara BPIW, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan untuk memverifikasi dan memvalidasi data, serta identifikasi kondisi lingkungan dan potensi klaster permukiman dalam rangka penyusunan indikasi program penanganan,” jelas Yudha. 

Terakhir, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw selaku pimpinan rapat menghimbau kepada seluruh unit organisasi di Kementerian PUPR untuk terus berupaya meningkatkan penyerapan anggaran TA 2023.

“Ditingkatkan juga pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran yang sedang berjalan supaya tidak ada temuan yang berulang. Dan mohon apa yang telah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti supaya kita bersama-sama dapat saling memperbaiki ke depannya,” tandas Robert.