Pemerintah Segera Tentukan Status Operasional Enam KEK

Oleh : Herry Barus | Kamis, 06 Juli 2017 - 17:25 WIB

Ilustrasi KEK Morotai (Foto Pemkot)
Ilustrasi KEK Morotai (Foto Pemkot)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan segera menentukan status operasional dan tahapan akhir evaluasi terhadap enam KEK.

"Dewan Nasional KEK akan melakukan sidang dalam waktu dekat, dan memutuskan layak tidaknya KEK tersebut untuk mulai beroperasi melayani dan menjaring investasi," kata Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Wahyu Utomo, kepada awak media di Jakarta, Kamis (6/7/2017)

Enam KEK tersebut merupakan kawasan yang telah ditetapkan masing-melalui oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang KEK yang dikeluarkan pada 2014.

Keenam KEK tersebut adalah KEK Mandalika (NTB), KEK Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan-MBTK (Kalimantan Timur), KEK Bitung (Sulawesi Utara), dan KEK Morotai (Maluku Utara).

Komitmen nilai investasi di enam KEK tersebut tercatat sekitar Rp188 triliun dengan nilai investasi terbesar dari KEK Tanjung Api-api sebesar Rp161,7 triliun untuk kegiatan utama antara lain industri pengolahan karet, kelapa sawit, dan petrokimia.

Sampai akhir Juni 2017, 11 KEK telah memperoleh penetapan pemerintah. Dua di antaranya yaitu KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara) dan KEK Tanjung Lesung (Banten) yang ditetapkan pada 2012 dan telah dinyatakan beroperasi pada 2015.

Sementara tiga KEK relatif baru memperoleh penetapan dan belum memasuki tahapan beroperasi, yaitu KEK Sorong (Papua Barat), KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung) dan KEK Arun Lhokseumawe (Aceh).

Wahyu mengatakan pengusul KEK yang telah ditetapkan diberikan waktu tiga tahun untuk mempersiapkan berbagai kondisi prasyarat beroperasinya KEK.

"Kondisi-kondisi prasyarat tersebut termasuk kesiapan lahan, infrastruktur kawasan, perangkat administratur KEK, dan sumber daya manusia yang dipersyaratkan untuk kelancaran operasinya dalam menerima dan melayani investor," kata Wahyu.

Konsep dasar KEK adalah pemberian fasilitas pada penyiapan kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global, misalnya akses ke pelabuhan dan bandara.

Kawasan tersebut diberikan insentif untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara di sekitarnya.

Dengan meningkatnya daya saing tersebut diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut.

Pengembangan KEK menjadi terobosan untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, kesenjangan antarwilayah, dan membangun kemandirian ekonomi dari dominannya ekspor barang mentah atas sumber daya alam nasional.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepulangan 9 WNI dari Libya (Photo by Kemlu)

Senin, 21 September 2020 - 13:15 WIB

Pandemi Covid-19, KBRI Tripoli Bantu Pemulangan 9 WNI ke Tanah Air

KBRI Tripoli menggandeng KJRI Istanbul untuk melakukan pendampingan para WNI selama transit hingga BP2MI terkait penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta dan pengaturan kepulangan mereka.

Ilustrasi Syariah (Foto:Suaranews)

Senin, 21 September 2020 - 12:45 WIB

OJK: Keuangan Syariah Tumbuh Positif Sepanjang 2020

Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus kita dorong perannya dalam membangkitkan perekonomian nasional. Apalagi, potensinya yang begitu besar dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah…

Migas Ilustrasi

Senin, 21 September 2020 - 12:31 WIB

Persiapan Alih Kelola, Pertamina Hulu Rokan Percepat Transisi Data Eksplorasi dan Eksploitasi Blok Rokan

PT. Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus berupaya mempercepat transfer data eksplorasi dan eksploitasi lapangan utama agar bisa segera menyiapkan kegiatan…

Daring Lakon Rajamala Bertajuk “The Stories about the Life and the World" (Photo by Kemlu)

Senin, 21 September 2020 - 12:30 WIB

KBRI Bern Promosikan Budaya Indonesia Lewat Lakon Rajamala Virtual untuk Masyarakat Swiss dan Liechtenstein

Seminar daring beserta pertunjukan wayang daring tersebut merupakan upaya KBRI Bern untuk selalu mempromosikan kebudayaan Indonesia walaupun di situasi pandemi yang membuat hampir seluruh pertunjukan…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Senin, 21 September 2020 - 12:16 WIB

Ketua MPR RI Desak Pemerintah Segera Keluarkan Perppu Atur Pilkada Serentak 2020 Dimasa Pandemi

Mendorong pemerintah bersama DPR RI dapat membahas materi Perppu di masa sidang DPR untuk menyetujui perppu tersebut menjadi UU atau tidak, dengan melibatkan para epidemiologi maupun Satgas…