INDUSTRY.co.id, Jakarta-Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia menghadapi tantangan terkait keterwakilan data dan keberagaman perspektif masyarakat. Jika data yang digunakan tidak mencerminkan kondisi seluruh wilayah Indonesia, teknologi AI berisiko menghasilkan informasi bias sekaligus mempersempit cara pandang penggunanya.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan agar perkembangan teknologi tidak justru menyeragamkan pola pikir dan pengalaman masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya, sosial, dan geografis berbeda.
"Maluku, Papua, Aceh, Medan, Makassar, Bali, Jambi, Kalimantan, inilah teman-teman Indonesia, inilah Indonesia. Karena itu, teknologi tidak boleh membuat kita melihat hal yang sama. Algoritma tidak boleh memaksa anak-anak dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki cerita masing-masing, untuk melihat satu hal yang sama," ujar Meutya dalam acara Indonesia Youth Summit 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Menurut Meutya, algoritma yang tidak disertai pengaman dan pengawasan memadai dapat membentuk kebiasaan serta pola konsumsi informasi yang seragam. Padahal, keberagaman pengalaman dan perspektif merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Indonesia.
Ia menilai, ketergantungan terhadap teknologi tanpa pengendalian yang tepat berpotensi membuat masyarakat semakin terbiasa mengikuti pola yang dibentuk oleh algoritma.
"Tanpa pengaman yang memadai, kita melakukan hal yang sama dengan kebiasaan yang sama, yang banyak didikte oleh teknologi, termasuk kecerdasan artifisial. Kecenderungan ini perlu kita mitigasi karena dapat membuat kekuatan kita runtuh," kata Meutya.
Data yang tidak representatif berisiko memicu bias
Selain persoalan penyeragaman informasi, Meutya menyoroti pentingnya keterwakilan data dalam pengembangan AI. Menurut dia, teknologi kecerdasan buatan tidak dapat menghasilkan gambaran yang utuh apabila data yang digunakan hanya merepresentasikan kelompok masyarakat atau wilayah tertentu.
Ia mencontohkan penggunaan data yang terlalu terkonsentrasi di Jakarta atau Pulau Jawa. Kondisi tersebut berpotensi membuat AI tidak mampu memahami keragaman bahasa, budaya, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat di wilayah lain.
"Kalau data kita hanya berasal dari Jakarta atau Pulau Jawa, AI akan menjadi bias. Pertama, datanya tidak valid. Kedua, AI cenderung menyenangkan penggunanya. AI memberikan validasi, bukan informasi, padahal yang kita perlukan untuk produktivitas adalah informasi yang akurat," jelasnya.
Pernyataan tersebut menyoroti bahwa persoalan AI tidak hanya berkaitan dengan kecanggihan teknologi, tetapi juga kualitas dan keragaman data yang menjadi dasar pengembangannya.
Meutya juga mengingatkan pentingnya menjaga akurasi informasi di tengah perkembangan teknologi yang semakin kompleks, termasuk agentic AI yang memiliki kemampuan menjalankan tugas dan mengambil keputusan dengan tingkat otonomi tertentu.
Menurut dia, inovasi teknologi tetap perlu didukung, tetapi harus disertai mekanisme pengawasan agar kepentingan manusia tidak dikesampingkan.
"Keputusan akhir harus ada di tangan manusia. Ini sejalan dengan topik hari ini, yaitu kepemimpinan dalam AI. Kita harus menjadi pemimpin bagi AI itu sendiri," tutur Meutya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menempatkan manusia sebagai pengendali pemanfaatan kecerdasan buatan. Di tengah perkembangan AI, tantangannya bukan hanya memastikan teknologi semakin canggih, melainkan juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara inklusif tanpa menghilangkan keragaman Indonesia.
